“Menjadi Petani Tak Lagi Menarik”

NERACA

Jakarta - Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah ini cocok disematkan untuk petani Indonesia. Tengok saja. Sudah lahan pertanian makin menyempit, benih padi impor, ditambah lagi terancam oleh regenerasi petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga tani sepanjang 10 tahun terakhir berkurang sebanyak 5,04 juta rumah tangga. Artinya, akan terjadi “lost generation” petani yang berujung pada ancaman kedaulatan pangan. Tapi sisi lain, dalam RAPBN 2014, Pemerintah mengklaim akan mendukung program kedaulatan dengan langkah pencetakan sawah seluas 40 ribu hektar.

Menanggapi hal ini, Guru Besar Pertanian UGM Prof Muhammad Maksum menegaskan, penyebab rendahnya minat masyarakat untuk menjadi petani dikarenakan sektor pertanian yang kini tidak lagi menarik. Akibatnya, kini tidak ada lagi kebanggaan dengan menjadi seorang petani padahal di negara tetangga seperti Thailand dan Filipina sangat bangga mengakui profesi sebagai petani.

Kondisi ini, lanjut dia, disebabkan karena banyak kebjakan salah diterapkan oleh pemerintah. Saat ini kebijakan yang ada sangat tidak pro petani tetapi lebih pro konsumen yang ujung-ujungnya menyebabkan para neoliberalis membuka pintu impor selebar-lebarnya. “Ini aneh tapi nyata. Mengapa Indonesia yang merupakan negara agraris justru sangat gemar melakukan impor produk pertanian?” kata dia kepada Neraca, Senin (9/9).

Kalau sudah begitu, kata Maksum, tentunya para petani yang justru sering kali menjadi tumbal pembangunan. Selain itu pula, proteksi untuk para petani begitu minim. Bahkan bisa dibilang tidak ada. Maka tak perlu heran, kalau banyak lulusan pertanian justru melenceng 180 derajat dari profesinya. Kuncinya, kata Maksum hanya satu, political will dari Pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro petani antara lain meningkatkan subisidi untuk petani, yang pada akhirnya akan membuat sektor pertanian menjadi menarik dan regenerasi akan terus berlanjut.

Kebijakan Keliru

Senada, Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Penanggulangan Kemiskinan, HS Dillon, menjelaskan dengan usia rata-rata petani Indonesia 50 tahun serta tidak adanya generasi yang akan meneruskan profesi tersebut, akan membuat makin banyaknya importir di negeri yang katanya “serba ada” ini. Pasalnya, kata dia, saat ini saja setengah dari devisa negara dihabiskan untuk impor pangan.

“Padahal Presiden SBY telah mencanangkan revitalisasi pertanian sejak Juni 2005 lalu, namun tidak dijalankan. Sebelumnya, dahulu juga sudah disarankan agar apa yang ada di kota besar juga ada di kota kecil, sehingga yang dari desa tidak perlu ke kota besar,” jelas Dillon, kemarin.

Hal ini, tentunya, berakibat kota besar penuh dengan orang miskin dan membuat jumlah penduduk kota makin padat. Selain itu, menurut dia, Pemerintah juga telah keliru karena tidak mendahulukan pelatihan dan pendidikan yang berakibat generasi sekarang masih minim pendidikan dan tidak mempunyai keterampilan.

“Keinginan kedaulatan pangan dilawan oleh importir pangan. Selain itu kita justru lebih mengutamakan produksi CPO (kelapa sawit mentah) dan karet untuk ekspor. Padahal sekarang kita banyak impor pangan,” paparnya. Dia juga menjelaskan bahwa untuk mengatasi kondisi saat ini, Pemerintah dan masyarakat harus mempelajari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan seperti budidaya, perpajakan dan yang lainnya.

Dengan demikian dapat diketahui kebijakan mana yang memberatkan petani dan kebijakan tersebut dapat diubah agar masyarakat tertarik untuk bertani. “Petani sama seperti kita. Mereka ingin keuntungan. Jika bertani dan tidak merasa mendapatkan keuntungan buat apa? Saat ini kebijakan kita tidak pernah menguntungkan mereka,” tegas Dillon.

Anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan bahwa dengan semakin menyusutnya tenaga kerja sektor pangan setiap tahunnya akan bisa mengancam secara serius ketahanan pangan Indonesia. Dalam mencapai ketahanan pangan, selain diperlukan faktor modal dan tanah, sangatlah penting faktor tenaga kerja dalam menunjang upaya ketahanan pangan.

“Dengan menipisnya tenaga kerja sektor pangan akan mengancam swasembada pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan DPR. Apabila ketahanan pangan terancam maka secara otomatis ketahanan nasional akan ikut terancam,” kata Viva. Dia mengatakan, Pemerintah harus meningkatkan tenaga kerja sektor pangan ini sehingga bisa memproduksi pangan secara maksimal.

Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan penyuluhan secara intensif dan pelatihan tenaga kerja kepada petani di Indonesia. “Namun, sangat disayangkan hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah sehingga penurunan tenaga kerja pangan setiap tahunnya pasti mengalami penurunan,” tukasnya. [nurul/ahmad/ardi]

BERITA TERKAIT

KEMENDAG LARANG IMPOR SEMENTARA BINATANG HIDUP DARI CHINA - Antisipasi Masuknya Virus Corona ke RI

Jakarta-Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari China sebagai upaya…

Empat Organisasi Pers Tolak Intervensi Pemerintah

NERACA Jakarta-Empat organisasi profesi pers: PWI, AJI, IJTI dan LBH Pers secara tegas menolak adanya upaya pemerintah untuk campur tangan…

DRAF OMNIBUS LAW RUU LAPANGAN KERJA - Cuti Panjang Pekerja akan Dihapuskan

Jakarta-Pemerintah disebut-sebut memutuskan untuk menghapus aturan pemberian waktu istirahat panjang (cuti panjang) bagi pekerja yang masa kerjanya di sebuah perusahaan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BPJS KESEHATAN LAMBAT SELESAIKAN KEWAJIBAN KE FASKES - Menkeu: 2 Alasan Jebolnya Program JKN

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai defisit menahun BPJS Kesehatan dalam mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak semata-mata karena…

Siapkan Rp10 Triliun, Pemerintah Realisasikan Kartu Pra Kerja

NERACA Jakarta - Janji Presiden Joko Widodo segera direalisasikan pada tahun ini. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa kartu…

KARENA PEMBAHASANNYA DILAKUKAN TERTUTUP - Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Jakarta-Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Muhammad Rusdi mengatakan, pihaknya tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah.…