Jakarta – Julukan Indonesia sebagai negeri Gemah Ripah Loh Jinawi sepertinya kini tinggal kenangan. Buktinya, kini, tak ada satu pun pangan dan holtikultura yang tidak diimpor dari negeri lain. Tak pelak, rakyat di negeri yang memiliki “segalanya” itu kini harus menjerit karena semua harga pangan berada di tangan gerombolan kartel. Yang menyedihkan, kekuasaan kartel itu terbentuk justru karena kebijakan impor atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

NERACA

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf tak menampik fenomena mengenaskan tersebut. “Memang, sudah diindikasikan semua komoditas pangan sudah dikuasai kartel apabila melihat kecenderungan penyelidikan KPPU tentang kartel pangan selama ini,” kata dia kepada Neraca, Kamis (5/9).

Menurut Syarkawi, pihaknya telah banyak menyelidiki atas perilaku kartel dalam komoditas pangan, bahkan masih berlangsung sampai saat ini. Semua perilaku kartel komoditas pangan mempunyai tren yang sama yaitu dengan menahan pasokan pangan kemudian mengendalikan harga pangan dan hal ini dilakukan secara  bersekongkol.

Pada saat ini, lanjut Syarkawi, KPPU sudah melakukan penyelidikan beberapa dugaan adanya kartel pangan seperti kartel daging sapi yang masih dalam proses persidangan dan bawang putih yang masih dalam proses penyelidikan. Kemudian yang terakhir ini adalah adanya indikasi awal kartel kedelai yang akan ditindaklanjuti oleh KPPU. “Semua kasus kartel pangan sedang dalam proses penyelidikan sehingga diharapkan akan membongkar praktek kartel dalam komoditas pangan ini,” tuturnya.

Di mata KPPU, kartel pangan ini terjadi dikarenakan adanya keuntungan atau profit yang akan diterima atas perilaku kartel ini. Sebenarnya, kartel itu terbentuk secara alamiah dan terbentuk atas kebijakan pemerintah yang dapat menyebabkan adanya lubang untuk melakukan praktik kartel. “Kebijakan pemerintah melalui peraturan kebijakan impor yang menguntungkan impor maka akan dimanfaarkan oleh importir nakal untuk menahan pasokan dan memainkan harga pangan,” tandas Syarkawi.

Dia juga mengungkapkan pihaknya akan berusaha membongkar praktik komoditas pangan sehingga tidak akan merugikan konsumen atau masyarakat. Akan dilakukan penyelidikan yang menyeluruh dan dilakukan persidangan apabila terbukti adanya dugaan kartel dalam komoditas pangan. “Oleh karenanya, diperlukan juga kerjasama dengan pemerintah untuk membongkar kartel pangan yang terjadi di Indonesia sehingga ketersediaan pangan kita mencukupi dan tidak ada lonjakan harga yang tinggi,” tambah Syarkawi.

Anggota Komisi IV DPR RI Ian Siagian mengakui bahwa praktek kartel sudah menguasai komoditas pangan nasional sudah berlangsung lama dan sangat merugikan produksi pangan nasional. Kartel yang merupakan persekongkolan segelintir perusahaan sudah terjadi meluas di sektor pangan dalam negeri.

“Seperti contohnya kartel terjadi dalam impor pangan yaitu impor daging yang mayoritas dari Australia, bawang puitih dari Tiongkok, dan bawang merah dari Filipina.  Hal ini menmgidikasikan dominasi impor yang sangat besar dan hanya dalam satu negara saja,” kata Ian, kemarin.

Menurut dia, untuk mencegah kartel impor pangan maka pemerintah harus memberikan kebijakan untuk menggenjot prodksi pangan semisalnya melalui peningkatan kepemilikan lahan garapan petani agar industri pertanian bisa berdaya saing tinggi dan Indonesia mempunyai ketahanan nasional yang kuat. “Impor pangan harus bisa dikurangi sehingga Indonesia bisa meningkatkan produksi pangan yang bagus untuk mencukupi pasokan dalam negeri atas komoditas pangan dalam negeri. Untuk hadapi serbuan kartel, Indonesia harus meningkatkan kualitas agar daya saingnya meningkat. Jika kualitas jelek maka impor akan melonjak,” ujar Ian.

