Eksistensi Negara Calo

Jika kita berurusan dengan pelayanan publik yang sangat vital bagi rakyat kecil seperti kelurahan, terminal, stasiun, bandara atau samsat. Pasti Anda akan didatangi oleh orang yang tidak dikenal, dengan cara yang halus hingga menekan atau memaksa “untuk membantu anda” menyelesaikan urusan.

Mereka yang datang selalu meyakinkan, berpakaian rapi dan menjelaskan banyak hal. Bila di bandara akan diyakinkan tujuan, pesawat yang akan dipergunakan dan waktunya. Bila kita masih tak mau mengikuti kemauannya, maka mereka akan memaksa dengan berbagai cara supaya kita mengikuti anjurannya. Itulah cerminan perilaku calo di bandara dan perilaku sejenis itu juga kita temukan di banyak tempat lain.

Di lain tempat kita menemukan secara gamblang praktik percaloan tersebut. Ada calo yang menawarkan sekolah yang bonafid kepada orang tua murid yang tidak bisa masuk melalui jalur biasa. Ada percaloan saat lowongan pekerjaan dibuka dan ada juga percaloan di dalam jual-beli yang sering disebut makelar. Dan yang paling hebat baru terungkap, adalah calo anggaran di DPR RI dan calo proyek negara ala kasus Kemenpora yang diduga melibatkan anggota DPR M. Nazaruddin.

Itulah kenyataan yang bisa kita lihat kasat mata tanpa perlu menggunakan mikroskop. Dari level rendah di kampung hingga negara ini yang berperan dalam menghubungkan atau memastikan sebuah transaksi adalah calo. Pertanyaanya, bagaimana calo itu eksis ada? Apakah menguntungkan rakyat dan negara atau sebaliknya merugikan? Bisakah kita memberantasnya?

Percaloan sebenarnya sengaja dibuat oleh manajemen bisnis atau manajemen birokrasi. Kesengajaan ini dibuat untuk “membantu atau mempermudah” kerja mereka dalam mencari konsumen atau pasar. Sebagai kepanjangan tangan untuk kerja perusahaan, calo sangatlah berperan dalam meyakinkan konsumen dengan berbagai cara termasuk melayani segala kebutuhannya, sehingga konsumen merasa menjadi raja yang dilayani.

Adapun calo yang tidak terkoordinir oleh perusahaan atau birokrasi adalah sebuah usaha yang patut dilihat sebagai dampak. Sebagai akibat sulitnya akses pekerjaan, dampak dari perilaku usaha dan juga dampak dari sistem pemerintahan saat ini. Tentu jenis calo seperti ini berbeda dengan calo kelas atas, seperti calo proyek atau calo anggaran. Sementara calo di kalangan bawah adalah bagaimana bertahan hidup dengan berbagai cara karena sulitnya pekerjaan, sementara calo anggaran dan calo proyek adalah jenis korupsi mutakhir untuk memperkaya diri sendiri dengan mengelabui negara dan rakyat.

Inilah problem sosial akut saat ini, calo seolah mendominasi pelayanan publik. Selain karena lapangan pekerjaan yang susah, ada sebab lain yakni pengelolaan layanan publik oleh swasta bukan negara, minimnya informasi kepada masyarakat, lemahnya kontrol bahkan lemahnya peraturan tentang kewajiban negara melayani kepentingan publik. Jadi, problem yang akut ini harus dibongkar melalui sistem sosial, politik dan ekonomi.

BERITA TERKAIT

Mencari Alternatif Langkah Penyelamatan Perusahaan Negara

NERACA Jakarta - Rencana pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat kritik dari sejumlah akademisi…

Wapres Dorong Peningkatan Kerjasama Ekonomi Negara D8

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia akan mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dalam KTT…

Beban Utang Negara

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan masyarakat tak khawatir terhadap kebijakan pemerintah untuk berutang. Alasannya, utang merupakan responsibility choice dan strategi…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mengukur Kekuatan Koalisi pada Pilgub Jabar 2018

Oleh: Ajat Sudrajat Sejumlah partai politik mulai bermanuver terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, salah…

Media Sosial Sebagai Ekspresi Kekinian

Oleh: Dra. Ihsanira Dhevina E, MA, Widyaiswara Kementerian Sekretariat Negara Terasa sudah komunikasi sebagai bagian dari kebutuhan hidup manusia. Keperluan untuk…

Inklusi Kesadaran Pajak, Menuju Negara Mandiri Finansial

Oleh: Dewi Damayanti, KPP Pratama Jkt Kebon Jeruk Dua DJP *) Pajak sebagai tulang punggung pembangunan menyimpan masalah krusial yang…