NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR mendesak Direktorat Jenderal Pajak untuk meninjau ulang kembali pengajuan anggaran sebesar Rp5,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Ditjen Pajak Tahun 2014. Pasalnya, permintaan tersebut jauh panggang dari api alias tidak sesuai kenyataan di lapangan. Anggota Komisi XI DPR, Iskan Qolba Lubis menilai, sangat tidak realistis dan tidak masuk akal jika Ditjen Pajak meminta anggaran sebesar itu hanya untuk belanja pegawai, merenovasi gedung serta belanja komputerisasi (teknologi informasi).

“Rakyat tidak butuh gedung pajak yang indah. Tapi rakyat butuh pelayanan pajak yang baik dan transparan. Renovasi gedung bukanlah alasan realistis dan masuk akal untuk meningkatkan pendapatan pajak. Sebab, tidak ada korelasinya antara gedung yang indah dengan meningkatnya pendapatan pajak. Apalagi di tengah kondisi krisis seperti saat ini,” terang Iskan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Pajak, Ahmad Fuad Rahmany, di Jakarta, Selasa (10/9).

Untuk itu dia meminta agar dilakukan revisi ulang seluruh Rancangan Anggaran Ditjen Pajak Tahun 2014. Termasuk anggaran belanja pegawai yang memang tidak ada kebutuhan khusus untuk menambah pegawai. Hal itu, lanjut Iskan, bukan jaminan mutlak pelayanan akan lebih baik serta pendapatan pajak akan meningkat.

“Kalau mau tambah pegawai, Dirjen Pajak (Fuad Rahmany) harus menjelaskan apa saja indikator dan aturan kerjanya. Sebab, jika tidak dicantumkan maka tidak ada jaminan bahwa pendapatan pajak akan meningkat dan pelayanan akan baik. Justru sebaliknya, yang ada hanya pemborosan anggaran saja,” cetus Iskan.

Direktur Jenderal Pajak, Ahmad Fuad Rahmany berjanji, dengan besaran angka tersebut, pendapatan negara melalui pajak dapat meningkat. “Anggaran itu memang akan dialokasikan untuk belanja pegawai dengan jumlah terbilang besar. Karena kita perlu meningkatkan kinerja melalui perekrutran sekitar 5.000 pegawai baru tahun 2014. Saya jamin pendapatan pajak juga akan tergenjot,” klaim dia.

Belanja pegawai meningkat

Dari Rp5,4 triliun, lanjut Fuad, sebesar Rp1,8 triliun akan dialokasikan untuk belanja pegawai. Angka itu terlihat lebih besar dibanding anggaran tahun 2013 yang telah disepakati, yaitu Rp1,16 triliun. Pasalnya, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk menggaji 30.762 pegawai pajak yang tersebar di 576 satuan kerja di seluruh Indonesia. Dan juga membayar sejumlah pegawai baru di sektor pajak yang akan direkrut di tahun depan.

Untuk belanja barang, Ditjen Pajak menargetkan alokasi anggaran sebesar Rp3,29 triliun. Anggaran ini akan diserap untuk melakukan renovasi pada sejumlah gedung-gedung pajak di seluruh satuan kerja. Fuad mengaku, masih banyak gedung pajak yang kondisinya kurang baik untuk dijadikan tempat kerja.

“Sedangkan anggaran belanja modal kita berencana mengalokasikan sebesar Rp484,91 miliar. Dana itu akan kita gunakan untuk belanja IT (Information Technology). Kami merasa perlu mengembangkan IT pada kinerja perpajakan untuk mempemudah masyarakat dalam menggali kebutuhannya akan informasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut  Fuad menjelaskan, pendapatan pajak negara hingga Agustus 2013 sudah mencapai Rp995,22 triliun. Angka ini menujukkan pertumbuhan sebanyak 19,15% dibanding periode yang sama tahun lalu. Bahkan, dirinya mengatakan peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan PDB sebanyak 13,95% dengan pertumbuhan PDB riil sebanyak 6,3%.

“Dapat terlihat rasio pencapaian pajak kita sudah ada di angka 13,32%. Sedangkan rasio penerimaan pajak kita dari pegawai sudah mencapai Rp23,35 miliar. Jika saja rencana anggaran belanja pegawai yang kami ajukan dapat diterima, setidaknya pada tahun depan, akan terlihat pertumbuhannya ke arah yang lebih positif,” kata Fuad, berkelakar. [lulus]