Kemenkeu Ajukan Anggaran Rp8,1 Triliun

DPR Anggap Pemborosan

Selasa, 10/09/2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, meminta anggaran kepada Komisi XI DPR sebesar Rp8,1 triliun dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Kementerian Keuangan Tahun 2014. Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Mulia P Nasution mengaku, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program kinerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Utang, Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara serta Direktorat Jenderal Pembiayaan Aparatur Kemenkeu.

Secara rinci Mulia menjelaskan, dari total anggaran Rp8,1 triliun, sebesar Rp76,728 miliar dialokasikan untuk mendukung kinerja seluruh Kesekretariatan di Kemenkeu. Kemudian, Rp78,93 miliar untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Utang, Rp600,2 miliar mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara, dan sebesar Rp 5,37 triliun untuk kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Aparatur atau belanja pegawai.

“Biaya operasional terbesar kita memang ada di sektor belanja pegawai. Jadi untuk tahun 2014, kita berencana membuat peningkatan anggaran sebanyak 0,16% dari APBN Perubahan 2013. Ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintah,” ungkap Mulia, kala Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (9/9).

Lebih jauh dirinya menjelaskan, anggaran Rp5,37 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai, di dalamnya sudah termasuk anggaran pendidikan untuk sekitar 635 mahasiswa sebesar Rp65 miliar. Dengan begitu, Mulia mengatakan pihaknya juga turut berperan dalam memajukan kualitas intelektual masyarakat Indonesia. Bahkan, lanjut dia, melalui alokasi anggaran pendidikan, Kemenkeu tidak perlu repot-repot mencari tenaga kerja baru untuk ke depannya.

“Rekrutmen juga bisa kita lakukan melalui program beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut. Tujuannya, ke depan kita lebih mudah mencari sumberdaya manusia (SDM) yang sesuai kriteria. Karena kita sendiri yang menciptakannya,” terang dia.

Selain itu, Mulia juga mengaku dari sejumlah alokasi anggaran dalam mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara, terdapat Rp10 miliar untuk program bantuan sosial (bansos). Alokasi dana tersebut, aku Mulia, diakui perlu diperhitungkan juga sebagai bentuk nyata Kemenkeu turut mendukung kesejahtaeraan sosial bagi masyarakat miskin. “Kita juga terlibat untuk mendorong perbaikan keuangan di tengah masyakat supaya mereka segera mandiri,” tambahnya.

Tak fokus

Namun DPR menilai angka sebesar Rp8,1 triliun itu adalah pemborosan. Adalah anggota Komisi XI DPR, Dolfie OFP, yang mengatakan Sekretariat Jenderal Kemenkeu perlu merevisi ulang Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Kementerian Keuangan Tahun 2014. Menurut dia, banyak anggaran yang diajukan tidak relevan dengan kebutuhan utama lembaga tersebut. Misalnya mengenai alokasi anggaran untuk bansos dan beasiswa.

“Saya minta kepada Sekjen Kemenkeu untuk merevisi ulang rencana anggaran ini. Karena saya melihat banyak pemborosan. Coba concern saja sama bidang kalian,” tegas Dolfie. Lebih jauh dirinya mengatakan, anggaran beasiswa seyogyanya sudah dialokasikan pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah semestinya kementerian yang lain sudah tidak perlu membuat alokasi anggaran untuk pendidikan.

Apabila hal tetap itu dilakukan oleh Kemenkeu maka langkah tersebut memberi kesan ketidakprofesionalan, karena ada pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan tugas utamanya, yaitu mengurus keuangan. “Ada juga anggaran untuk bansos. Untuk apa Kemenkeu membuat program itu karena sudah dikerjakan juga oleh kementerian yang lain. Kalau semuanya ikut-ikutan mengerjakan bansos, lalu mau dibawa kemana negara ini,” ungkap Dolfie, mempertegas. [lulus]