Tuntutan Kenaikan UMP Beratkan Industri

NERACA

Jakarta - Senior Economist World Bank, Vivi Alatas, menilai semakin menciutnya ketersediaan jenis pekerjaan formal saat ini menyebabkan jumlah pekerja informal semakin banyak. Dia juga mengatakan, tuntutan upah minimum yang tinggi membuat industri tidak mampu memproduksi usaha mereka. Akibatnya bisa ditebak, para pencari kerja di Indonesia semakin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

“Kebijakan minimum wage atau upah minimum dalam status quo merugikan semua pihak. Baik itu pekerja, pemberi kerja maupun pekerja informal,” kata Vivi, saat Seminar Tenaga Kerja dan Upah Minimum yang diselenggarakan CSIS (Center Strategic and International Studies), di Jakarta, Kamis (5/9). Saat ini, kata dia, baik pekerja maupun pengusaha, dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian yang tinggi.

Sementara Agustinus Prasetyantoko, Dosen FE Universitas Atmajaya, menegaskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang mulai berlaku awal 2013 menimbulkan implikasi yang kompleks. “Implikasi tersebut terutama di sektor industri padat karya dan banyak yang memillih mengurangi pekerjanya atau tutup sama sekali,” jelasnya.

Padahal, dia menilai, industri sektor padat karya masih dipelrukan dalam rangka menyerap tenaga kerja dengan latar belakang rendah, serta jumlah pengangguran yang tinggi. Keberadaan industri padat karya juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan, memperkecil dan mengangkat penduduk dari garis kemiskinan. “Karena itu, kebijakan menaikkan upah minimum provinsi mestinya ditempatkan dalam kerangka kebijakan industri dan kerangka kebijakan makro yang komprehensif, bukan parsial,” papar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas, Rahma Iryanti, mengakui pada 2001-2004 terdapat pengurangan pekerja formal di industri sekitar 0,8 juta orang. Selama 2005-2008, imbuh dia, terdapat pula pengurangan 0,9 juta orang pekerja, sedangkan pada 2010 sampai dengan 2012 ada peningkatan jumlah pekerja formal sekitar 2,6 juta orang.

Melihat kondisi tersebut, President Korean Chambers of Commerce in Indonesia, C.K. Song, mengingatkan semua elemen masyarakat di Indonesia harus bersatu menyelamatkan sektor industri, terutama padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. “Dalam kondisi ketidakpastian itu diperlukan solusi untuk menyerap tenaga kerja, karena meski banyak sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) di Indonesia, tapi jika tidak dimanfaatkan, tidak ada gunanya,” tandas Song. [kam]

BERITA TERKAIT

Regulator Tidak Akan Beratkan Pelaku Industri

Regulator Tidak Akan Beratkan Pelaku Industri Pangsa pasar IoT di Indonesia diprediksi mencapai Rp444 triliun pada tahun 2022 dengan lebih…

Ada Peluang Kenaikan Bunga The Fed, Rupiah Melemah

    NERACA   Jakarta - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Selasa sore, bergerak melemah sebesar 16…

Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri - Jelang 60 Tahun RI-Jepang

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengaruh Pilkada 2018 ke Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengaruh pemilu kepala daerah…

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…