"Ajak Swasta, Benahi Masalah Fundamental"

Pembangunan Infrastruktur

Kamis, 12/09/2013

NERACA

Jakarta – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan bahwa jika Pemerintah benar-benar serius ingin merangkul swasta dalam mengembangkan infrastruktur Indonesia, maka benahi terlebih dahulu masalah-masalah fundamental yang selama ini selalu menjadi momok bagi swasta.

“Yang paling susah di kita itu hambatan utamanya di pembebasan lahan. Belum terselesaikan sampai sekarang. Rantai spekulasi dari spekulan tanah itu membuat harga menjadi gila-gilaan. Ini tidak terjadi di negara lain,” jelas Eko kepada Neraca, Rabu (11/9).

Dia mengatakan, Indonesia punya angka yang bisa dijadikan patokan harga tanah, yaitu Nijai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tetapi pada prakteknya, angka tersebut tidak digunakan. Ketika ada kabar pembangunan, maka spekulasi terjadi dan harga jual tanah menjadi mahal.

“Selain tanah, persoalan fundamental lainnya adalah di iklim investasi dan birokrasi yang rumit di Indonesia. Banyak sekali pungutan. Dengan begini, tentu swasta akan berpikir berulang-ulang, karena investasi di infrastruktur itu adalah investasi dalam jangka panjang dan nilainya besar,” ujarnya.

Pernyataan Eko tersebut adalah tanggapan dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang mengatakan bahwa saat ini Pemerintah terus mendorong pihak swasta dan BUMN untuk berperan membagun infrastruktur. Hal ini terlihat dari hasil total proyek infrastruktur yang tidak lagi didominasi oleh pemerintah.

Berdasarkan data yang dari Menko Perekonomian, total investasi proyek infrastruktur yang telah groundbreking adalah sebesar Rp283.004 triliun. Penajbaran dari nilai tersebut, investasi yang berasal dari BUMN sebesar Rp100.561 triliun, swasta sebesar Rp14.066 triliun, dan Pemerintah sebesar Rp99.086 triliun.

"Dari Rp283.004 triliun pemerintah tidak lagi dominan, kalau dulu infrastruktur pelabuhan, bandara, kereta api, identik dengan APBN, sekarang kita geser, kita dorong swasta," kata Hatta. Walaupun investasi swasta terlihat masih kecil dibandingkan BUMN, tapi Hatta mengatakan, Pemerintah akan terus mendorong swasta untuk masuk ke sektor-sektor infrastruktur. [iqbal]