SKK Migas Didesak Masukan Klausul DHE di Kontrak Baru - Rebut Devisa Miliaran US$ Dari Asing

NERACA

Jakarta— Pemerintah dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) didesak agar memasukkan klausul Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam kontrak baru dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama Migas dan Tambang. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, selama ini kontraktor migas dan tambang berkeras tidak menjalankan aturan Devisa Hasil Ekspor karena belum terdapat dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah diteken.

“Debat kusir ini tak akan berakhir, agar di masa datang mereka [kontraktor] tidak banyak omong, lebih tegas jika pemerintah mensyaratkan masuknya aturan DHE ke dalam perpanjangan KKKS yang segera berakhir,” ujarnya di Jakarta, seperti tertuang dalam keterangan pers yang dikutip, Selasa (10/9).

Harry mengatakan, landasan hukum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 13/20/PBI/2011 sudah cukup kuat bagi pemerintah untuk segera merebut peluang memperoleh devisa hasil ekspor miliaran US$ setiap tahun. Namun sayangnya, PBI itu malah tidak dipedulikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas. “Malah Menteri ESDM mengirim surat ke BI meminta supaya DHE tambang dan Migas dikecualikan atau tidak kena PBI itu. Ini ada apa ini?” ujar Harry.

Sebagaimana di PBI 13/20/2011, menyatakan setiap devisa hasil kegiatan ekspor harus dilewatkan melalui perbankan nasional. Artinya, semua sistem dan akun eksportir, termasuk KKKS Migas harus terkoneksi dengan pelaporan di Bank Indonesia.“Harus dipertegas, siapa yang mempunyai negara ini. Kita sudah terlalu lama dikendalikan kontraktor-kontraktor serakah itu. Harus lebih tegas sekarang. Kalau tidak, fundamental ekonomi kita selalu rapuh seperti saat ini,” tuturnya.

Dia mencatat untuk migas saja wilayah kerja eksploitasi yang akan habis kontraknya antara lain blok Siak dengan operator Chevron Pacific Indonesia tahun ini, blok Offshore Mahakam (Kalimantan Timur) dengan operator Total E&P Indonesia pada 2017, serta Blok Sanga-sanga (Kaltim) dengan kontraktor VICO dan Blok Southeast Sumatera yang dikelola CNOOC pada 2018.

Selain itu, terdapat Blok Bula (Maluku) dengan operator Kalrez yang akan habis pada 2019, Blok South Jambi B yang dikelola ConocoPhillips pada 2020, dan Blok Muriah (Jawa Tengah) yang dikelola Petronas pada 2021. “Itu belum termasuk kontraktor tambang, seharusnya pemerintah bisa tegas. Tidak menyenangkan investor yang hanya ingin mencari keuntungan dari bumi Indonesia. Ingat, sesuai bunyi Pasal 33 UUD 1945 yaitu bumi, air, dan seisinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat!” tegas Harry.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Serap Dana Rp8,47 triliun dari Lelang SBSN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp8,47 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara…

Penerapan Industry 4.0 Buka Peluang Kerja Baru Lebih Spesifik - Dunia Usaha

NERACA Jakarta – Penerapan sistem Industry 4.0 dinilai dapat menghasilkan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi…

Baru Dua Anggota Apindo Yang Siap IPO - Momentum Tepat Gelar IPO

NERACA Jakarta – Melesatnya pertumbuhan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga mencapai rekor baru, dinilai menjadi momentum yang tepat untuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Usaha Kecil - UMKM Diharapkan Punya Kreativitas E-commerce

NERACA Jakarta – Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association (Idea) Aulia E Marinto mengatakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus…

Ekspor Industri Alas Kaki Menapak Hingga US$4,7 Miliar

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memprioritaskan pengembangan industri alas kaki nasional agar semakin produktif dan berdaya saing, terlebih lagi karena…

Genjot Investasi dan Ekspor, IKTA Dipacu Perdalam Struktur

NERACA Jakarta – Industri Kimia, Tektsil, dan Aneka (IKTA) merupakan kelompok sektor manufaktur yang berkontribusi signfikan terhadap Produk Domestik Bruto…