Telat Distribusikan Kedelai, Kemendag: Izin Impor Bakal Dicabut

Selasa, 10/09/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengharapkan agar para importir kedelai untuk segera mendistribusikan bahan baku tempe tahu tersebut setibanya di tanah air. Pasalnya, jika importir tidak segera mendistribusikan maka sanksi yang diberikan adalah pencabutan izin importir. Hingga akhir Agustus, Kementerian Perdagangan telah memberikan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk mendatangkan kedelai kepada 24 perusahaan.

Gita menjelaskan bahwa saat ini masih ada 315 ribu ton kedelai yang disimpan digudang importir. Kedelai tersebut adalah sisa importasi dari Juni. "Pokoknya kita jamin mereka akan mendistribusikan. Mereka secara tertulis memberikan jaminan ke kita bahwa ini akan didistribusikan. Kalau tidak maka Importir Terdaftar (IT) nya dicabut, sanksinya jelas kok. Kalau mereka tidak mengikuti aturan-aturan akan dicabut," ujarnya di Jakarta, Senin (9/9).

Sayangnya, sejauh ini pemerintah belum mempunyai aturan soal tenggat waktu realisasi impor. Namun begitu, pihaknya akan terus memantau distribusi di gudang-gudang secara insentif. "Pokoknya Minggu ini kita akan pantau dan kita pastikan stoknya ada," tandasnya.

Ia pun mengaku sebelum aksi mogok terjadi, dia sudah menghubungi Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) soal ketersediaan stok. Sehingga, jika pelaku usaha memutuskan menghentikan produksi, kemungkinan karena persoalan harga. Pemerintah akan mengajak perajin tahu-tempe kembali berdialog serta memberitahukan bahwa distribusi akan dijamin aman. "Kita dalam beberapa hari terakhir sudah komunikasi dengan perajin dan Kopti dan pengusaha-pengusaha non-kopti, untuk menjamin dilakukannya distribusi stok itu," ungkap Gita.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, harga kedelai ini memang melonjak karena beberapa sebab mulai dari tanah yang tidak cocok ditanami varietas kedelai, hingga minat petani kedelai yang turun karena ketidakcocokan antara biaya produksi dan harga jual. "Memang untuk menekan harga kedelai ini, untuk sementara pemerintah melakukan impor. Tapi jangan terus-terusan impor karena biar suplai kedelai dalam negeri meningkat," kata Suryamin.

Sekadar catatan, kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai 2,3 juta ton per tahun. Sementara kapasitas produksi dalam negeri sendiri hanya 700.000-800.000 ton kedelai per tahun. Otomatis, sisanya harus dipenuhi dari impor.

Kendati demikian, BPS juga tidak bisa menyalahkan petani apabila tidak mau menanam kedelai karena produktivitasnya kecil, hingga ketiadaan keuntungan dalam menanam jenis bahan baku untuk tahu dan tempe tersebut. "Soal minat petani, mereka tentu melihat menguntungkan atau tidak. Kalau tidak menguntungkan, mendingan beralih ke tanaman lain yang menguntungkan," tambahnya.

Sehingga dalam kondisi seperti ini perlu kebijakan radikal dari pemerintah untuk terus meningkatkan swasembada pangan kedelai dan mulai mengurangi ketergantungan impornya. Di sisi lain, varietas kedelai yang bagus bisa dicari untuk lahan yang sesuai dengan kondisi di tanah air.

Indikasi Kartel

Setelah beberapa pekan mengawasi secara intensif, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha melihat titik terang dalam gejolak harga kedelai. Komisioner Komisi, Munrokhim, mengatakan lembaganya menemukan indikasi awal praktek kartel impor kedelai. Akibat tindakan tersebut, harga komoditas kacang-kacangan itu melambung.

Menurut Munrokhim, indikasi awal praktek kartel terlihat dari data stok yang tidak sama antara beberapa kementerian serta produsen dan importir kedelai. "Stok di Kementerian Perdagangan dan yang dilaporkan tidak sama. Pasti ada permainan," kata Munrokhim.

Atas indikasi awal ini, Komisi akan mendalami semua pihak yang diduga masuk lingkaran praktek kartel tersebut. Karena itu, dalam waktu dekat Komisi akan melakukan investigasi. Jika hasil pemeriksaan ini menunjukkan status yang makin gamblang, Komisi akan menaikkan kasusnya ke tahap penyelidikan. Setelah bukti terpenuhi, langkah selanjutnya akan diperkarakan.

Namun Munrokhim belum bisa merinci pihak-pihak yang diduga terlibat serta perannya masing-masing. Penyelidikan bisa berjalan cepat atau lambat tergantung dinamika di lapangan. "Misalnya, penyelidikan bawang putih kan cepat, tapi kalau daging lama dan sampai sekarang masih berlangsung," kata dia.

Dalam lonjakan harga kedelai ini, Komisi juga menyebut pemerintah gagal menenangkan pasar. Ini disebabkan oleh ketidakpaduan serta ketidakjelasan kebijakan mengenai data stok dan kebutuhan impor. Menurut Munrokhim, banyak kebijakan yang bertujuan menstabilkan harga justru membuat harga naik karena implementasinya tidak jelas. "Kebijakan yang mengambang ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak pasti. Dalam ketidakpastian ini, ada kemungkinan terjadi permainan," katanya.

Terhadap dugaan importir yang menahan stok, lagi-lagi Komisi melihat ini karena pemerintah tidak lihai dalam menyampaikan informasi pada pasar. "Harusnya diumumkan berapa stok yang ada saat ini dan yang on the way," katanya. "Jadi, pasar merasa ada kepastian sehingga orang tidak menahan pasokan," tukasnya.