Ditjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan Setor Pajak

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran pajak untuk periode Juli-Desember 2013 atas pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus mengatakan, aturan itu berlaku untuk wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun.

Dia menambahkan tujuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam menghimpun dana penyelenggaraan negara. Namun, kata Kismantoro, berhubung ketentuan tersebut diberlakukan dalam waktu yang singkat sehingga terdapat kecenderungan masyarakat terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Selain itu, Ditjen Pajak juga menetapkan jangka waktu berlakunya kewajiban pelaporan atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak yang tidak memperoleh validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negaran (NTPN) dalam Surat Setoran Pajaknya dari Bank Persepsi atau Kantor Pos, yaitu dimulai sejak masa Pajak Januari 2014 mendatang.

\"Dengan adanya kebijakan ini diharapkan tersedia cukup waktu bagi Wajib Pajak untuk memahami aturan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan aturan pelaksanaannya sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan sesuai aturan yang ada,\" ungkap Kismantoro, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin. [ardi]

BERITA TERKAIT

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket - Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung”

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung” NERACA…

BEI Jatuhkan Sanksi Denda Rp 200 Juta AISA - Telat Beri Laporan Keuangan

NERACA Jakarta - Selain perdagangan sahamnya masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), kini PT Tiga Pilar Sejahtera Foods…

DPRD Jabar Apresiasi Capaian Pendapatan Sektor Pajak

DPRD Jabar Apresiasi Capaian Pendapatan Sektor Pajak  NERACA Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengapresiasi capaian pendapatan dari sektor…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Gelombang Penolakan Akuisisi Pertagas oleh PGN

      NERACA   Jakarta - Gelombang penolakan terhadap keputusan pemerintah untuk mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT…

Teknologi Samsung untuk Penggemar Olahraga

  NERACA Jakarta – Masyarakat mulai mengganderungi olahraga. Berbagai macam jenis olahraga pun dilakoni asalkan mengeluarkan keringat. Hadirnya teknologi turut…

Aver Tawarkan Kemudahan Kolaborasi Di Era Digital

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan pesat dari industri digital di Indonesia telah mendorong munculnya tren Virtual Office,…