NERACA

Jakarta-Mahalnya biaya yang harus ditanggung industri akibat naiknya suku bunga dan kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif berdampak pada penerbitan obligasi di tahun ini. Manajemen PT Pemeringkat Efek Indonesia mengaku beberapa perusahaan lebih memilih untuk menunda pelaksanaan penerbitan obligasinya hingga tahun depan. “Untuk yang menunda ada empat perusahaan, penerbitannya akan dilakukan di tahun 2014 karena berpikir kondisi yang tidak memungkinkan pada tahun ini.” kata Direktur Pemeringkatan Pefindo, Vonny Widjaja di Jakarta, Kamis (5/9).

Menurut dia, perusahaan yang menunda penerbitan obligasi tersebut antara lain dari sektor perbankan, konstruksi, dan perkebunan. Pihaknya mencatat, hingga Agustus 2013 pun nilai emisi yang dicatatkan baru sebesar Rp36,5 triliun dari 35 perusahaan yang telah selesai diperingkat. Dibandingkan tahun lalu, pencapaian untuk pemeringkatan obligasi pada tahun ini diproyeksi akan lebih rendah.

Karena itu, dia memperkirakan akan ada revisi untuk target tahun 2013 yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp70 triliun. “Target Rp70 triliun rasanya sulit. Kalau tahun lalu, hingga Juli saja bisa mencapai Rp45 triliun.” ucapnya.

Menurunnya penerbitan obligasi, sambung dia, antara lain terkendala dengan tingkat kupon yang semakin tinggi. Plus, kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif belakangan ini sehingga tak ayal akan dapat memukul kinerja perusahaan. Adanya kenaikan inflasi, BI rate, antara lain akan berpengaruh terhadap kinerja sektor keuangan. Salah satunya, pertumbuhan kredit bank dan perusahaan pembiayaan akan melambat. Karena dengan naiknya suku bunga akan berdampak pada kemampuan debitur membayar kewajiban.

Selanjutnya, kata dia, akan terjadinya kenaikan biaya pendanaan dapat mengurangi margin bank dan perusahaan pembiayaan. Selain itu, tingginya suku bunga saat ini juga akan berpengaruh terhadap industri properti dan otomotif, terutama untuk segmen menengah ke bawah, di mana pendanaannya tergantung pada kredit.

Pelemahan Rupiah

Sementara, dalam kondisi rupiah yang semakin melemah, tentu akan berpengaruh terhadap perusahaan yang memiliki utang dalam bentuk dolar. Pihaknya pun memperkirakan, dalam kondisi demikian, dapat berpotensi terjadi penurunan rating perusahaan. Utamanya, jika pihak manajemen tidak dapat menjaga tata kelola perusahaannya. “Perusahaan yang memiliki utang dalam dolar yang kemudian di hedge, tentu nilainya akan lebih besar lagi.” jelasnya.

Meski demikian, dia menegaskan, penurunan rating perusahaan sebenarnya tidak terjadi lantaran kondisi makro ekonomi. Namun, lebih karena kondisi internal perseroan. “Untuk kondisi sekarang kita lihat ekspektasinya, dan rupiah akan sampai di berapa ribu.” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan memantau perusahaan yang agresif dalam struktur permodalan dengan porsi pinjaman yang besar sehingga berpotensi menunda kegiatan ekspansi dan memperlambat pertumbuhan di jangka menengah hingga panjang. Selain itu juga, pihaknya juga akan memperhatikan perusahaan yang memiliki banyak pinjaman dalam mata uang asing dan pendapatan dalam rupiah. Termasuk perusahaan yang memiliki utang yang akan jatuh tempo secara signifikan pada 2013 dan mengandalkan pembiayaan kembali untuk pelunasan tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan, gejolak yang terjadi di pasar modal berdampak pada penundaan rencana fund rising melalui penawaran saham atau obligasi subordinasi pada sektor perbankan. Di industri asuransi, terjadinya penurunan nilai pasar dari portofolio investasi, akan berdampak pada RBC dan profitabilitas. Sementara di perusahaan sekuritas, terjadinya gejolak di pasar modal berdampak pada menurunnya volume transaksi brokerage dan aktivitas IB, serta penurunan nilai pasar dari proprietary trading yang selanjutnya berpengaruh terhadap pendapatan.

Pihaknya mencatat, hingga Agustus 2013 telah menyelesaikan sebanyak 57 pemeringkatan perusahaan dari 67 mandat yang diterima dan sebanyak 34 perusahaan yang masih ada dalam pipeline. Sementara untuk pemeringkatan obligasi hingga Agustus 2013 ada sebanyak 47 perusahaan dengan total nilai emisi Rp40,9 triliun. (lia)