Eksistensi Negara Calo

Jika kita berurusan dengan pelayanan publik yang sangat vital bagi rakyat kecil seperti kelurahan, terminal, stasiun, bandara atau samsat. Pasti Anda akan didatangi oleh orang yang tidak dikenal, dengan cara yang halus hingga menekan atau memaksa “untuk membantu anda” menyelesaikan urusan.

Mereka yang datang selalu meyakinkan, berpakaian rapi dan menjelaskan banyak hal. Bila di bandara akan diyakinkan tujuan, pesawat yang akan dipergunakan dan waktunya. Bila kita masih tak mau mengikuti kemauannya, maka mereka akan memaksa dengan berbagai cara supaya kita mengikuti anjurannya. Itulah cerminan perilaku calo di bandara dan perilaku sejenis itu juga kita temukan di banyak tempat lain.

Di lain tempat kita menemukan secara gamblang praktik percaloan tersebut. Ada calo yang menawarkan sekolah yang bonafid kepada orang tua murid yang tidak bisa masuk melalui jalur biasa. Ada percaloan saat lowongan pekerjaan dibuka dan ada juga percaloan di dalam jual-beli yang sering disebut makelar. Dan yang paling hebat baru terungkap, adalah calo anggaran di DPR RI dan calo proyek negara ala kasus Kemenpora yang diduga melibatkan anggota DPR M. Nazaruddin.

Itulah kenyataan yang bisa kita lihat kasat mata tanpa perlu menggunakan mikroskop. Dari level rendah di kampung hingga negara ini yang berperan dalam menghubungkan atau memastikan sebuah transaksi adalah calo. Pertanyaanya, bagaimana calo itu eksis ada? Apakah menguntungkan rakyat dan negara atau sebaliknya merugikan? Bisakah kita memberantasnya?

Percaloan sebenarnya sengaja dibuat oleh manajemen bisnis atau manajemen birokrasi. Kesengajaan ini dibuat untuk “membantu atau mempermudah” kerja mereka dalam mencari konsumen atau pasar. Sebagai kepanjangan tangan untuk kerja perusahaan, calo sangatlah berperan dalam meyakinkan konsumen dengan berbagai cara termasuk melayani segala kebutuhannya, sehingga konsumen merasa menjadi raja yang dilayani.

Adapun calo yang tidak terkoordinir oleh perusahaan atau birokrasi adalah sebuah usaha yang patut dilihat sebagai dampak. Sebagai akibat sulitnya akses pekerjaan, dampak dari perilaku usaha dan juga dampak dari sistem pemerintahan saat ini. Tentu jenis calo seperti ini berbeda dengan calo kelas atas, seperti calo proyek atau calo anggaran. Sementara calo di kalangan bawah adalah bagaimana bertahan hidup dengan berbagai cara karena sulitnya pekerjaan, sementara calo anggaran dan calo proyek adalah jenis korupsi mutakhir untuk memperkaya diri sendiri dengan mengelabui negara dan rakyat.

Inilah problem sosial akut saat ini, calo seolah mendominasi pelayanan publik. Selain karena lapangan pekerjaan yang susah, ada sebab lain yakni pengelolaan layanan publik oleh swasta bukan negara, minimnya informasi kepada masyarakat, lemahnya kontrol bahkan lemahnya peraturan tentang kewajiban negara melayani kepentingan publik. Jadi, problem yang akut ini harus dibongkar melalui sistem sosial, politik dan ekonomi.

BERITA TERKAIT

Kuasa Hukum: KLHK Tidak Paham UU Administrasi Negara

Kuasa Hukum: KLHK Tidak Paham UU Administrasi Negara NERACA Jakarta - Banyak lembaga negara yang belum paham atas konsekuensi ketika…

Presiden: Indonesia Negara Paling Aktif Tangani Korupsi

Presiden: Indonesia Negara Paling Aktif Tangani Korupsi NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara…

Alfamart Tunda Ekspansi di Negara Baru - Operasikan 13.400 Gerai

NERACA Jakarta - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) sampai saat ini sudah mengoperasikan 13.400 gerai di seluruh Indonesia dan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Stop Retorika HAM, Saatnya Fokus Pembangunan Papua

  Oleh: M. Aji Pangestu, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Menjelang peringatan Hari Kebesaran Kelompok Organisasi Papua Merdeka…

Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Solusi Pengentasan Kemiskinan

Oleh: Eri Haryanto, Staf Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR *) Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Maret…

Kurangi Ketergantungan Dolar Melalui "Local Currency Settlement"

Oleh: Calvin Basuki Bank Indonesia mendorong penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral Indonesia (local currency settlement/LCS) untuk…