NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan telepon seluler alias ponsel tercatat menyumbang impor terbesar nomor lima setelah minyak mentah. Kondisi tersebut merupakan salah satu yang mendasari pemerintah akhirnya mengenakan Pajak Penghasilan Atas Barang Mewah (PPnBM) bagi smartphone.

Menurut Kepala Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro, telepon seluler termasuk dalam kombinasi kategori barang modal dan konsumtif sehingga ikut berkontribusi terhadap defisit neraca transaksi berjalan (current account).

\"Impor telephone for cellular network menempati posisi nomor lima setelah bensin yang berada di urutan pertama dan minyak mentah penyumbang impor terbesar kedua,\" ungkap dia di Jakarta, Senin (9/9).

Dari data Kemenkeu, impor telepon seluler sampai dengan Juni 2013 mencapai US$ 1,2 miliar atau turun dibanding periode yang sama 2012 sebesar US$ 1,3 miliar. Sedangkan pada tahun lalu, nilai impornya menembus US$ 2,6 miliar.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, salah satu alasan kebijakan pengenaan PPnBM pada smartphone bertujuan untuk mengurangi atau mencegah penyelundupan.

\"Yang tidak selundupan atau legal saja sudah miliaran dolar AS, apalagi yang selundupan. Kalau lebih besar lagi nilainya, pasti akan lebih menakutkan. Meski data barang impor selundupan tidak tercatat, tapi tetap harus dibeli dengan dolar, jadi akan ada rupiah yang ditukar dolar,\" terang dia.

Namun demikian, Bambang menilai, pemerintah tidak serta merta menghantam smartphone dengan pajak barang mewah yang lebih tinggi.

\"Makanya kami melihat aspek teknologi dan harga. Jadi (pajak) tidak akan sebesar mobil mewah. Pastinya tarif yang dikenakan sangat bersaing,\" ujarnya.

Bambang berharap, aturan PPnBM berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dapat segera terbit. \"Saya sih maunya cepat. Tapi kan kalau bentuknya PP harus dikoordinasikan dengan Kementerian lain,\" tandas dia

Namun Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri,Arryanto Sagala mengungkapkan kalau pengenaan PPnBM produk smartphone hanya dikenakan bagi ponsel mewah bertatahkan emas atau berlian. Dia mencontohkan Blackberry Porche dan Vertu yang harganya di atas Rp 15 juta per unit. \"Jadi jangan pukul rata semua,\" ujarnya.

Akan tetapi Kemkeu juga punya alasan kuat mengapa ngotot mengenakan PPnBM pada ponsel pintar. Data Badan Pusat Statistik (EPS) menyebutkan impor telepon seluler menempati rangking kelima total impor Indonesia. \"Sebagian besar berjenis ponsel pintar,\" kata Sasmito Hadi Wibowo, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS.

Menurutnya, jenis ponsel yang banyak diminati di dalam negeri berasal dari impor. Alhasil, pemerintah kesulitan menahan masuknya barang-barang tadi.

Beda pandangan Bambang PS Brodjonegoro, Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu, mengakui, nilai impor ponsel adalah yang terbesar untuk golohgan non migas. Sepanjang semester 1 2013, nilai impor ponsel mencapai US$ 1,2 miliar. \"Empat besar semua dari oil and gas related, smartphone ada di nomor lima,\" katanya. Pada Januari-Juni 2012 impor ponsel mencapai US$ 1,3 miliar.

Melihat angka yang fantastis itulah, Kemkeu ngotot ingin menekan impor smartphone lewat penerapan PPnBM. Sebab dengan jumlah impor yang tinggi, produk ini ikut bertanggung jawab pada makin lebarnya deflsit perdagangan. \"Kami akan lihat dari aspek teknologi. Sepertimobil mewah namun tapi tarifnya berbeda tidak akan setinggi itu,\" kata Bambang.

Menurut Bambang penolakan pengenaan PPnBM muncul karena banyak pihak yang menganggap ponsel pintar sebagai produk barang modal yang mampu meningkatkan . produktivitas. Namun Kemkeu memandang ponsel ini masuk barang.

Sekedar informasi target penerimaan negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus kreatif. DJP terus berpikir keras mencari alternatif sumber-sumber penerimaan baru yang potensial.

Celakanya, di tengah beban target yang kian berat, tuntutan dunia usaha yang meminta insentif pajak semakin gencar. Apalagi dibayangi ketidakpastian ekonomi global, kinerja perusahaan terganggu, dan mereka lantas minta insentif pajak. Ditambah lagi serbuan produk impor yang begitu agresif, sejumlah industri ramai-ramai minta proteksi, salah satu lewat instrumen pajak.

Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) menjadi salah satu instrumen yang dimainkan oleh DJP, di samping insentif pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Selama ini, PPnBM menjadi salah satu sumber penerimaan potensial, meski acap kali mengundang protes dari kalangan dunia usaha yang terkena.

Industri otomotif menjadi objek yang sejak dulu menjadi basis utama PPnBM. Bahkan industri otomotif selalu beralasan bahwa mahalnya harga mobil di Indonesia dibanding negara lain terjadi karena tingginya tarif PPnBM.Dulu bahkan air minum kemasan pun dikenai PPnBM.

Pemerintah memang selalu merevisi tarif PPnBM. Pemerintah juga mengevaluasi jenis-jenis barang yang terkena PPnBM, sehingga yang semula menjadi objek PPnBM kemudian dibebaskan.