Tidak terasa dua tahun lagi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 atau pasar bebas ASEAN dimulai.AEC 2015 merupakan produk konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali tahun  2003 yang merupakan komitmen dari seluruh anggota ASEAN. Salah satu yang perlu menjadi perhatian kita adalah salah satu tujuan AEC 2015 adalah ASEAN sebagai aliran bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas tenaga kerja terdidik, dan bebas modal (single market and production base). ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing tinggi (a highly competitive economic region, ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil menengah (a region of equitable economic development); dan ASEAN sebagai kawasan terintegrasi (a region fully integrated in to the global economy). Sebagai pasar terbesar, Indonesia tentu saja akan diperebutkan seluruh pelaku usaha di kawasan Asean ini

Bagaimana kesiapan Indonesia khususnya UMKM nya dalam mengantisipasi hal tersebut?  Kita yakin pemerintah tidak main-main dalam menyiapkan dan mengantisipasi AEC tersebut.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah sesuai dengan amanat  Undang-Undang no 20  tahun 2008 adalah berupa pemberdayaan terus menerus dalam bentuk penumbuhan iklim  dan pengembanagn usaha. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha  yang tangguh dan mandiri. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah

Namun demikian di lapangan kenyataan bisa berbeda. Sudah siapkah pelaku UMKM menghadapi hal tersebut, jangan sampai Indonesia menjadi sekedar penonton namun harus menjadi pelaku aktif dan berkontibusi dalam pasar bebas Asean tersebut. Kata kuncinya adalah pada daya saing UMKM tersebut yang nantinya akan berimbas UMKM  memiliki keunggulan bersaing dengan produk-produk negara Asean yang akan membanjiri Indonsia. Kalau pemberdayaan lebih kearah motivasi eksternal, daya saing merupakan motivasi internal yang mengandung upaya semangat para pelaku UMKM untuk selalu berupaya memberi nilai tambah pada proses bisnisnya dari hulu sampai hilir sehingga tercipta produk  yang berkualitas yang tidak kalah dengan produk negara lain. Daya saing juga mensyaratkan perlunya jiwa wirausaha para pelaku UMKM. Pola pikir pasar bebas Asean sebagai sebuah peluang bukan hambatan hanya dimiliki pelaku UMKM yang berjiwa wirausaha. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah di atas diharapkan mampu merubah pola pikir dari sekedar  “hanya” pengrajin atau pembuat produk menjadi pelaku usaha yang punya visi jauh ke depan dan menciptakan pelaku-pelaku usaha UMKM baru misalnya dari kalangan generasi muda dan atau  perguruan tinggi yang memiliki jiwa wirausaha yang mampu berpikir it’s  difficult but it’s possible bukan sebaliknya it’s possible but it’s difficult. Mengacu pendapat Peter Drucker pelaku UKMK harus memiliki jiwa kewirausahaan yang meliputi semangat, sikap dan perilaku keseharian, menjadikan peluang dengan langkah kongkrit dengan menciptakan produk, sistem dan penerapan teknologi untuk memperoleh keuntungan yang lebih bear secara lebih efektif dan efisien.

Sikap optimisime memang perlu di kedepankan, namun tidak ada kata terlambat untuk melihat realitas permasalahan UMKM yang ada perlu diperhatikan dan dilihat sebagai upaya untuk melakukan pembenahan-pembenahan dengan sisa waktu yang ada. Pemerintah khusunya pemerintah daerah harus memiliki database UMKM yang ada di wilayahnya masing-masing sebagai upaya memetakan potensi yang ada. Selain itu manfaat dengan adanya  database tersebut adalah diharapkan menjawab kebutuhan komunikasi data dan monitoring perkembangan UMKM, memberi kemudahan untuk menilai mana UMKM yang berdaya saing tinggi  dan mana UMKM yang masih perlu pemberdayaan,   diperoleh kondisi faktual dari seluruh UMKM  di masing-masing daerah  serta terwujudnya informasi UMKM yang dapat mendukung pembangunan bidang UMKM dan sebagai salah satu acuan untuk pembinaan dan pengembangan sektor UMKM di daerahnya masing-masing.

Selain itu dengan adanya database pemerintah akan lkebih mudah membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan,komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; danmemberikan jaminan tranparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atas segala informasi usaha.

Perlu juga diperhatikan bukan hanya UMKM sebagai individu namun juga pemberdayaan UMKM dalam sentra dan kluster. Sentra didefinisikan sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat UMKM yang menggunakan bahan baku dan sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster. Sedangkan klaster  adalah  pusat kegiatan UMKM pada sentra yang telah berkembang, ditandai oleh munculnya pengusaha-pengusaha yang lebih maju, terjadi spesialisasi proses produksi pada masing-masing UMKM dan kegiatan ekonominya saling terkait dan saling mendukung.

Ibarat bermain sepak, kita tidak ingin hanya berkonsentrasi pada strategi bertahan namun kita perlu juga memainkan pola menyerang, artinya ada upaya promosi sistematis dan terstruktur untuk produk UMKM diterima di kawasan ASEAN melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;menyebarluaskan informasi pasar, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar,lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKMbaik pomosi dalam bentuk off line  seperti pameran maupun on line lewat web,  memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi, danmenyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Namun demikian peran pemerintah harus di dukung semua pihak seperti perguruan tinggi dengan pengabdian masyakatnya, LSM, perusahaan perusahaan besar sebagai mitra usaha khususnya lembaga perbankan yang harus lebih berorientasi pada UMKM serta non perbankan seperti BUMN dengan program kemitraan bina lingkungan (PKBL) dan sebagainya. Mari kita jemput AEC 201 dengan optimisme dan semangat nasionalisme untuk memajikan bangsa ini. stimykpn.ac.id