NERACA

Jakarta – Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 yang telah diajukan Pemerintah kepada DPR dinilai tidak merespon Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berjalan pada 2015 mendatang. “Beberapa fakta menggambarkan politik anggaran 2014 tidak merespon MEA dengan baik,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik di Jakarta, Rabu (11/9).

Salah satu fakta yang mendukung hal tersebut adalah bahwa kinerja perdagangan Indonesia terbilang yang paling buruk di ASEAN. Kondisi ini mulai terlihat jelas di kuartal IV 2012 dan terus berlanjut hingga saat ini. Sepanjang 2012, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$1,6 miliar.

Sementara tahun ini, pada Januari-Juli, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir defisit neraca perdagangan Indonesia sebesar US$5,7 miliar. Ditambah lagi, dalam beberapa bulan terakhir neraca perdagangan nonmigas yang awalnya surplus ikut-ikutan menjadi defisit. Sedangkan neraca perdagangan migas Indonesia sudah sejak lama mengalami defisit.

Kemudian ketersediaan lahan pertanian, lanjut Riza, juga terus mengalami penyusutan. Tiap tahun lahan pertanian Indonesia berkurang sebesar 100 ribu hektar. Saat negara-negara lain berusaha memperbesar lahan-lahan pertanian untuk bisa memenuhi kebutuhannya, Indonesia justru tidak menahan laju konversi lahan dari pertanian ke nonpertanian.

“Dengan tidak adanya perubahan yang signifikan dalam RAPBN 2014, maka defisit anggaran akan terus melebar dan impor pangan membesar 15%-20% pada tahun 2014,” jelasnya. Bukti lain bahwa Indonesia belum cukup kuat untuk bersaing dalam MEA adalah kondisi sumberdaya manusia Indonesia yang tidak berkualitas dengan pendidikan yang buruk.

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, namun peringkat daya saingnya masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Data daya saing Indonesia melorot pada posisi ke-50 untuk periode 2012-2013 dan berada di bawah beberapa negara ASEAN.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, mengatakan bahwa dalam World Economic Forum (WEF) memang diungkapkan bahwa ekonomi Indonesia bersinar dan menarik. Tetapi jika digali lebih dalam lagi akan terlihat jika kelebihan ekonomi Indonesia adalah di pasar domestik yang sangat potensial.

Sementara sisi infrastruktur dan kemajuan industri, kata Arif, Indonesia mendapatkan penilaian yang jeblok. “Bonus demografi yang sedang dimiliki Indonesia juga bukan selalu berarti kabar baik. Bonus demografi juga butuh pekerjaan. Ada lebih banyak mulut yang perlu dikasih makan juga. Kalau bonus demografi ini tidak digarap dengan baik, maka justru bisa menjadi malapetaka. Harga pangan tinggi, kejahatan naik. Jadi, bonus demografi seperti dua bilah mata pisau,” jelasnya.

Turki, lanjut Arif, saat ini juga menjual bonus demografi agar investor asing masuk ke Indonesia. Tenaga kerja di sana banyak dan berpendidikan. Letaknya yang berada di tengah-tengah Eropa dan Asia juga memunculkan nilai lebih. “Sementara Indonesia, apa yang bisa menjadi nilai tambahnya? SDM masih berpendidikan rendah,” imbuh dia.

Pemerintah tidak mau berkorban

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Lukman Hakim mengatakan pemerintah tidak mau mengorbankan kepentingan belanjanya, yaitu belanja barang dan belanja pegawai. Dengan begitu, proporsi belanja modal sulit untuk berkembang. RAPBN yang disusun pemerintah hanya sekadar menjalankan ritual tahunan, tanpa orientasi yang jelas untuk memenuhi nilai-nilai konstitusi.

Sebaliknya, korupsi anggaran yang semakin marak, inefektif, dan inefisien dalam pengelolaan anggaran, menunjukkan bahwa RAPBN yang disusun masih untuk kepentingan segelintir elit dan tidak menjawab persoalan mendasar rakyat Indonesia.

“Belanja pegawai tumbuh 16% dalam tujuh tahun terakhir, sedangkan belanja pusat hanya tumbuh 12%. Belanja pegawai meningkat tiga kali lipat dari Rp73 triliun pada 2006 menjadi Rp232,9 triliun pada 2013. Padahal kualitas dan perbaikan layanan birokrasi belum membaik,” jelas Lukman.

Belanja pegawai makin besar juga akibat dari struktur yang semakin gemuk, kata Lukman. Lembaga Non-Struktural (LNS) di Indonesia pada tahun 2011 berjumlah 101 LNS, sementara pada 2012 sudah menjadi 105. Perbanyakan LNS itu tentu saja ikut meningkatkan belanja pegawai. Hal-hal yang seperti yang seharusnya bisa dikurangi. [iqbal]