Industrialisasi Mobil Listrik dan ESEMKA Nyaris Lenyap Ditelan Waktu

Dukungan Pemerintah Minim

Jumat, 06/09/2013

NERACA

Jakarta - Tahun 2012 silam, masyarakat dihebohkan dengan fenomena mobil karya siswa SMK dari kota Solo. Mobil tersebut diberi nama mobil Kiat ESEMKA dan dipopulerkan oleh Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Jokowi menggunakan mobil tersebut sebagai mobil dinasnya yang kemudian banyak dilirik publik.

Pada waktu itu terdapat dua jenis mobil yang diluncurkan yaitu mobil ESEMKA Rajawali II bertipe Utility Vehichle (SUV) dan ESEMKA Bima bertipe Pick Up. Dua jenis mobil ini bahkan sudah dinyatakan lolos uji kelaikan jalan.

Seiring waktu berjalan, kabar mengenai perkembangan mobil garapan anak bangsa tersebut tak lagi terdengar. Terlebih setelah Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, dia tidak lagi menggunakan mobil ESEMKA yang sempat dibangga-banggakannya.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menganggap wajar fenomena seperti ini. Bahkan mobil listrik kebanggaan Menteri BUMN Dahlan Iskan diperkirakan bakal bernasib sama dengan mobil ESEMKA yang dibanggakan Jokowi.

Menurut Djoko, industri otomotif Indonesia saat ini berada di genggaman raksasa otomotif asing. Pemerintah tidak akan mau mengubah peta bisnis industri otomotif tanah air.

"Industri otomotif kita didikte pihak asing. Mereka sudah investasi triliunan Rupiah dan mereka tidak mau rugi. Bahkan mereka buat pabrik, Presiden yang meresmikan," kata Djoko di Jakarta, kemarin.

Dalam pandangannya, mobil listrik yang digadang-gadang Dahlan menjadi mobil nasional, pada akhirnya nanti akan hilang ditelan waktu karena ketidakberpihakan industri otomotif. Djoko menyebut, pejabat di Indonesia saat ini sudah tidak ada yang mempunyai rasa nasionalisme dan hanya mendukung pihak asing.

"Sebagai contoh mobil ESEMKA sekarang tidak ada kabar lagi. Politik otomotif tidak berpihak ke situ. Ketika itu muncul luar biasa dibangga-banggakan. Jadi ini seperti ajang lomba-lomba saja kita sudah senang," katanya.

Saat ini, Dahlan memang masih sangat bersemangat menghidupkan mobil listrik nasional generasi kedua. Bahkan Dahlan sampai mengunjungi pabrik mobil listrik Tesla di Seattle, Amerika Serikat.

Seperti di ketahui, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan atau low cost and green car (LCGC). Bagaimana dengan nasib proyek mobil nasional (mobnas) yang diinisiasi oleh swasta seperti Esemka, Tawon dan lainnya?

"Mobil murah dengan mobil sejenis Esemka, Komodo dan lainnya itu beda segmen, kalau mobil murahkan CC nya hanya 1.000-1.200 CC, sementara mobil Esemka CC-nya di atas itu," ucap Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Budi Darmadi.

Menurut Budi, justru dengan adanya produsen mobil murah di Indonesia akan mendorong terciptanya industri-industri komponen lokal.

"Mobil itu kan kumpulan komponen, velg-nya tidak dibuat sendiri, kaca, baut, kabel, dan lainnya dibuat perusahaan yang berbeda-beda, kalau ada mobil murah ini akan mendorong industri komponen makin banyak lagi sehingga mobil nasional seperti Esemka dan lainnya akan terbantu mendapatkan komponen yang dibutuhkan tidak harus pakai komponen impor," jelas Budi.

Budi menambahkan, persoalan laku atau tidak produk Mobnas di pasar bukan menjadi kewenangan pemerintah. Hal itu sangat tergantung dengan mekanisme pasar dan konsumen yang menentukan, termasuk kemampuan produsennya."Kami ini regulator, lanjut atau tidaknya proyek mobil Esemka dan lainnya kan tergantung pengusahanya, karena mereka yang menjalankan bisnisnya," tandasnya.

Budi pernah menuturkan beberapa merek otomotif yang secara resmi sudah menyatakan kesiapan untuk mengembangkan LCGC ini antara lain Daihatsu dan Toyota dengan target produksi LCGC sekitar 55 ribu unit.

Sedangkan merek lain yang menyatakan berminat antara lain Honda, Suzuki, dan Nissan. Kalau kelima produsen itu misalnya menghasilkan 50 ribu unit LCGC, maka produksi total kelimanya bisa mencapai 250 ribu unit. Namun itu tergantung kapasitas produksi masing-masing produsen. Bahkan, jika permintaan LCGC nanti tinggi, bisa mencapai 300 ribu sampai 600 ribu unit.

Mobil Murah

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berniat mengajukan gugatan aturan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) kepada Mahkamah Agung (MA). Aturan teknis dari penjabaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2013 itu diindikasikan bertentangan dengan Undang-undang (UU) Lalu Lintas.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo mengaku keberatan dengan penerbitan aturan mobil murah yang sangat kontraproduktif. Pasalnya, keberadaan mobil murah hanya akan membuat populasi mobil pribadi semakin bertambah.

"Yang dibutuhkan Jakarta bukan mobil murah tapi pembenahan sarana transportasi publik. Keberadaan mobil murah pribadi justru menjadi sumber kemacetan Ibukota," ungkap dia.

Terkait penghematan bahan bakar minyak (BBM) pada mobil murah, menurut Sudaryatmo terkesan memaksakan. Jika ingin menghasilkan kendaraan yang ramah lingkungan sebaiknya mobil atau motor langsung didesain menggunakan bahan bakar gas (BBG) dan bukan lagi BBM."Tim hukum kami sedang mengkaji dan mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa PP tersebut bertentangan dengan UU," terang dia.