Dalam dua pekan terakhir, harga kedelai bahan baku pembuat tahu dan tempe terus berfluktuasi  antara Rp 9.000 hingga Rp 10.000 per kg.  Itu adalah harga tertinggi sepanjang sejarah ekonomi Indonesia. Pernah pada 2008 harga kedelai mencapai kisaran Rp 8.500 per kg.  Dampaknya tentu saja memukul ribuan perajin tahu dan tempe skala kecil.

Tidak hanya itu. Tercatat ribuan perajin yang sudah mengurangi produksi. Bahkan pada skala kecil, banyak juga yang mengurangi karyawan. Bahkan mereka merencanakan mogok produksi mulai  pecan depan (9-11 Sept.), sebagai  ungkapan kecewa terhadap pemerintah yang dinilai kurang keberpihakannya kepada perajin tahu dan tempe.

Padahal sebelumnya pemerintah telah mengubah kebijakan dari mekanisme impor dari basis kuota ke harga. Caranya, ketika harga daging dan hortikultura naik 15% di atas harga referensi pintu impor dibuka lebar-lebar.  Namun pintu impor kembali ditutup saat harga sudah turun 10% dari harga referensi.

Menurut pemerintah, kebijakan ini akan membuat harga pangan lebih terkendali. Ketika harga pangan terkendali inflasi tahunan diharapkan bisa dijinakkan sesuai target yakni 8,3%. Karena dalam beberapa tahun terakhir ada kecenderungan inflasi lebih disebabkan oleh faktor nonmoneter.

Kita melihat pergerakan inflasi  saat ini lebih didorong oleh sektor pangan (volatile foods) dan barang-barang yang harganya diatur pemerintah (administered goods). Sementara inflasi inti relatif stabil. Pada saat inflasi total tahunan (year on year) Juli mencapai 8,6%,  inflasi inti bahkan masih stabil di tingkat 4,4%. Faktor lainnya,  inflasi lebih disebabkan ketidakseimbangan sisi penawaran dan permintaan, sehingga perlunya penanganan yang tepat dari sisi suplai (pangan).

Namun persoalan tidak cukup dengan hanya membuka lebar kran impor seperti yang dilakukan pemerintah saat ini. Perlu usaha ekstra meningkatkan produksi dan produktivitas pangan, walau disadari hal itu bukanlah pekerjaan mudah.  Tapi pemerintah harus serius menyiapkan program tersebut, karena langkah itu tidak bisa dilakukan dengan cara instant, dan reaktif.  Perlu kerja keras, terus menerus secara terprogram di bidang produksi pangan.

Hilangkan cara yang menggampangkan Indonesia makin bergantung pada pangan impor. Tidak saja gula, daging, kedelai, dan jagung, tapi juga beras, garam, ikan, buah-buahan, dan aneka sayuran.  Nah, saat sejumlah harga pangan di pasar dunia naik, dalam waktu cepat segera ditransmisikan ke dalam negeri. Demikian juga saat kurs rupiah jatuh seperti saat ini, serta-merta harga pangan terasa amat mahal. Bagi warga miskin, dampak keduanya termasuk inflasi terasa sangat berat.

Warga miskin yang sebagian besar pendapatannya untuk pangan harus merealokasikan keranjang belanja mereka dengan menekan pos nonpangan untuk mengamankan perut. Mereka harus mengatur ulang pengeluaran. Pertama, dana untuk pendidikan dan kesehatan dipangkas, lalu dialihkan ke pangan. Kedua, jumlah dan frekuensi makan dikurangi. Jenis pangan inferior menjadi pilihan.

Dampaknya, konsumsi energi dan protein menurun. Rendahnya kualitas asupan gizi memiliki dampak panjang, bukan hanya pada persoalan kesehatan, melainkan juga soal produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Anak kecil, ibu hamil, dan orang lanjut usia atau lansia merupakan tiga kelompok yang paling rentan terhadap kekurangan gizi.  Akibatnya, kondisi kesehatan tubuh menjadi rentan sakit.

Bukan itu saja. Akibat gizi menurun, pertumbuhan mereka terganggu. Pertumbuhan anak menjadi terkendala,  kecerdasannya rendah, dan rentan menderita penyakit degeneratif saat mereka dewasa. Data UNICEF mengungkapkan, sekitar 36% atau satu dari tiga anak balita menderita kurang gizi kronis pada 2012. Indonesia memiliki jumlah anak dengan pertumbuhan terhambat kelima terbanyak di dunia atau 7,8 juta anak. Kekurangan gizi juga berakibat permanen pada fisik dan kecerdasan.