Suswono Harap Anggaran Kementan 2014 Naik

Investasi Pemerintah di Sektor Pertanian Perlu Ditambah

Jumat, 06/09/2013

NERACA

Jakarta - Pelemahan rupiah yang terjadi dalam 1 bulan terakhir juga berdampak pada sektor pertanian khususnya dari anggaran Kementerian Pertanian. Maka dari itu, Menteri Pertanian Suswono meminta dukungan agar DPR bisa meningkatkan tambahan alokasi anggaran 2014.

"Melemahnya rupiah, meningkatnya volume impor pangan dan harga pangan internasional yang meningkat maka investasi pemerintah untuk sektor pertanian perlu lebih ditingkatkan, oleh karena itu kami mohon dukungan Komisi IV untuk meningkatkan tambahan alokasi anggaran untuk tahun 2014," papar Suswono di Jakarta, Kamis (5/9).

Di 2014, Kementan memperoleh pagu anggaran indikatif sebesar Rp 15,47 triliun. Anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk mendukung program swasembada pangan, bantuan alat mesin ke petani, hingga mendukung pengembangan daerah perbatasan dan tertinggal. "Usulan kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 2.407 miliar," ungkap Suswono.

Menurut pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan, mengatakan pemerintah harus meningkatkan anggaran pangan untuk meningkatkan produktivitas pangan dan pertanian. Soalnya, kebergantungan pada impor akan menggerus devisa dan melemahkan kemampuan intervensi pemerintah dalam jangka panjang. "Kemampuan intervensi BI untuk atasi infl asi akan menggerus dana puluhan triliun setiap bulan. Daripada seperti itu, seharusnya anggaran sektor pertanian ditingkatkan untuk mendorong produktivitas sekaligus mengurangi kebergantungan impor pangan," jelas dia.

Menurut Dani, belanja APBN untuk modal pertanian sangat minim dan cenderung terus menurun, bahkan sepanjang 7-8 tahun tidak ada investasi besar dari pemerintah untuk sektor pangan dan pertanian, dibandingkan dengan era Orde Baru. "Di domestik investasi di pertanian menurun terhadap PDB bila dibandingkan belanja negara. Kondisi itu terjadi karena sektor pangan tidak produktif ditambah lagi konversi untuk perkebunan dan pertambangan, kondisinya semakin parah karena perdagangan bebas mendatang," ungkap dia.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Asosiasi Hortikultura Nasional (AHN), Ramdansyah Bakir menyayangkan kebijakan pemerintah atas pemangkasan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2014 yang hanya 2,5% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) RI pada tahun 2014 mengalami pemangkasan Rpsebesar 909,5 miliar dibanding tahun sebelumnya. "Anggaran Kementan RI pada tahun 2013 sebesar Rp 16,3 triliun, tetapi APBN 2014 sekarang berkurang menjadi Rp 15,47 triliun" kata Ramdansyah.

Berdasarkan pantauannya anggaran Kementan cukup rendah dibandingkan dengan anggaran Kementerian Pertahanan 13,6%, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 13,5%, Kementerian Pekerjaan Umum 12,2%, Kementerian Agama 8,1%, Kementerian Kesehatan 7,3%, Kepolisian RI 6,8%, Kementerian Perhubungan 6,4%, Kementerian Keuangan 3,1%, dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 2,7%.

Ia menyebutkan 2,5% anggaran Departemen Pertanian (Deptan) dari APBN sangatlah jauh dibandingkan anggaran Deptan tahun 1981-1984 yang mencapai 17%. Pemotongan anggaran ini merupakan kebijakan non populis lantaran Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mendukung kebijakan pemerintah dalam penghematan dalam program subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Seperti diketahui pemerintah melakukan penghematan anggaran nasional sebesar Rp24,6 triliun karena defisit APBN Tahun Anggaran 2013 yang semula ditargetkan hanya 1,65% kemudian melampui hingga 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan analisanya, ia menilai anggaran APBN Kementan idealnya 17% seperti tahun 1981-1982 sehingga pada kala itu pemerintah dapat melakukan swasembada pangan karena faktor booming harga minyak. Meroketnya harga minyak mentah saat itu memungkinkan belanja untuk kementerian meningkat.

Selain itu dirinya beranggapan pemotongan anggaran Kementan dapat mengurangi anggaran disejumlah pos anggaran. Pengurangan pos-pos anggaran terjadi di semua Direktorat Jenderal (Irjen), Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen). Pos-pos kegiatan belanja non operasional dan perjalanan dinas mendapat pengurangan. "Pos belanja strategis seperti peningkatan produktifitas lahan padi, cetak sawah baru, bantuan benih kopi ke daerah, serta pengembangan kawasan sentra buah turut mendapat pemotongan," paparnya.

Menurut Ramdansyah kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan anggaran Kementan beralasan disaat harga-harga produk pertanian seperti buah, sayur dan daging sapi masih sangat tinggi seperti sekarang ini.