DPR Desak UU Lalin Devisa Direvisi

Tak Berpengaruh

Selasa, 10/09/2013

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, menilai Undang-undang No 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar harus secepatnya direvisi, karena membuat pasar valas dan pasar modal Indonesia sangat mudah dirontokkan. Regulasi ini merupakan warisan Lembaga Donor Internasional atau International Monetary Fund (IMF) saat krisis moneter 1997-1998 silam, sehingga sudah tidak relevan menghadapi kondisi ekonomi nasional saat ini.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, Bank Indonesia (BI) telah memberlakukan PBI No 13/20/PBI/2011 dan Surat Gubernur BI No 14/3/GBI/SDM pada 30 Oktober 2012, di mana kedua aturan tersebut mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) komoditas tambang serta minyak dan gas yang diparkir di luar negeri ditarik ke dalam negeri paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Namun faktanya, aturan bank sentral itu tidak cukup kuat menarik dan menahan DHE ke dalam negeri lantaran tidak mengikat serta tidak adanya sanksi tegas.

“Kedua aturan ini terbukti kurang ampuh untuk menarik DHE ke dalam negeri disebabkan tidak adanya kewajiban menyimpan devisa di dalam negeri dalam waktu tertentu (holding period). Misalnya dalam jangka waktu enam bulan. Sebab disitu peraturannya hanya mewajibkan untuk melakukan pelaporan, maka DHE kembali lagi ke luar negeri. Lalu, negara ini dapat apa?," ungkap Harry Azhar di Jakarta, Senin (9/9).

Padahal, kata dia, UU tersebut memberi kelonggaran yang cukup luas kepada BI untuk mengatur lalu lintas devisa dan valuta asing melalui PBI. Tak hanya itu saja. Harry Azhar pun mengkritisi bahwa aturan BI yang diterapkan juga belum cukup ampuh untuk mengendalikan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang saat ini melemah 410 poin menjadi Rp11.580 per dolar AS.

“Benar, PBI yang ada tidak ampuh dalam meredam gejolak pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi," tambahnya. Dia pun berpendapat pemerintah Indonesia harus mencontoh Thailand yang sukses memburu serta mengembalikan devisa hasil ekspornya melalui Undang-undang Devisa yang sangat ketat.

Di dalam UU tersebut, imbuh Harry Azhar, ada kewajiban untuk menempatkan DHE di bank lokal dalam periode tertentu atau disebut holding period. Kebijakan ini sangat tepat supaya pasar valas tidak mudah dimainkan dan tetap stabil. Sehingga dunia usaha pun tenang.

“Kebijakan itu terbukti saat Thailand berhasil menjaga nilai tukar mata baht terhadap dolar AS melalui UU Devisa yang ketat walaupun saat itu Thailand sedang menghadapi krisis politik. Saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan revisi terhadap UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dengan mempertimbangkan instabiltas yang terjadi pada pasar uang dan pasar modal,” jelas Harry Azhar.

Dia menyampaikan bahwa saat ini draf rancangan untuk revisi undang-undang itu masih berada di tingkat Deputi Sekretariat Jenderal Perundang-Undangan DPR, dan belum masuk ke Komisi XI DPR.

Tak perlu revisi

Sebelumnya, BI menegaskan tidak akan melakukan capital control atau pengendalian arus modal dalam rangka meningkatkan jumlah cadangan devisa yang terus tergerus belakangan ini. "Kami sangat meyakini bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal yang tidak normal atau tidak lazim. Kalau seandainya ada ungkapan akan adacapital control, itu tidak ada," kata Gubernur BI, Agus DW Martowardojo, pekan lalu.

Tidak optimalnya DHE selama ini dinilai akibat adanya kekhawatiran para eksportir terhadap defisit neraca perdagangan Indonesia sehingga tidak memarkir hasil DHE di bank devisa dalam negeri. Agus Marto mengaku jumlah cadangan devisa Indonesia saat ini masih aman. Terkait pengurangan cadangan devisa, menurut dia adalah hal yang wajar karena adanya aliran modal keluar (capital outflow) dan jumlah cadangan devisa saat ini masih lebih baik dibandingkan jumlah cadangan devisa saat krisis 2008. [ardi]