NERACA

Jakarta - Ketua Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifudin mengatakan bahwa sebenarnya sejak zaman orde baru, kedelai masih dikuasai dan dimonopoli oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) dan pada saat itu stok kedelai aman sehingga tidak terjadi pergolakan harga. Namun, pasca krisis 98, yang mana pemerintah harus mengikuti saran dari International Monetary Fund (IMF) untuk membuka pasar perdagangan secara bebas dan peran Bulog menjadi tidak bergerigi untuk mentabilkan harga kedelai.

Aip menjelaskan era orde baru adalah era keemasan bagi petani kedelai karena mampu mencapai swasembada kedelai. \"Masalah kedelai diatur pemerintah dimulai sejak 1979 - 1998 hampir 20 tahun dikelola dan monopoli oleh Bulog. Selama 20 tahun kehidupan petani dan pengrajin baik. Bahkan pada tahun 1992- 1993 kita sudah swasembada kedelai di Indonesia. Itu zaman keemasan kami,\" kata Aip di Gedung KPPU, Jakarta, Kamis (5/9). 

Aip melanjutkan, mulai 1998, kebijakan distribusi tunggal kedelai diubah karena pemerintah menuruti saran Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai bagian dari paket penyehatan ekonomi nasional yang terpuruk akibat krisis ekonomi. Lembaga ini menuntut Indonesia membuka akses pada perdagangan bebas.

Sejak itulah Bulog, menurut Aip, tidak lagi menangani kedelai dan negara membebaskan siapapun yang ingin mengimpor bahan baku tahu tempe ini. Imbasnya, pasokan tetap terjaga, namun harga lebih fluktuatif sehingga merugikan pengusaha. \"Tahun 1998-2013 namanya kedelai itu tetap ada dan tersedia tapi itu kedelai impor. Ketiadaan kedelai itu sebenarnya tidak ada. (Pasokan) ada terus tapi harganya gonjang-ganjing karena impor,\" tuturnya.

Gonjang ganjing terus terjadi ketika itu dan puncaknya pada 2008, Gakoptindo memutuskan mogok kerja karena harga kedelai naik tinggi mencapai Rp 8.000. \"Kita sudah tidak tahan kita demo dan turun ke jalan,\" katanya. Mogok para pengusaha sempat reda setelah harga turun.Awal tahun ini, harga kedelai sempat stabil di kisaran Rp 6.000 per kilogram. Namun mereka gamang lantaran kini harga kembali melonjak. \"Sekarang harganya mencapai Rp 8.900-10.000 per kilo tergantung daerahnya,\" tandasnya.

Senada dengan Aip, Mantan Ketua KPPU Tadjuddin Noer Said sempat menyatakan bahwa krisis kedelai yang terjadi akhir-akhir ini akibat dari pemerintah turuti keinginan IMF yang meminta Indonesia hilangkan buffer stock pangan dan membuka pasar internasional.

\"Bahwa momen yang terjadi sekarang dimana konsumsi kita 2,5 juta ton dan produksi kita hanya mampu mencapai 700 ribu ton sehingga defisit pangan diandalkan dari sektor impor, namun karena terjadi kekeringan di Amerika secara otomatis Indonesia terkena dampaknya. Dua belas tahun yang lalu kita minta bantuan IMF, dan letter of intent menyebutkan bahwa Indonesia harus membuka pasar kita, dan meniadakan buffer stock,\" ujarnya.

Ia menjelaskan, sebagai pasien IMF kita wajib mengikuti resep mereka, seperti mengikuti resep menutup 6 bank ketika terjadi krisis ekonomi 1998, tentunya bangsa harus evaluasi kembali bagaimana sistem perekonomian yang kita anut, bahwa saat ini dibuka perdagangan bebas dan wajib mengikuti resep IMF membuat Bulog tidak boleh lakukan buffer stock, \"KPPU sudah lakukan kajian, bahwa bangsa ini tidak mau mengikuti saran kalau berasal dari bangsanya sendiri, tapi kalau bangsa lain yang bicara begitu nurut,\" tandasnya.

Seperti diketahui, kenaikan harga kedelai di pasaran dalam dua minggu terakhir telah memberi dampak yang sangat signifikan bagi para pengrajin tahu tempe di seluruh Indonesia. Selain mayoritas perajin masuk dalam kategori usaha dan perumahan yang memiliki modal kecil dan sensitif terhadap kenaikan harga, serapan tenaga kerja dalam industri ini terbilang tidak sedikit. Fenomena kenaikan harga kedelai seperti yang terjadi akhir ini merupakan kondisi ulangan yang pernah terjadi pada tahun 2007-2008 ketika itu.

Subsidi Kedelai

Wakil Ketua Komisi VI Bidang Perdagangan DPR RI Aria Bima meminta pemerintah mengintervensi harga kedelai dengan mensubsidi produsen dan konsumen tempe tahu. \"Insentif yang paling riil adalah subsidi harga kedelai dengan pengawasan ketat agar subsidi bisa dinikmati konsumen tempe tahu lewat perajin,\" kata Aria Bima.

Ia mengatakan subsidi harga kedelai kepada perajin tempe tahu itu akan dinikmati juga oleh para konsumen yang umumnya berasal dari masyarakat kelas menengah bawah karena dengan subsidi itu perajin tak perlu menaikkan harga. Dikatakan hal ini akan menjamin asupan gizi dan protein bagi rakyat banyak. Menurut perhitungannya, kalau pemerintah mensubsidi harga kedelai sebesar Rp2000 per kilogram, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp270 miliar per bulan.

Jumlah tersebut nilainya tidak terlalu besar dibandingkan dengan dampak negatif yang akan ditanggung para perajin maupun konsumen. \"Ketidakmampuan rakyat membeli tempe tahu akan berdampak pada kekuarangan gizi masyarakat menengah bawah.\"