OJK Terima 177 Aduan Investasi Bodong

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan telah menerima pengaduan sebanyak 177 terkait investasi bodong. Temuan tersebut dibahas dalam satuan tugas OJK yang terdiri dari 9 instansi terkait.

Kata Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal I OJK, Robinson Simbolon, hampir separuh lebih kasus pengaduan tersebut didistribusikan ke instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Penerimaan 177 pengaduan investasi bodong itu mulai 2012 hingga 3 September 2013. \"Sekedar informasi data yang masuk ada 177 pengaduan yang dianggap investasi bodong atau termasuk ilegal. Ada 145 laporan yang sudah didistribusikan ke instansi berwenang. Kita begitu ada pengaduan satuan tugas OJK akan menentukan arah tindak lanjutnya,”katanya di Jakarta, Kamis (5/9).

Menurut Robinson, OJK sebatas bertindak sebagai ketua tim koordinator pengaduan. Tim OJK disebut satgas atau satuan tugas untuk mengatasi investasi bodong. \"Di satgas ada rapat atas berbagai laporan,di dalam rapat kita jejerin unsurnya. Tim ini akan mengindentifikasi,\" ujar Robinson.

Dia juga menuturkan, kasus yang dialami nasabah PT Gold Bullion Indonesia (GBI) soal investasi emas bodong bukan masuk dalam wewenangnya. Kasus GBI secara jelas masuk dalam ranah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Lanjutnya, setelah melalui beberapa proses dan ditelaah secara mendalam, kasus GBI dinyatakan di bawah wewenang pihak BKPM karena perizinannya masuk dalam kategori izin Penanaman Modal Asing (PMA) bukan perusahaan pengelolaan investasi.\"Setelah dirapatin, kita dijejerin kriterianya seperti apa saja, ternyata kalau GBI rupanya izinnya dari BKPM. Kita sudah memutuskan melakukan koresponden ke BKPM, setelah kami kaji kegiatan dan unsur-unsur di kegiatan GBI, ini sepenuhnya kewenangan BKPM,”kata Robinson.

Dia juga menjelaskan, saat ini OJK tidak lagi menangani hal-hal terkait kasus GBI. Selebihnya, pihak OJK meminta kepada pihak BKPM untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Sebagai informasi, nasabah PT Gold Bullion Indonesia (GBI) terus meminta perlindungan hukum kepada semua otoritas terkait untuk bisa membantu menyelesaikan masalah penipuan investasi emas. GBI melarikan dana nasabahnya yang hingga Rp 1,2 triliun. (bani)

BERITA TERKAIT

Infrastruktur Investasi Negeri

Oleh: Muhklis Kuncoro Wibowo, Staf KPP Penanaman Modal Asing Lima, DJP *) Infrastruktur merupakan sarana yang sangat vital untuk mendukung…

Mandiri Investasi Bakal Rilis Tiga KIK EBA - Targetkan Dana Kelola Tumbuh 20%

NERACA Jakarta – Tahun depan, PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) menargetkan pertumbuhan total dana kelolaan atau asset under management…

Investasi Sulsel Masih Terpusat di Makassar

NERACA Makassar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) mengungkapkan, investasi saham untuk wilayah Sulawesi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Desa Nabung Saham Hadir di Monokwari

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mencanangkan "Desa Nabung Saham" di wilayah Kabupaten Manokwari, Papua Barat,”Desa Nabung Saham akan dibentuk…

BEI Suspensi Perdagangan Saham MNCN

Mengendus adanya transaksi yang mencurigakan melalui Nomura Sekuritas Indonesia, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) mengajukan penghentian sementara (suspensi) perdagangan…

Link Net Targetkan 150 Ribu Pelanggan

Kebutuhan jaringan internet di Indonesia memacu PT Link Net Tbk (LINK) gencar ekspansi jaringan. LINK optimistis bisa memenuhi target 2,8…