DPR Pertanyakan Keterlibatan Bank Dunia

Proses Perencanaan Pembangunan Nasional

Kamis, 05/09/2013

NERACA

Jakarta - Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana, memanas. Pasalnya, legislatif mempertanyakan keterlibatan Word Bank atau Bank Dunia dalam proses perencanaan pembangunan nasional. "Apa maksudnya pihak luar (Bank Dunia) memberikan background study dalam perencanaan pembangunan nasional kita?” kata Anggota Komisi XI DPR, Dolfie OFP, saat Raker dengan Kementerian PPN/Kepala Bappenas, di Jakarta, Rabu (4/9).

Dalam paparannya, Armida menjelaskan bahwa dalam proses background study untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pihaknya mengundang stakeholders untuk memberikan masukan, salah satunya Bank Dunia. Alasannya, Bank Dunia memiliki anggota di banyak negara dinilai memiliki pengalaman lebih tentang pembangunan, khususnya infrastruktur.

"Kita inginkan dari apa yang telah mereka (Bank Dunia) lakukan dan bagaimana pengalaman di negara lain. Sebab kita juga punya hak (diberi masukan) karena kita anggota Bank Dunia," jelasnya. