Indonesia Berpotensi Masuk Middle Income Trap

AKIBAT BEBAN DEFISIT MIGAS TINGGI

Senin, 09/09/2013

Jakarta – Kalangan pengamat dan akademisi memprediksi Indonesia berpotensi masuk ke dalam status middle income trap. Ini sebagai akibat dari tingginya beban defisit neraca perdagangan, terutama impor migas sehingga mendorong kebutuhan valas yang mencapai rata-rata US$18 miliar per tahun, sementara devisa hasil ekspor belum dapat menutupi kebutuhan valas tersebut, yang menghasilkan surplus rata-rata US$15,6 miliar.

NERACA

Berdasarkan data BPS dan lainnya yang diolah Neraca, terungkap defisit neraca minyak yang terjadi mengharuskan pemerintah menyiapkan sekitar $18 hingga $19 miliar per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibanding surplus neraca perdagangan non-migas yang selama periode 1984 hingga 2002 mencapai rata-rata $15,6 miliar.

Angka ini merupakan sumber permintaan asli untuk valas yang akan sangat memengaruhi pergerakan rupiah. Penting diingat bahwa sejak dua tahun terakhir, asumsi nilai tukar rupiah pemerintah dalam APBN cenderung lebih kuat dari kenyataan di pasar.

Pada Juli 2013, defisit neraca minyak mencapai US$2,8 miliar. Ini angka tertinggi sepanjang sejarah. Kumulatif defisit selama tujuh bulan 2013 sudah mencapai US$16,2 miliar atau melonjak 30,6%. Pada periode yang sama, penjualan kendaraan bermotor mencapai 5,3 juta unit atau bertumbuh sebesar 8,6%. Jelas, korelasi pertumbuhan pertumbuhan kendaraan bermotor (konsumsi) terkait erat dengan kian membengkaknya defisit impor minyak tersebut.

Jadi, tingginya kebutuhan valas ini mencerminkan Indonesia sudah terjebak dalam middle-income trap. Karena yang terjadi adalah aktivitas consumption without domestic production yang tidak menghasilkan penerimaan negara (income) melainkan tambahan utang terus menerus sepanjang tahun, untuk menutup defisit APBN .

Peneliti senior LIPI Latief Adam mengakui, kalau konsumsi masyarakat yang besar ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ini menjadi masalah karena tingginya konsumsi masyarakat Indonesia lebih banyak dipenuhi dari impor,bukannya dari hasil produksi dalam negeri.

"Situasi perekonomian Indonesia sudah masuk kedalam status middle income trap, dimana negara yang berpenghasilan relatif menengah yang dipandang menjanjikan melalui data pertumbuhan ekonomi yang positif, namun ternyata gagal bertransisi menuju negara maju yang berpenghasilan lebih tinggi lagi," ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Latief menjelaskan, penyebab dari middle income trap ini beragam, tetapi intinya situasi ini akan terjadi bila negara salah strategi dan penduduknya terlena. Jika taraf hidup penduduk di suatu negara membaik, fakta itu akan tecermin dalam pendapatan per kapita dan daya beli. Karena pendapatan per kapita meningkat, daya beli meningkat pula, sehingga kecenderungan konsumsi akan tinggi.

"Dalam kondisi ideal, peningkatan daya beli tadi akan mendorong penguatan industri sehingga ekspor produk-produk dalam negeri meningkat dan devisa bertambah, lalu lapangan kerja tercipta karena perekonomian yang dinamis tadi," ujarnya.

Akan tetapi, menurut dia, dari kasus di banyak negara, pendapatan per kapita yang meningkat bisa juga berujung pada melebarnya kesenjangan ekonomi yang tinggi dalam masyarakat dan kemiskinan yang merebak di mana-mana.

"Selain itu, dengan meningkatnya taraf hidup, muncul tuntutan kenaikan upah sehingga daya saing produk melemah, padahal belum ada lapangan pekerjaan untuk sektor yang lebih layak diberi upah tinggi (standar gaji pekerja terampil)," tutur Latief.

Kondisi masyarakat di dalam negeri, menurut pengamatan dia, yang punya uang cenderung berlomba-lomba berbelanja. Daya konsumtif masyarakat begitu tinggi, padahal kemampuan produksi Indonesia masih rendah sehingga akhirnya mengimpor produk asing. Tidak heran jika banyak negara lain berebut dan mendesak untuk masuk ke pasar Indonesia.

Di tempat terpisah, Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah mengakui negeri ini bisa terjebak ke middle income trap. Namun, ada salah satu cara agar bisa bebas dari hal tersebut. Caranya dengan meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM). "Pemerintah harus bisa meningkatkan potensi SDM Indonesia. Misalnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berbasis inovasi serta Iptek pada generasi muda," ujarnya, Sabtu.

