Birokrasi Investasi Perlu Diperbaiki

NERACA

Jakarta - Ekonom Universitas Diponegoro FX Soegijanto menilai birokrasi yang kaitannya dengan investasi masih perlu diperbaiki meski Indonesia sudah mengantongi peringkat 38 dari World Economic Forum sebagai salah satu negara daya saing terbaik dunia.

\"Lamanya perizinan, itu termasuk yang harus diperbaiki dari sisi birokrasi,\" katanya kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk mengembalikan \"gairah\" investasi di tengah kondisi ekonomi yang cenderung menurun akhir-akhir ini, yakni birokrasi, korupsi dan infrastruktur.

\"Pilar-pilar itu yang harus diperhatikan dan itu juga yang menjadi catatan WEF karena kita termasuk yang dua kali lipat lamanya dalam waktu perizinan,\" katanya.

Dia menyebutkan berdasarkan standar WEF, perizinan seharusnya paling lama terhitung 47 hari.

Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara dengan saya saing terbaik versi WEF dan berhasil melesat 12 peringkat menjadi peringkat 38 yang sebelumnya hanya menempati peringkat 50 dunia.

WEF juga menilai Indonesia berhasil memperbaiki sektor infrastruktur yang naik 17 tingkat ke posisi 61 dunia yang awalnya hanya di peringkat 78 dunia. [ant]

BERITA TERKAIT

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…

Kejagung Usut Usulan Investasi Pertamina di Australia

Kejagung Usut Usulan Investasi Pertamina di Australia  NERACA Jakarta - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) mengusut…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…