Kebijakan Pemerintah Tidak Tepat Atasi Lemahnya Perekonomian

NERACA

Jakarta - Kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak kondusif. Situasi tidak menentu ditandai dengan melemahnya rupiah, tingginya inflasi, dan tergerusnya devisa.Namun sayangnya, pemerintah justru merespons dengan kebijakan yang tidak tepat.\"Kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah untuk menanggulangi melemahnya rupiah itu sesat. Mereka melakukan cara yang menabrak aturan dalam bentuk intervensi terhadap BEI dengan mengerahkan Jamsostek dan BUMN,\" kata mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, Jumat (6/9) pekan lalu.

Menurut dia, pemerintahan SBY tidak punya kebijakan yang jelas dan terencana. Hanya bersifat sesaat dan cenderung reaktif. Pemerintah juga kurang jeli membaca situasi.\"Ekonomi kita saat ini lemah karena pertumbuhannya ditopang oleh konsumsi. Dahulu, selama Orde Baru ditambah masa transisi, ekspor kita lebih besar ketimbang impor. Sekarang, pemerintah SBY sangat bangga dengan tingginya angka impor sehingga membuat negara ketergantungan impor,\" ujarnya.

\"Jika dolar AS sampai Rp12 ribu dari sebelumnya Rp10 ribu, itu berarti naik 20%, dan berdampak pada kenaikan APBN sebesar 20%. Kalau ditambah lagi dengan utang pemerintah dan swasta sama-sama besar, maka situasi akan makin kacau kalau tak ada usaha swasembada pangan dan pemerintah tetap mengandalkan ekspor,\" tambah Fuad.

Terkait utang utang pemerintah Indonesia yang menembus angka Rp2.036,14 triliun, dia tidak sepakat dengan argumen Staf Presiden SBY bidang Ekonomi, Firmanzah beberapa waktu lalu, bahwa keadaan masih terkendali karena PDB kita jauh lebih tinggi dari utang yang ada.\"Absolutnya kan kita punya utang naik, dan bayarnya pakai uang. Jadi, tak usah dibanding-bandingkan dengan hal lain. Saya juga tegaskan, bahwa selain utang kita naik, penggunaannya tidak produktif. SBY boleh saja bilang ekonomi kita aman, tapi bagi saya itu hanya bualan saja,\" ungkap Fuad.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo mengatakan kondisi buruk perekonomian itu terjadi karena pemerintah tidak cepat mengambil tindakan antisipasi.\"Paket kebijakan ekonomi yangditawarkan pemerintah pun tidak memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Pemerintah terkesan ragu sehingga pasar jadi was-was,\" katanya.

Menurut dia, semestinya pemerintah melakukan langkah terobosan untuk memulihkan situasi ekonomi. Salah satunya, berkoordinasi dengan Bank Indonesia guna menjaga nilai tukar rupiah agar stabil. Tapi, langkah itu tidak nampak dilakukan. Pasalnya, kata Pramono, para menteri bidang perekonomian sibuk dengan urusan pribadi jelang Pemilu 2014.

\"Harus ada terobosan. Jangan kemudian para menteri ekonomi lebih asyik berbenah diri jadi capres atau cawapres untuk 2014 daripada memperbaiki posisi ekonomi,\" ungkapnya.Belakangan, lanjut dia, beberapa menteri bidang perekonomian memang sedang bergiat mempersiapkan diri naik ke panggung politik lebih tinggi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa jauh hari sudah ingin menggantikan besannya, Susilo Bambang Yudhoyono, di kursi RI-1. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengikuti konvensi pencarian capres yang digelar Partai Demokrat. Pun demikian Menneg BUMN Dahlan Iskan.Kemudian Pramono mengingatkan, pemerintah harus bekerja keras menangani persoalan ekonomi yang kini mulai masuk zona kuning menuju titik membahayakan.\"Persoalan kali ini bahkan lebih pelik ketimbang setahun menjelang Pemilu 2009 silam,\" imbuh dia. [mohar]

BERITA TERKAIT

Persoalan Muamalat di Mata KSSK, Sistemik atau Tidak?

Oleh: Rezkiana Nisaputra Bank Indonesia (BI) menilai, persoalan Muamalat (PT Bank Muamalat Indonesia) terkait dengan kinerja keuangannya mulai dari masalah…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi - KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…