Daya Tarik BBM Non Subsidi Perlu Ditingkatkan

Persempit Disparitas Harga

Rabu, 11/09/2013

NERACA

Jakarta - Anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipatok oleh pemerintah mencapai Rp199,9 triliun. Sementara itu, dengan kenaikan nilai kurs rupiah terhadap dolar maka juga akan mempengaruhi terhadap subsidi yang sudah ditargetkan. Sementara itu, realisasi belanja subsidi BBM per 31 Agustus sudah Rp132,4 triliun atau 66,3% dari pagu anggaran.

Hal tersebut, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) Sofyano Zakaria harus disikapi dengan bijak. Caranya dengan meningkatkan daya tarik bagi pengguna bahan bakar minyak non subsidi. Misalnya dengan penghapusan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan pajak penghasilan (PPn) dari penjualan BBM non subsidi, BBM industri, dan BBM marine.

Menurut Sofyano, langkah tersebut bisa memperkecil disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi. "Akan tetapi, hal ini perlu perhatian serta akomodasi khusus dari pemerintah. Karena untuk menjalankan usulan ini tidaklah mudah," ungkap Sofyano di Jakarta, Selasa (10/9).

Dia juga menyoroti penetapan PBBKB di berbagai daerah yang bervariasi. Sebab pemerintah memberi ruang sebesar 10% penetapan terhadap PBBKB tersebut, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan biaya distribusi yang berbeda-beda ke setiap daerah.

Oleh sebab itu, lanjutnya, harga BBM di setiap daerah berbeda-beda, tergantung berapa persen daerah tersebut menetapkan PBBKB-nya. Namun demikian, kata dia, pemerintah perlu mengatur penambahan PPKB tersebut tidak melebihi 5%, agar tidak membebankan masyarakat pengguna kendaraan bermotor. "Pemerintah bisa saja menyamaratakan penetapan PBBKB 5% di semua daerah dalam setiap harga BBM yang dijual kepada masyarakat," jelasnya.

Menurut dia, dengan penetapan PBBKB tersebut mengakibatkan banyak kapal-kapal asing yang tidak mau mengisi bahan bakarnya di wilayah Indonesia. Namun kapal-kapal asing tersebut lebih memilih pengisian bahan bakar di Singapura yang harganya lebih rendah karena tidak dikenakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.

Disisi lain, Sofyano juga menyoroti langkah pemerintah untuk meningkatkan pemakaian bahan bakar nabati (BBN) perlu dilakukan dalam jangka panjang, yakni tidak hanya sekadar untuk menyelamatkan defisit neraca perdagangan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Tetapi, penggunaan BBN tersebut juga bertujuan untuk menjaga ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil yang kian terbatas. "Jangan sampai program peningkatan BBN ini hanya sesaat. Kemudian hilang lagi seperti yang terjadi selama ini karena terkendala harga keekonomian," ujarnya.

Dia menambahkan, program penggunaan BBN tersebut harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. "Lalu, jangan setelah penggunaan BBN cukup besar, kita impor BBN tersebut. Ini tidak boleh terjadi, BBN harus dipasok dari produsen dalam negeri," tutupnya.

Melebihi Pagu

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memperkirakan belanja subsidi BBM pada akhir tahun akan melebihi pagu anggaran. Hal itu disebabkan karena melemahnya rupiah terhadap dolar. Namun, dia memastikan deviasi itu tak melebihi 1% dari pagu anggaran. "Saya enggak mau ngomong angka. Pokoknya realisasi belanja subsidi lewat dari 100% (terhadap pagu anggaran). (Realisasi belanja) 101% enggak sampai. (Hanya) 100% sekian," katanya.

Menurutnya, faktor yang lebih kuat memengaruhi pembengkakan belanja subsidi BBM adalah depresiasi rupiah selama 2 bulan terakhir yang praktis diikuti kenaikan biaya impor bahan bakar fosil itu. Rupiah pekan ini sudah di atas Rp11.500 per dolar AS atau jatuh 20,5% sejak awal tahun (year to date).

Sebagaimana ditetapkan dalam APBN-P 2013, setiap pelemahan nilai tukar Rp100 per dolar Amerika Serikat akan menambah defisit anggaran Rp955,9 miliar-Rp1,24 triliun. Adapun asumsi nilai tukar rata-rata sepanjang 2013 ditetapkan Rp9.600 per dolar AS.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak di pasar internasional baru-baru ini relatif belum berdampak masih dalam jangkauan asumsi APBN-P 2013 yang rata-rata US$108 per barel sepanjang tahun. Begitu pula dengan konsumsi yang masih aman di kisaran 48 juta kiloliter. "Volumenya yang pasti bisa dikontrol. Penambahannya (belanja subsidi) hanya dari kurs saja," tuturnya.