Melihat lonjakan pangan beberapa waktu ini, lanjut Ian, sangatlah merugikan masyarakat Indonesia sehingga dibutukan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya. Apalagi lonjakan pangan ini dikarenakan suatu praktek pangan maka diperlukan tindakan yang tegas terhadap pelaku kartelnya. “Perlu hukuman yang berat terhadap pelaku kartel yang telah merugikan masyarakat luas, kalau perlu hukumannya hukuman mati segingga pelaku kartel ini menjadi jera,” ungkap dia.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur pun mengamini kekuasaan kartel pangan tersebut. Dia menilai bahwa hampir semua komoditas pangan telah dikuasai kartel dengan total nilai mencapai Rp11,34 triliun.

Dia menjelaskan bahwa ada enam komoditas yang telah dikuasai kartel antara lain daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung, dan beras. \"Nilai potensi kartel ini belum termasuk dengan komoditas lainnya yang juga berpengaruh pada tata niaga pangan,\" tegas dia.

Bila dirinci, perkiraan kebutuhan konsumsi nasional dengan nilai potensi kartel pada kebutuhan daging sapi diperkirakan mencapai 340.000 ton nilai atau sekitar Rp340 miliar, daging ayam 1,4 juta ton sekitar Rp1,4 triliun. Selanjutnya gula sebanyak 4,6 juta ton mencapai Rp4,6 triliun, kedelai 1,6 juta ton Rp1,6 triliun, jagung 2,2 juta ton Rp2,2 triliun, dan beras impor 1,2 juta ton kartelnya diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun. \"Gambaran seperti itu diakibatkan karena penataan manajemen pangan nasional yang sangat lemah dari aspek produksi, distribusi, dan perdagangannya,\" tuturnya.

Pengelolaan kebijakan pangan oleh pemerintah dinilai masih sangat sentralistik di mana Kemendag, Kementan, dan Kemenperin tidak ikhlas menyerahkan kebijakan tata niaga pangan ke pemerintah daerah yang sebenarnya lebih tahu akan kebutuhan daerahnya.

Selain itu diutarakannya, tidak adanya logistik pangan ikut menyebabkan persoalan pangan nasional sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan Kemendag dan Kementan cenderung spekulatif dan pada gilirannya data pangan tidak bisa tepat dan akurat. \"Jadi, wajar kalau Presiden kita marah terhadap Kemendag dan Kementan karena tidak mampu mengatur pangan nasional yang juga kerap kali terjadi kelangkaan,\" ujar Natsir.

Tidak Bernyali

Sementara itu, Ketua Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin menilai, pemerintah tidak bernyali menghadapi mafia kartel pangan yang ada di dalam negeri. Sebagai contoh kasus kedelai, walaupun pemerintah terus melakukan upaya impor ribuan kedelai, namun pada akhirnya masih saja terjadi peningkatan harga kedelai.

Dalam logika, lanjut dia, sebenarnya kebijakan pemerintah melakukan impor kedelai tersebut justru akan memberikan dampak positif untuk menekan harga kedelai namun dalam kenyataannya justru terbalik. \"Ini menandakan kalau ada mafia kartel pangan yang bermain di sektor pangan dan pemerintah justru tidak mampu melawannya,\" keluh Aip saat dihubungi kemarin.

Lebih lanjut, Aip mengungkapkan bahwa kalau tata niaga komoditas pangan juga begitu amburadul ini akan menambah parah kenaikan harga pangan. Hal tersebut perlu ditinjau ulang lagi sebab ada kecenderungan tidak seimbangnya antara suplai dan permintaan, sehingga penuh dugaan spekulasi  dan kartel dari pelaku tertentu.

\"Begitu pula terhadap pengawasan, jangan sampai pengawasan tersebut hanya terpaku pada pemerintah pusat saja, melainkan pemerintah daerah harus serta merta melakukan upayanya untuk membantu pemerintah pusat dalam hal ini,\" ujarnya.

Di mata Aip, adanya kartel pangan di Indonesia menunjukkan birokrasi di instansi yang menanganinya kurang sense of crisis. Kondisi ini juga ada andil dari kemungkinan kurang berperannya para Menko untuk melakukan kontrol dan supervisi, terhadap setiap keputusan sidang kabinet agar segera direalisasikan, bukan didiskusikan kembali. “Berlarut-larutnya permasalahan pangan ini berpotensi menimbulkan instabilitas keamanan, karena yang disasar dari kenaikan harga sembako ini adalah masyarakat yang masih rentan seperti petani dan konsumen dengan daya beli yang rendah”, tandas Aip.