NERACA

Jakarta - Program pemerintah untuk mengendalikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi terancam molor. Pasalnya pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) di mobil pribadi di Jabodetabek terancam batal dilaksanakan pada Oktober, sesuai target PT Pertamina (Persero). Ini lantaran PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) belum bisa memproduksi RFID lantaran kesulitan biaya.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan pihaknya belum bisa memasang alat kendali konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tersebut di mobil pribadi. Soalnya, PT INTI selaku pemenang tender mengalami masalah finansial dalam pengadaan sistem tersebut.

\"Kami akan terus bantu PT INTI dalam permasalahan finansialnya, sehingga proses penggunakan RFID bisa berkembang cepat dan lebih baik dalam proses penggunaannya,\" ujarnya di Jakarta, Kamis (5/9).

Dia menargetkan penggunaan sistem RFID sudah menyebar di Jawa akhir tahun 2013. \"Kami targetkan pada akhir tahun ini dapat terpasang di Pulau Jawa.\"

Vice President Fuel Retail Marketing Pertamina Mochammad Iskandar mengatakan penggunaan RFID masih harus dikaji dengan matang. \"Saya rasa sistem RFID ini harus dikaji dengan matang, tidak boleh sembarangan, ini harus bisa diuji dengan baik dan harus hidup selama 24 jam, tidak boleh mati sistemnya,\" kata dia.

Sementara itu,Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan akan mengundang PT Pertamina (Persero) untuk membahas penundaan pemasangan Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) dengan alat Radio Frequency Indentification (RFID).

\"Kami akan mengundang Pertamina secara resmi hari Senin depan, untuk mempertanyakan kesiapan pemasangan RFID yang diundur-undur, dan apa kendalanya,\" ungkap Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto.

Djoko menjelaskan, beberapa hari lalu pernah bertanya kepada pihak Pertamina secara informal mengenai kesiapan pemasangan RFID.

\"Waktu itu juga saya pernah tanya, jawaban mereka menunggu persiapan instalasi pemasangan RFID di SPBU, kalau semuanya sudah terpasang baru pemasangan RFID tag di kendaraan, itu membutuhkan waktu,\" jelas Djoko.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menyatakan kembali menunda pemasangan Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) dengan alat Radio Frequency Indentification (RFID) untuk kendaraan setelah Lebaran 2013, dari rencana semula awal Juli.

\"Pemasangan RFID kita lihat situasinya setelah Lebaran. Kita tunda setelah Lebaran, tapi walau ditunda pemasangannya target selesainya pemasangan RFID ini tetap yakni pada Juli 2014,\" ujar Vice President Fuel Marketing Pertamina Muhammad Iskandar.

Seperti yang diketahui, pemasangan RFID dilakukan secara bertahap dengan jumlah 5.027 lebih SPBU seluruh Indonesia, mulai pemasangan pertama di SPBU Jabodetabek. Dipasang pada 100 juta kendaraan dan 5.027 lebih di SPBU 33 provinsi. Dengan pembagian 11 juta mobil penumpang. 80 juta motor, tiga juta bus, enam juta truk.

Sementara itu,Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, mengungkapkan dari hasil simulasi masih terdapat banyak kendaraan yang menolak untuk dipasangi alat tersebut. \"Memang ada waktu uji coba ada pemilik mobil yang menilak dipasangi alat, tapi sekarang sudah ada peraturan dari BPH Migas. Mobil yang menolak tidak akan punya hak mendapat BBM subsidi,\" ungkapnya.

Dahlan menghimbau pemilik kendaraan pribadi untuk bersedia dipasangi RFID, karena dengan begitu mampu membantu mengurangi tindak korupsi.

\"Jadi orang yang mau mobilnya dipasangi alat tersebut orang tersebut membantu permainan BBM subsidi. Kalo sudah itu maka tidak akan lagi permainan BBM subsidi. Misalnya begini, pemerintah kan memberi subsidi sekian juta liter, tapi apa betul Pertamina menyalurkan sekian juta betul disalurkan ke konsumen,\"jelasnya.

Lebih lanjut mantan Direktur Utama PLN itu mengungkapkan pemasangan RFID tidak ada pengaruhnya dengan harga BBM yang akan dikonsumsi masyarakat. \"Karena nanti Pertamina hanya bisa nagih subsidi ke pemerintah berdasarkan bensin yang masuk ke konsumen. Jadi tidak ada hubungannya dengan harga atau apapun,\" pungkasnya. [iwan]