DPR Tuding Pemerintah Tak Transparan

Utang Baru US$15,9 Miliar

Kamis, 12/09/2013

NERACA

Jakarta - Dua anggota Komisi XI DPR melayangkan protes kepada Kementerian Keuangan lantaran memiliki utang baru sebesar US$15,9 miliar atau Rp174,9 triliun (kurs Rp11 ribu per dolar AS). DPR mengaku tidak tahu-menahu keberadaan utang baru tersebut karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu, DPR menuding pemerintah mengambil langkah sepihak.

“Kok bisa ada utang baru? Padahal kita belum pernah mendapat proposal persetujuan. Ini harus dijelaskan,” ungkap salah satu anggota Komisi XI DPR yang protes, Dolfie OFP, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan, di Jakarta, Rabu (11/9).

Dia justru mengkhawatirkan, terdapat sejumlah utang-utang baru lainnya sejak 2009 lalu, yang tidak dilaporkan ke DPR. Pasalnya, kata Dolfie, Kemenkeu belum bisa menjelaskan secara detail perihal utang baru yang akan dialokasikan untuk Tahun Anggaran 2014 tersebut.

“Saya tidak tahu apakah pinjaman sebesar US$ 15,9 miliar itu merupakan akumulasi sejak tahun 2009 hingga sekarang, atau hanya utang baru tahun ini saja. Karena kami tidak pernah merasa menyetujui utang baru ini,” tegasnya.

Senada, anggota Komisi XI DPR lainnya, Iskan Qolba Lubis, juga mengungkapkan bahwa utang baru senilai Rp174,9 triliun ini sangat besar. Bahkan, kata Iskan, nilainya setara dengan anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Oleh karena itu, dirinya meminta agar Kemenkeu dapat menjelaskan keberadaan utang tersebut dalam waktu dekat.

“Menurut saya ini terlihat seperti proyek akal-akalan saja. Masa utang sebesar itu mau dianggarkan ke Kemenkeu untuk program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Itu semua sudah tanggung jawab Kementerian PU, Kemendikbud dan Kemenkes. Jadi Kemenkeu realistis saja,” sindir Iskan.

Telah ditarik

Hingga akhir Agustus 2013, Kemenkeu mengaku terdapat sejumlah utang baru yang telah disetujui. Utang baru tersebut akan dialokasikan untuk membantu kinerja pemerintah dalam Tahun Anggaran 2014. Namun pemerintah mengklaim bahwa sampai saat ini sebagian dari utang tersebut sudah ditarik.

“Kita punya komitmen pinjaman baru yang telah disetujui sebesar US$ 15,9 miliar. Dan sebesar US$5,3 miliar sudah ditarik. Sisanya yang US$10,6 miliar akan dilanjutkan pada tahun 2014,” kata Kepala Direktorat Pengelolaan Hutang Kemenkeu, Robert Pakpahan, kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Mulia P Nasution, menjelaskan dari besaran utang baru tersebut sebagian dananya sudah dianggarkan untuk beberapa proyek pembangunan di Indonesia. Misalnya pembangunan jalan, gedung sekolah, dan pusat kesehatan. Hal ini diakuinya perlu dilakukan sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian di beberapa daerah.

“Sebagian anggaran tersebut sudah kita alokasikan untuk beberapa pembangunan di daerah dalam bentuk pinjaman kepada Pemda (Pemerintah Daerah). Paling besar kita salurkan untuk bangun jalan di wilayah timur Indonesia senilai US$500 miliar,” aku Mulia. [lulus]