Lukita mengatakan, selain menggali potensi SDM, langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah agar terbebas dari middle income trap adalah membangun kualitas infrastruktur.

Komitmen pemerintah meningkatkan infrastruktur telah tercermin dari program pembangunan infrastruktur dalam Masteplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Adapun langkah lainnya agar Indonesia bisa lolos dari middle income trap, adalah tetap menjaga stabilitas sosial dan politik dengan baik. "Stabilitas sosial sangat penting dilakukan untuk melindungi masyarakat miskin dari keterpurukan," ujarnya.

Krisis Fiskal

Namun Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembang Ekonomi (LP3E) Kadin Prof Dr Didiek J Rachbini mengatakan, biang kerok permasalahan ini berawal dari kirisis fiskal saat subsidi BBM tidak dapat dikendalikan. Akibatnya, konsumsi dalam negeri khususnya melalui impor menjadi sangat besar.

Kemudian hal ini menjadi semakin berat ketika permintaan terhadap US$ juga sangat besar. Karena konsekuensi dari meningkatkan volume konsumsi melalui impor berdampak langsung terhadap konsumsi dolar AS untuk pembayaran perdagangan luar negeri. Dampaknya, nilai rupiah juga kian tertekan akibat besarnya konsumsi US$.

“Tertekannya nilai rupiah kemudian membuat pelaku pasar jadi tidak percaya pada pemerintah. Akhirnya sebagian modal pergi ke luar negeri. Ini membuat semakin parah,” ujarnya, Sabtu.

Lebih jauh Didiek menilai, untuk keluar dari status negara middle income trap, pemerintah harus bisa membuat kebijakan fiskal yang efektif. Pasalnya dengan kebijakan fiskal yang efektif produktifitas dalam negeri bisa tergenjot. Dengan begitu Indonesia bisa menjadi negara yang produktif. Atau setidaknya tidak terlalu mengandalkan impor sebagai roda penggerak ekonomi dalam negeri.

“Pertama pemerintah harus konsisten dengan kebijakan ekonomi yang rasional. Jangan memble seperti sekarang. Kedua harus ada kepemimpinan ekonomi yang kuat dan produktif. Caranya harus mampu membuat struktur fiskal yang sehat dan mampu membangun infrastruktur yang memadai,” imbuh Didiek.

Mantan Menko Rizal Ramli mengatakan dengan melonjaknya harga minyak dunia kemungkinan besar akan berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Pelebaran defisit ini karena besarnya angka impor di Indonesia, yang berdasarkan data BPS per Juli mencapai US$ 4,1 miliar.

Sebelumnya, menurut dia, akibat berbagai indikator fundamental makro yang merosot, membuat tekanan terhadap rupiah semakin besar, kemudian ditambah lagi dengan defisit neraca minyak yang juga akan mempengaruhi pergerakan rupiah. Hal ini akan mengancam Indonesia terjebak dalam middle income trap dan akan sulit untuk bisa lolos dari jebakan ini.

"Kondisi perekonomian Indonesia sudah diperparah dengan perlambatan rupiah, defisit neraca perdagangan dan inflasi tinggi akan membuat Indonesia sulit melepaskan diri dari keterpurukan ekonomi ini. Hal ini akan membuat sulit bagi Indonesia untuk bisa maju dalam kategori negara berpendapatan maju dan terjebak dalam middle income trap," jelas Rizal.

Menurut Rektor Kwik Kian Gie Institute Prof Dr Anthony Budiawan, selama perekonomian suatu negara masih tumbuh meskipun menurun tidak dapat disimpulkan bahwa negara tersebut dalam middle income trap. Sama halnya dengan Indonesia, saat ini masuk dalam low-middle income.

“Saya tidak tahu istilah itu keluar dari siapa tetapi kondisi middle income trap adalah perekonomian suatu negara tumbuh lalu menjadi stagnan dan tidak ada pergerakan naik lagi. Penyebabnya banyak, tetapi yang utama tidak dapat meningkatkan PDB dan ekspor tidak dapat bersaing”, ujarnya.

Menurut dia, indikasi kondisi tersebut ada pada masalah sumber daya di negara tersebut. Meski saat ini Indonesia belum terjebak, namun sektor jika industri yang tidak dibenahi serius, akan menggiring Indonesia terus mengimpor sehingga membuat perekonomian nasional tidak meningkat statusnya menjadi negara maju. lulus/nurul/bari/iwan/mohar