Pemerintah Bisa Dianggap Langgar UU APBN-P 2013 - Akhir Tahun Inflasi Belum Turun

Pemerintah harus segera bekerja efektif agar bisa menutup lembaran perekonomian tahun 2013 dengan manis. Jika sampai dengan masa tutup anggaran 2013 inflasi belum juga turun, maka pemerintah bisa dianggap melanggar UU APBN-P 2013. \"Asumsi inflasi yang disepakati dengan DPR dalam UU APBN-P 2013 telah terlampaui. Hal ini akan memberikan efek negatif,\" kata Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit, Jumat kemarin (06/9).

Menurut Ahmadi, pelemahan ekonomi dalam negeri saat ini tidak lepas dari pergerakan inflasi atas kenaikan sejumlah komoditas pokok. Gagal mengantisipasi kenaikan sejak awal puasa lalu, pemerintah kini kesulitan menormalkan harga barang kebutuhan pokok di pasar. \"Ini diikuti dengan pelemahan nilai tukar sejak tiga hari setelah Presiden SBY menyampaikan pidato nota pengantar RAPBN 2014 di DPR, tanggal 16 Agustus lalu,\" jelas dia.

Dia mengatakan pemerintah memang tidak tinggal diam dan sebuah paket kebijakan telah dikeluarkan. Namun, paket itu tidak direspons positif oleh pasar dan pelaku usaha. Kini, persoalan ditambah lagi dengan faktor eksternal alias situasi dunia. Rencana Amerika Serikat menyerang Suriah, misalnya, diperkirakan memberikan efek domino bagi ekonomi Indonesia.

\"Oleh karena itu, dengan waktu yang tersisa, pemerintah khususnya tim ekonominya, harus dapat menurunkan angka inflasi itu. Jika tidak, pemerintah akan mendapat tudingan miring atas buruknya pengelolaan ekonomi,\" ungkap Ahmadi.

Sementara itu, anggota Komisi XI Arif Budimanta menuturkan tingginya inflasi menjadi potret kegagalan pemerintah dalam mengendalikan harga bahan makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi selama bulan Agustus lalu tercatat 1,12%. Secara year on year angka inflasi mencapai 8,79%, sedangkan untuk year on date (Januari-Agustus) tercatat 7,94%.

Dalam rincian berita resmi yang dikeluarkan BPS itu, disebutkan bahwa bahan makanan memiliki kontribusi terbesar dalam membentuk inflasi bulan Agustus yakni sebesar 0,45%.\"Dengan rincian seperti itu, rakyat miskinlah yang terkena dampak cukup besar, karena sebagian besar penghasilannya hampir habis hanya untuk membeli bahan makanan,\" ujar Arif.

Demikian pula, lanjut Arif, jika kita melihat angka inflasi tahunan yang terjadi (year on year). \"Secara umum selama bulan Agustus 2012 hingga Agustus 2013 terjadi inflasi sebesar 8,79%, tetapi jika kita melihat rinciannya ternyata khusus untuk bahan makanan inflasi yang terjadi lebih dari 15 persen selama kurun waktu tersebut,\" tutur Arif.

Arif juga menambahkan, fluktuasi produksi dalam komoditi-komoditi pangan memang sangat tinggi. Hal inilah yang harus menjadi tugas pemerintah untuk mengkoordinasikan dan memastikan bahwa persediaan bahan makanan kebutuhan masyarakat tersedia melalui distribusi, serta membeli kelebihan produksi saat panen raya untuk kemudian dilepaskan kembali ke pasar saat produksi turun.

BERITA TERKAIT

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

Satgas Temukan Harga Beras di Tangerang Turun

Satgas Temukan Harga Beras di Tangerang Turun NERACA Serang - Hasil monitoring Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Banten di Kota…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU NERACA Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz…

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi PT Agung Podomoro Land Tbk…

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar NERACA Blitar - PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang…