Pemerintah Klaim Produksi Gas Meningkat

NERACA

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim produksi gas bumi Indonesia terus mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada 2013, pemerintah menargetkan produksi gas mencapai 1,24 juta barel oil ekuivalen per day (boepd) atau lebih besar dibandingkan proyeksi produksi minyak yang hanya 840 ribu barel oil per day (bopd).

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro menuturkan, bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan gas, Indonesia mengembangkan gas konvensional dan non konvensional seperti CBM dan shale gas. Edy memaparkan, produksi gas telah menjadi salah satu andalan pendapatan negara. \"Hal ini ditandai dengan masuknya pendapatan dari gas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini,\" kata Edy di Jakarta, Senin (9/9).

Sebelumnya, hanya minyak saja yang masuk dalam perhitungan anggaran negara. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain diekspor untuk pendapatan negara, produksi gas digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. \"Untuk mendistribusikan gas di dalam negeri tersebut, kami terkendala infrastruktur. Apalagi beberapa ladang gas terletak di lepas pantai. Mengatasi hal tersebut, dibangun sejumlah proyek infrastruktur seperti pipa dan FSRU agar gas dapat didistribusikan,\" ujar Edy.

Namun demikian, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat produksi gas juga terus menunjukkan tren menurun sejak 2010. Pada saat itu produksi gas sebesar 9.336 MMSCFD (Million Metric Standard Cubic Feet per Day), turun menjadi 8.142 MMSCFD pada 2012. Bahkan proyeksi produksi gas bumi Indoensia di tahun 2013 ini hanya mencapai 6.939 MMSCFD, atau turun 17,3% dibanding tahun sebelumnya (YoY).

Tak hanya produksi gas yang mengalami tren penurunan, namun juga terjadi pada produksi minyak. Sejak 2008 produksi minyak bumi mengalami penurunan. Saat itu produksi minyak bumi tercatat 976.000 barel per hari, sementara 2012 hanya mencapai 860.000 barel per hari. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, target lifting minyak justru diturunkan 2,4% menjadi 840.000 barel per hari.

Menurut Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, penurunan produksi migas nasional disebabkan akibat belum adanya kepastian hukum. Padahal industri hulu migas merupakan industri padat modal, dengan investasi tinggi. Oleh karena itu memerlukan kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum.

Untuk itu, Kadin meminta kepastian hukum kegiatan industri hulu migas, khususnya untuk pengusaha nasional. Menurut Suryo, saat ini pengelolaan sumber daya mineral masih sangat sektoral. Hal itu disebabkan lemahnya penegakkan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya yang terkait dengan investasi. \"Permasalahan bangsa dalam jangka panjang masih tergantung ketersediaan energi. Sementara saat ini, ketersediaannya masih tergantung pada investasi asing,\" tuturnya dalam forum group discussion (FGD) bertajuk \"Perundangan: Kepastian dan Perlindungan Hukum untuk Industri Hulu Migas\".

Sementara itu, berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). tercatat produksi gas nasional sepanjang semester I 2013 mencapai 6.998 miliar british thermal unit per hari (bbtud). Angka itu masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar 7.175 bbtud.

Kepala Divisi Pemanfaatan Gas SKK Migas, Popi Ahmad Nafis menyatakan, penurunan produksi gas disebabkan pemeliharaan kilang LNG Tangguh, Papua, lalu kilang Bontang, Kaltim, dan kerusakan trafo listrik di Cilegon, Banten. Namun hal tersebut akan dibantu oleh lapangan migas lain, sehingga produksi dapat sesuai dengan target. \"Namun, ke depan ada sejumlah lapangan yang akan menambah produksinya,\" tegasnya.

Lapangan tersebut diantaranya adalah, lapangan South Mahakam yang dikelola Total E&P Indonesie dengan tingkat produksi sebesar 115 juta kaki kubik per hari (mmscfd), lapangan Musi Timur dari PT Pertamina EP 20 mmscfd, Epic Sengkang 12 mmscfd, dan Ruby dari Pearl Oil Sebuku 6,7 mmscfd.

BERITA TERKAIT

Proyek Tol Bandung-Tasikmalaya Masih Tunggu Pemerintah Pusat

      NERACA   Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunggu aksi pemerintah pusat serta mendorong Kementerian Pekerjaan Umum…

Produksi Tumbuh Lampaui 17%, IKM Yogyakarta Juga Inovatif

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian gencar memacu produktivitas dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Sektor yang menjadi…

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Pasar Domestik - Legislator Minta Presiden Kendalikan Data Pangan Indonesia

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta Presiden Joko Widodo mengendalikan secara langsung data…

Perdagangan Internasional - Indonesia Berhasil Raih Peluang Ekspor di Bordeaux

NERACA Jakarta – Pengusaha Indonesia bersama dengan KBRI Paris berhasil meraih peluang ekspor ke pasar Prancis melalui kegiatan Forum Bisnis…

KBRI Promosi Produk Makanan Indonesia di Tunisia

NERACA Jakarta – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tunis memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk makanan Indonesia pada pameran industri makanan dan…