NERACA

Jakarta – Salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia adalah mengentaskan kemiskinan menjadi 8%-10% pada 2014. Untuk mencapainya, penurunan kemiskinan anak adalah suatu hal penting yang perlu dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa per Maret 2013 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 28,07 juta orang atau 11,37% dari total penduduk Indonesia. BPS menggunakan angka Garis Kemiskinan sebesar Rp272 ribu per kapita per bulan dalam pengukuran jumlah penduduk miskin tersebut.

“Kami pernah melakukan studi menelusuri anak-anak yang lahir dari keluarga miskin. Sebanyak 40% dari mereka akan tumbuh menjadi orang miskin. Banyak yang perlu dilakukan untuk membuat anak-anak dari keluarga miskin ini tidak tumbuh jadi miskin lagi. Ini penanggulangan kemiskinan jangka panjang karena itu adalah strategi memutus pewarisan kemiskinan,” jelas Asep Suryahadi dari Lembaga Penelitian Smeru kepada Neraca, Selasa (10/9).

UNICEF Indonesia Country Representative Angela Kearney mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang pendapatan. “Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan kurang memiliki akses ke tempat penampungan, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pencatatan kelahiran. Seringkali mereka juga jauh lebih terkena risiko bahaya, pelecehan, dan eksploitasi. Karena itu, mengurangi kemiskinan sangat penting untuk memenuhi hak-hak anak,” jelas Angela.

Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, dalam menanggulangi kemiskinan dan perlindungan sosial khususnya untuk anak-anak Indonesia, diperlukan sistem perlindungan anak terpadu, sehingga kebijakan dan program perlindungan anak di Indonesia dapat dilakukan secara sinergis dan tidak terjadi tumpang tindih di antara berbagai pemangku kepentingan.

Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari mengatakan bahwa dalam menangani persoalan anak diperlukan kebijakan sosial yang holistik dan integratif serta ramah anak untuk menjamin tersedianya layanan dasar bagi anak-anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, berupa kesehatan, gizi, pendidikan, pendidikan anak usia dini (PAUD), air bersih dan sanitasi.

Secara proporsional, jumlah anak di Indonesia cukup besar. Berdasarkan hasil Sensus Tahun 2010, sebanyak 34,6% penduduk Indonesia adalah anak-anak usia 0-17 tahun atau 81,4 juta dari 237,6 juta penduduk Indonesia. Data Susenas tahun 2009 menunjukkan bahwa sekitar 28% anak tinggal pada rumah tangga termiskin. Sebanyak 23% lainnya masuk dalam kelompok termiskin kedua. Hanya 13% yang ada pada kelompok terkaya.

“Berbagai data menunjukkan bahwa anak-anak didera berbagai krisis multi dimensi yang menimbulkan banyak tekanan dan kecemasan pada anak. Di satu sisi, masalah kemiskinan dan kebodohan mengancam anak-anak kita, sementara di sisi lain, pengasuhan anak yang kurang tepat dalam keluarga dan sistem ekonomi makro yang cenderung mengabaikan perlindungan sosial bagi anak mendorong terciptanya lingkungan yang tidak nyaman dan aman untuk tumbuh kembang,” jelas Linda.

Untuk mengatasi permasalahan yang kompleks tersebut, lanjut Linda, dibutuhkan kebijakan yang holistik dan integratif, yaitu Kebijakan Perlindungan Sosial yang ramah anak, yang menjamin tersedianya layanan dasar bagi anak, berupa kesehatan, gizi, pendidikan, PAUD, air bersih, dan sanitasi.

PKH perlu didorong

Asep mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilakukan Pemerintah adalah salah satu langkah yang cukup efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia sekaligus menjawab kebijakan holistik yang disebutkan Linda.

“Kalau Pemerintah mau ini jadi cara penanggulangan kemiskinan, itu bisa dan efektif. Seperti yang terjadi di negara lain, Meksiko, Brazil, itu sangat mirip dengan PKH dan berhasil mengentaskan kemiskinan. Dan itu jadi kunci keberhasilan mereka menanggulangi kemsikinan,” jelas Asep.

Namun, Asep menjelaskan, sifat PKH di Indonesia baru pilot project yang dimulai pada 2007. Sekupnya masih relatif kecil. Baru tahun ini saja yang mencakup 2,4 juta keluarga. Tahun-tahun sebelumnya selalu di bawah 2 juta keluarga. [iqbal]