Pemerintah Bisa Dianggap Langgar UU APBN-P 2013 - Akhir Tahun Inflasi Belum Turun

Pemerintah harus segera bekerja efektif agar bisa menutup lembaran perekonomian tahun 2013 dengan manis. Jika sampai dengan masa tutup anggaran 2013 inflasi belum juga turun, maka pemerintah bisa dianggap melanggar UU APBN-P 2013. \"Asumsi inflasi yang disepakati dengan DPR dalam UU APBN-P 2013 telah terlampaui. Hal ini akan memberikan efek negatif,\" kata Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit, Jumat kemarin (06/9).

Menurut Ahmadi, pelemahan ekonomi dalam negeri saat ini tidak lepas dari pergerakan inflasi atas kenaikan sejumlah komoditas pokok. Gagal mengantisipasi kenaikan sejak awal puasa lalu, pemerintah kini kesulitan menormalkan harga barang kebutuhan pokok di pasar. \"Ini diikuti dengan pelemahan nilai tukar sejak tiga hari setelah Presiden SBY menyampaikan pidato nota pengantar RAPBN 2014 di DPR, tanggal 16 Agustus lalu,\" jelas dia.

Dia mengatakan pemerintah memang tidak tinggal diam dan sebuah paket kebijakan telah dikeluarkan. Namun, paket itu tidak direspons positif oleh pasar dan pelaku usaha. Kini, persoalan ditambah lagi dengan faktor eksternal alias situasi dunia. Rencana Amerika Serikat menyerang Suriah, misalnya, diperkirakan memberikan efek domino bagi ekonomi Indonesia.

\"Oleh karena itu, dengan waktu yang tersisa, pemerintah khususnya tim ekonominya, harus dapat menurunkan angka inflasi itu. Jika tidak, pemerintah akan mendapat tudingan miring atas buruknya pengelolaan ekonomi,\" ungkap Ahmadi.

Sementara itu, anggota Komisi XI Arif Budimanta menuturkan tingginya inflasi menjadi potret kegagalan pemerintah dalam mengendalikan harga bahan makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi selama bulan Agustus lalu tercatat 1,12%. Secara year on year angka inflasi mencapai 8,79%, sedangkan untuk year on date (Januari-Agustus) tercatat 7,94%.

Dalam rincian berita resmi yang dikeluarkan BPS itu, disebutkan bahwa bahan makanan memiliki kontribusi terbesar dalam membentuk inflasi bulan Agustus yakni sebesar 0,45%.\"Dengan rincian seperti itu, rakyat miskinlah yang terkena dampak cukup besar, karena sebagian besar penghasilannya hampir habis hanya untuk membeli bahan makanan,\" ujar Arif.

Demikian pula, lanjut Arif, jika kita melihat angka inflasi tahunan yang terjadi (year on year). \"Secara umum selama bulan Agustus 2012 hingga Agustus 2013 terjadi inflasi sebesar 8,79%, tetapi jika kita melihat rinciannya ternyata khusus untuk bahan makanan inflasi yang terjadi lebih dari 15 persen selama kurun waktu tersebut,\" tutur Arif.

Arif juga menambahkan, fluktuasi produksi dalam komoditi-komoditi pangan memang sangat tinggi. Hal inilah yang harus menjadi tugas pemerintah untuk mengkoordinasikan dan memastikan bahwa persediaan bahan makanan kebutuhan masyarakat tersedia melalui distribusi, serta membeli kelebihan produksi saat panen raya untuk kemudian dilepaskan kembali ke pasar saat produksi turun.

BERITA TERKAIT

Strategi Pemerintah Atasi Defisit Neraca Migas

      NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto membeberkan sejumlah strategi…

Eksportir Wajib Konversikan 50% DHE - PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN KHUSUS (PP)

Jakarta-Pemerintah akhirnya siap menerbitkan aturan yang mewajibkan eksportir mengkonversi devisa hasil ekspor (DHE) yang semula berbentuk mata uang asing ke rupiah.…

Obligasi Masih Ramai di Sisa Akhir Tahun

NERACA Jakarta – Meskipun dihantui sentimen kenaikan suku bunga, potensi pasar obligasi dalam negeri hingga akhir tahun masih positif. “Dengan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Astra Graphia Salurkan Bantuan 1250 Buku - Peduli Pendidikan Daerah Perbatasan

Astra Graphia Salurkan Bantuan 1250 Buku Peduli Pendidikan Daerah Perbatasan NERACA Jakarta – PT Astra Graphia Tbk bekerjasama dengan SOS…

Otto: "Seperti Ada Negara di Dalam Negara"

Otto: "Seperti Ada Negara di Dalam Negara" NERACA Jakarta - Pengacara terkemuka Otto Hasibuan mengharapkan majelis hakim Tipikor Jakarta yang…

Cukup Alasan Syafruddin Temenggung Diputus Bebas

Cukup Alasan Syafruddin Temenggung Diputus Bebas NERACA Jakarta - Esensi peradilan bukan sekadar untuk menghukum atau membebaskan orang melainkan untuk…