DPR Tunda Hasil Fit and Proper Test DGS BI

Kaji Kompetensi Jadi Alasan

Kamis, 05/09/2013

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR memutuskan menunda keputusan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) yang semula dijadwalkan Rabu (4/9) malam. Alasan pengunduran ini, lantaran Komisi XI meminta waktu untuk mengkaji lebih dalam kompetensi dari calon-calon yang diajukan. "Mayoritas fraksi meminta penundaan sampai tanggal 16 September 2013," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, di Jakarta.

Dia menjelaskan, Komisi XI DPR sebetulnya masih memiliki banyak waktu sebelum mengambil keputusan terkait pemilihan DGS BI. Pasalnya, surat dari Badan Musyawarah DPR baru diterima pada 19 Agustus 2013. "Kita diberikan waktu satu bulan untuk memutuskan, jadi tanggal 16 September itu masih dalam jangka waktu satu bulan dari surat Bamus tersebut," jelas Harry.

Dia menambahkan, sejumlah fraksi juga meminta tambahan waktu untuk menilai calon DGS BI yang dianggap layak menjabat posisi tersebut. Alasannya, posisi DGS BI merupakan jabatan penting dari bank sentral. Pada proses pemilihan kali ini, Harry mengatakan, keputusan Komisi XI berkembang pada dua pilihan yaitu menerima salah satu calon yang diajukan presiden atau menolak keduanya.

"Ada satu fraksi menyatakan menolak keduanya karena dinilai belum cukup kompeten untuk jabatan itu," tambah Harry Azhar. Dua calon DGS BI yang digadang-gadang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Mirza Adityaswara dan Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Anton Gunawan.

Salah satu calon DGS BI, Mirza Adityaswara pernah bilang, jika terpilih dirinya akan mengoptimalisasi kerja sama antarbank sentral internasional dan berkoordinasi bersama instansi dalam negeri jika resmi menjabat DGS BI. Menurut dia, langkah-langkah ini bertujuan untuk meredam inflasi dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Mengenai penanganan inflasi secara jangka panjang Mirza menilai perlu dilakukan langkah penyimpanan cadangan devisa yang lebih serius. Pasalnya dia melihat dana simpanan dalam negeri masih sangat kecil selama ini. Sehingga kerap membuat inflasi ketika pihak luar, khususnya Amerika Serikat (AS) melakukan quantitative easing (QE) atau penggelontoran stimulus.

Lebih jauh Mirza melihat, QE yang dilakukan pemerintah AS akan berdampak pada inflasi atau naiknya harga-harga barang di dalam negeri. Karena sebagian besar industri di dalam negeri masih membutuhkan impor dalam penyediaan bahan bakunya.

Ketika langkah QE diambil oleh luar negeri maka dampaknya harga barang-barang impor kian meningkat. Karena nilai tukar juga melemah. Mirza mengatakan selama ini BI memang terus melakukan kebijakan menaikan suku bunga atau BI Rate untuk menjaga nilai tukar. Tapi ini dapat menyebabkan NPL dapat meningkat. Tapi bila suku bunga tidak dinaikan maka memang dibutuhkan langkah intensif risiko. Ia mengungkapkan resiko paling besar akan dirasakan oleh KPR sebanyak 40%, UKM 70%, dan korporat 100%. [mohar]