Nasionalisasi Gaya Jokowi-Ahok

Nasionalisasi Gaya Jokowi-Ahok

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Silakan menilai, apakah tingkat keberanian Gubernur DKI Joko Widodo sekaliber Presiden Venezuela Hugo Chaves atau tidak. Yang terang, Jokowi yang berpasangan dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, telah berani menasionalisasi operator air minum mitra PAM Jaya, yaitu PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja).

Saat ini,saham PT Palyja dikuasai Suez International dengan 51% dan PT Astratel sebanyak 49%. Pemerintah Provisi (Pemprov) DKI menolak keinginan Suez yang akan menjual sahamnya ke Manila Water. Sebaliknya, akan mengambil alih 100% saham Palyja melalui di perusahaan daerah, yaitu PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propetindo (Jakpro). Pembangunan Jaya menguasai saham Suez dan Jakpro mengambil saham Astratel.

Keputusan menguasai Palyja diambil sebelum PAM Jaya dan Palyja menyepakati rebasing atau pemutakhiran kontrak kerja. Palyja sebelumnya mendapat kontrak kerja mengelola air bersih di wilayah bagian barat Jakarta selama 25 tahun sejak 1998 hingga 2023. Selain dengan Palyja, PAM Jaya juga menggandeng operator PT Aetra Air Jakarta yang beroperasi di wilayah timur Jakarta. Batas timur dan barat adalah Kali Ciliwung.

Pemprov DKI belum menetapkan nasib Aetra yang kini sahamnya dikuasai Acuatico Pte Ltd hingga 95%. Sisanya, 5% saham dimiliki PT Alberta Utilities. Pasalnya, Dirut Aetra berhasil menandatangani Masterplan 2022. Pihak PAM Jaya merasa opsi yang ditawarkan cukup menguntungkan DKI. Di antaranya tidak menaikkan tarif jasa air minum hingga kontrak berakhir serta membebaskan utang PAM Jaya kepada Kementerian Keuangan dalam bentuk shortfall pada 2016. Namun, Aetra juga harus meningkatkan sejumlah target, yaitu makin menurunnya tingkat kehilangan air (non revenue water/NRW), dan kenaikan jumlah pelanggan.

Positifnya, rencana nasionalisasi Palyja adalah tidak ada ancaman menurunnya kinerja perusahaan. Head of Corporate Communications and Social Responsibilities Palyja Meyritha Maryanie menjamin manajemen Palyja tetap menjalankan tugasnya memenuhi kebutuhan air bersih dan melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya.

Bandingkan dengan sikap Total EP Indonesie yang justru mengancam menurunkan produksinya jika permintaan perpanjangan kontrak tak diluluskan. Yaitu dari 1.800 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) menjadi hanya 500-800 MMSCFD saja. Perusahaan Prancis itu juga mengancam akan mengurangi investasi yang sampai 2017.

Yang harus dicermati adalah adanya kemungkinan main mata antara Total, Kementerian ESDM, dan Pertamina. Di sini, Pertamina akan mendapat kompensasi jika tak ngotot untuk mengambil alih 100% pengelolaan kilang migas tersebut. Sebab, terbuka kemungkinan, pemerintah cukup memberi jatah 30% saham, lalu Total dan Inpex masing-masing minta saham sebanyak 35%. Kompromi itu untuk menjaga agar 30% pasokan migas dalam negeri dari blok Mahakam terjaga. []

BERITA TERKAIT

Jokowi : Ekonomi Indonesia pada Jalur Benar - Sri Mulyani Diganjar Menteri Terbaik Dunia

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan penghargaan kepada Menkeu Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan terbaik…

Melihat Keberhasilan Program Jokowi-JK

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Mahasiswa Universitas 45 Mataram Pada tanggal 20 Oktober 2014 silam, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf…

Jokowi: Ribuan Investor Antre Mau Tanam Modal - GUBERNUR DAN KETUA DPRD DIMINTA TAK BUAT PERDA RUWET

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan semua Gubernur dan Ketua DPRD jangan membuat peraturan daerah (Perda) yang menyebabkan tambah ruwet, apalagi orientasinya proyek.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kontroversi Zakat ASN

Sampai saat ini, draf peraturan mengenai pemotongan gaji ASN untuk zakat belum matang tetapi sudah tersebar di publik dan isu…

Tinjau Ulang Zakat Potong Gaji ASN

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini meminta peninjauan ulang soal kebijakan pemerintah yang akan memotong langsung gaji…

Baznas Harus Siap Kelola Zakat ASN

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan Badan Amil Zakat Nasional harus siap mengelola zakat aparatur sipil negara…