Asosiasi Sebut 60 Perusahaan Tekstil Sudah Hengkang ke Jawa Tengah

Kenaikan UMP Beratkan Dunia Usaha

Senin, 09/09/2013

NERACA

Jakarta - Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun ini telah membuat pengusaha harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar gaji karyawan. Hal itu membuat 60 perusahaan tekstil di kawasan Jabodetabek merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah.

"Mereka sudah pindah, bayangkan saja 60 perusahaan tekstil pindah ke Jawa Tengah. Mereka sudah melakukan perekrutan karyawan disana dan mengurusi pesangon," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Tekstil, Ade Sudrajat di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dari 60 perusahaan yang sudah merelokasikan bisnisnya ke Jawa Tengah, semuanya mempersoalkan upah buruh yang sudah naik tinggi. Bayangkan saja tahun lalu sudah ada kenaikan 40%, bahkan di Bogor sudah mengalami kenaikan UMP hingga 70%.

Hal ini tentu saja membuat puluhan ribu buruh harus kehilangan pekerjaan. Pasalnya, satu pabrik garmen rata-rata memiliki 1.000 karyawan. "Kalau Jawa Tengah upah minimum yang sudah ditetapkan masih sebesar Rp 1,2 juta, angka UMP di sana sangatlah signifikan jika dibandingkan UMP yang ada di Jabodetabek," tegasnya.

Lanjut Ade menjelaskan, jika ada selisih hingga Rp 1 juta per orang pekerja yang dikalikan seribu karyawan, maka selisih ongkosnya bisa mencapai Rp 1 miliar per bulan.

"Bayangkan saja selisih upahnya, dalam waktu 6 bulan perusahaan sudah membuat pabrik baru di sana. Jadi memang selisihnya sangat tinggi jika dibandingkan harus tetap di Jabodetabek," tutup Ade.

Dalam kesempatan yang sama,Ade mengungkapkan kalau tuntutan buruh yang meminta kenaikan gaji hingga mencapai Rp 3,7 juta di 2014 diprediksi akan memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan padat karya di kawasan Jabodetabek.

Ade juga mengatakan jika penetapan kenaikan gaji hingga Rp 3,7 juta dipenuhi maka banyak perusahaan yang akan mengganti tempat usahanya ke daerah lain bahkan bisa ke luar negeri.

"Bisa saja banyak perusahaan yang pindah ke daerah lain atau negara lain, ini bisa saja dengan bentuk pengusiran manufaktur padat karya dari daerah sekitar Jabodetabek," ujar Ade.

Dia mengakui jika tuntutan kenaikan gaji menjadi hak bagi para buruh. Tapi balik lagi ke pengusaha, apakah mereka menyanggupi tuntutan para buruh yang meminta kenaikan gaji upah tersebut.

"Saya sendiri memang setuju jika ada usulan kenaikan upah buruh, selama itu masih usulan dan keinginan buruh. Pasti semua orang menginginkan kenaikan yang tinggi. Kita sendiri sudah jelas tidak bisa memenuhi keinginan kenaikan gaji tersebut," lanjutnya.

Menurut Ade, dampak kenaikan upah buruh hingga Rp 2,2 juta pada tahun ini, sangatlah memberikan efek yang besar bagi para pengusaha. Tapi, bisa saja terjadi kenaikan upah hingga Rp 3,7 juta untuk perusahaan otomotif, bukan untuk perusahaan garmen atau pakaian jadi.

"Kalau kita lihat dari kenaikan UMP pada tahun ini, sudah banyak perusahaan yang tutup, karena mereka berbisnis pasti rugi dengan kenaikan UMP tersebut," tegas Ade.

Butuh Industri

Sekedar informasi,saat ini Indonesia masih membutuhkan industri padat karya meski para pekerja masih memiliki keterampilan minimal dengan tingkat upah yang relative rendah dibanding sejumlah Negara di Asia. Jika industri padat karya ini direlokasi ke negeri lain akibat tekanan serikat buruh, ledakan pengangguran takkan terelakkan. Dengan jumlah pengangguran yang masih 7,17 juta dan pekerja informal di atas 79 juta, Indonesia justru membutuhkan lebih banyak lagi industri padat karya.

Walau produktivitas pekerja Indonesia di sektor industri padat karya masih tergolong rendah, tingkat upah mereka sudah lumayan dibanding sejumlah negara di lingkup Asean. Biarpun serikat buruh di Indonesia dikenal garang dan tak henti-hentinya menekan pengusaha untuk menuntut tingkat upah lebih tinggi, perusahaan umumnya sudah memberikan upah sesuai produktivitas.

Dalam dua tahun terakhir, upah minimum provinsi (UMP) di Tanah Air sudah naik kurang lebih 70% atau hingga meencapai sekitar US$ 226,5 sebulan. Upah ini bahkan mulai mengalahkan upah minimum Tiongkok yang sekitar US$ 200. Sedangkan di Thailand hanya sebesar US$ 120 sebulan dan di Vietnam US$ 79,12 atau termasuk terendah di Asia.

Padahal, produktivitas buruh di Indonesia relatif rendah dibanding Negara lain seperti Tiongkok dan Thailand. Inilah yang menjadi salah satu penghambat daya saing produk RI, sehingga negeri ini dibanjiri barang impor dari kedua negara mitra dagang itu.

Masih dibutuhkannya industri padat karya di Tanah Air tak lepas dari fakta bahwa separuh angkatan kerja kita masih berpendidikan sekolah dasar (SD) atau maksimal hanya mengenyam pendidikan enam tahun di bangku sekolah. Ini jauh tertinggal dari Malaysia . Di negeri jiran ini, rata-rata pendidikan pekerja sudah 12 tahun bersekolah, atau setingkat menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK).

Penyerapan dan tingkat upah tenaga kerja Indonesia tak bisa lepas dari mekanisme pasar. Pekerjaan yang dibayar mahal adalah yang menciptakan nilai tambah besar, yang membutuhkan keahlian tinggi dan berketerampilan mumpuni. Pasar tenaga kerja Indonesia selama ini ditandai melimpahnya pasokan tenaga kerja berketerampilan rendah.

Di negeri ini pun banyak lowongan pekerjaan dengan gaji tinggi di berbagai sektor, mulai dari pertambangan hingga pasar modal. Namun, sekali lagi, kesempatan itu hanya bisa diisi oleh skilled workers (pekerja ahli) yang berpendidikan tinggi dan trained labour (pekerja terlatih).