NERACA

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terus mendorong agar Pemerintah mengabulkan tuntutannya untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 50% secara nasional. Kenaikan UMP dituntut lebih tinggi lagi di Jakarta, yaitu 68% dari Rp2,2 juta menjadi Rp3,7 juta. “Kami menuntut kenaikan upah 50% tahun 2014,” kata Presiden KSPI Said Iqbal akhir pekan lalu.

Ekonom senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) Haryo Aswicahyono mengatakan, permintaan upah yang layak adalah sesuatu yang wajar, selama produktivitasnya memang baik. Tetapi jika produktivitasnya belum sesuai harapan, maka terdapat beberapa cara lain untuk membantu daya beli buruh.

“Pengendalian harga-harga, terutama kebutuhan pokok dan biaya transportasi sangat membantu mempertahankan daya beli buruh,” kata Haryo.

Pada kenyataannya, saat ini buruh dihadapkan pada gejolak harga yang tidak menentu. Inflasi bahan makanan pokok tidak jarang menjadi andil utama dalam tingginya inflasi. Pengamat ekonomi Hendri Saparini pernah membuat sebuah kajian sederhana dengan mendaftar 50 penyebab inflasi utama. Hasilnya, bahan pangan mendominasi daftar tersebut.

Tahun ini, target inflasi yang ditarget Pemerintah sebesar 7,2% sepanjang 2013 sudah jelas terlampaui. Sampai Agustus saja, tingkat inflasi tahun kalender sebesar 7,94%. Bank Indonesia sudah meralat prediksinya dari 7,8% menjadi 9-9,8% untuk inflasi yang terjadi di sepanjang tahun 2013.

Pemerintah sendiri telah memberikan outlook kepada DPR yang berbeda dengan beberapa asumsi makro pada APBN-P. Inflasi yang tadinya diprediksi 7,2%, kini dalam outlook Pemerintah sudah menjadi 9,2%.

Seperti yang Haryo katakan, buruh pun sudah merasa daya belinya tergerus akibat kenaikan harga-harga BBM dan harga bahan kebutuhan pokok. “Kenaikan upah minimum tahun 2013 ini kini tidak lagi terasa bagi buruh karena terjadi penurunan daya beli sebesar 30% dari buruh,” ujar Iqbal.

Selain pengendalian harga-harga, Haryo juga mengemukakan bahwa penetapan Komponen Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan penentuan upah minimum harus ditetapkan secara rasional. “Pendekatan KHL ini tanpa target, tanpa ada pendekatan rasional mengapa ini ditambah dan mengapa tidak,” kata Haryo.

Penetapan upah minimum, lanjt Haryo, sudah seharusnya mulai beralih ke dasar produktivitas. Siapa yang produktif maka dia yang mendapatkan upah baik, dan sebaliknya. “Penetapan upah dilakukan melalui enterprise bergaining dimana peningkatan produktivitas menjadi pertimbangan penting dalam penetapan upah. Betul bahwa produktivitas bukan segala-galanya, tapi dalam jangka panjang, kesejateraan suatu bangsa hanya dapat meningkat dengan peningkatan protas,” jelas Haryo.

Pemerintah, kata Haryo, memiliki peran strategis dalam menanggulangi polemik UMP yang terus bergejolak setiap tahun. Jika pendidikan bisa digratiskan, maka tentu beban yang ditanggung akan lebih ringan dalam menyekolahkan anak-anaknya. Di pihak lain, Pemerintah juga memerangi ekonomi biaya tinggi dan melakukan kebijakan ramah investasi sehingga membawa angin segar juga bagi pengusaha. [iqbal]