Produk UKM Makin Sulit Tembus Pasar Ekspor

Terbelit Sejumlah Masalah

Rabu, 11/09/2013

NERACA

Jakarta - Pengamat Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro menilai bahwa produk Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia sulit untuk menembus pasar ekspor. Terlebih dengan situasi ekonomi global yang sedang melemah sehingga ikut menambah beban produk UKM ke pasar ekspor.

Mudrajad menjelaskan ada beberapa masalah yang dihadapi oleh UKM untuk menembus pasar ekspor antara lain masalah pembiayaan, standarisasi produk di negara tujuan ekspor, dan pemasaran produk.

"Misalnya dari sisi pembiayaan, perbankan masih enggan membiayai produk UKM meskipun berorintasi ekspor. Hal itu dikarenakan sebagian besar UKM masih belum layak diberikan kredit," ungkap Mudrajad kepada Neraca, Selasa (10/9).

Ia menjelaskan meskipun pemerintah lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) siap untuk memberikan penjaminan, asuransi, serta kredit ekspor bagi pengusaha yang berorintasi ekspor, namun porsi bagi UKM masih kecil. "Jika LPEI memberikan akses kredit mencapai Rp42 triliun. Saya yakin, sebagian besar itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar. Sementara UKM selalu dianak tirikan," ujarnya.

Padahal, menurut dia, banyak produk UKM yang mempunyai potensi besar di pasar ekspor seperti produk handycraft atau kerajinan, aksesoris dan mutiara. "Kalau memang pemerintah serius, maka keberpihakan terhadap UKM harus ditingkatkan. Karena produk UKM adalah produk yang tak akan pernah habis karena selalu diperbaharui," jelasnya.

Contoh kejadian susahnya merambah pasar ekspor dialami oleh perajin usaha kecil menengah Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sejumlah perajin mengaku kesulitan mengakses pasar ekspor. Pasalnya, mereka terbentur proses perizinan pasar ekspor yang terlalu lama dan memerlukan biaya besar.

Seorang pelaku UKM Kota Pekalongan Nazie Kadir mengatakan, selama ini hasil produksi alat tenun bukan mesin yang dikelolanya mampu merambah pasaran mancanegara tetapi ekspor barang kerajinan itu harus melalui pihak ketiga. "Ekspor produk kerajinan yang kami jual ke Eropa dan Asia ini tidak bisa langsung ke pembeli melainkan melalui pihak ketiga. Kesulitan yang dihadapi pelaku UKM ini akibat persyaratan proses perizinan pasar ekspor yang bertele-tele," katanya.

Selain proses perizinan, katanya, para perajin UKM juga mengeluhkan ketatnya penyeleksian dan kualitas barang ke luar negeri, serta biaya transportasi. "Kami berharap pada pemerintah dapat memfasilitasi masalah yang sedang dihadapi perajin UKM ini agar hasil produk andalan Indonesia ini lebih dikenal lagi oleh konsumen luar negeri," katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Chatib Basri telah menugaskan LPEI untuk memberikan penjaminan, asuransi serta kredit ekspor untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Dengan begitu, diharapkan, pelaku UKM bisa lebih berani menembus pasar luar negeri yang baru.

Saat ini, kata dia, pihaknya sedang merumuskan stimulus untuk mendukung penugasan LPEI itu dalam bentuk National Interest Account (NIA). Syarat untuk mendapatkan stimulus itu adalah komoditas ekspor harus memiliki prospek cerah jangka panjang, punya nilai tambah dan sulit mendapatkan pembiayaan komersial.

"Memerbaiki neraca berjalan itu ada peran di sini untuk menaikkan ekspor. Cuma, butuh pembiayaan perdagangan, maka kita harus lakukan di domestik. Ada sebuah proses namanya national interest account, tujuannya untuk masuk pasar-pasar nontradisional," kata Chatib.

Diakui Chatib, peningkatan ekspor menjadi jalan terbaik untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia. Sayangnya, eksportir tidak bisa lagi mengandalkan pasar ekspor lama, semacam Amerika Serikat, China, atau Jepang.

Disisi lain, mereka masih ragu untuk menembus pasar ekspor yang baru, semisal Nigeria atau Timur Tengah, lantaran berisiko. "Ekspor jangan konsentrasi pada satu negara, harus diversifikasi. Teorinya sih gampang, tapi buat eksportir risikonya besar, makanya dukungan dari LPEI ini penting."

Menurut Chatib, pasar ekspor baru tersebut sebenarnya memiliki potensi keuntungan yang besar. Sebagai ilustrasi, Nigeria dengan penduduk sekitar 170 juta dan pertumbuhan ekonomi 7 persen, melahirkan sebuah pasar yang besar. "Demand luar biasa, di sana Indomie dikonsumsi hampir semua orang. Cuma kalau mau masuk ke sana harus berhubungan dengan siapa, risiko seperti apa, itu yang seringkali eksportir kita sulit lakukan, jadi harus mendapatkan dukungan," katanya.

Kontribusi Ekspor

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM ( Kemenkop UKM) mentargetkan kontribusi ekspor produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sampai tahun 2014 meningkat mencapai 20%. Untuk saat ini, kontribusi UMKM terhadap ekspor Nasional itu, baru sekitar 17%. Asisten Departemen Urusan Ekspor dan Impor Kementerian Koperasi dan UKM, Bonar Hutauruk, mengatakan, sebanyak 600.000 UMKM dari sekitar 55 juta UMKM di Indonesia, sudah melakukan ekspor berbagai komoditas.

Kebanyakan produk ekspor UMKM itu berupa handycraft atau kerajinan, fashion dan asesoris, serta mebel maupun produk pangan dan obat-obatan herbal.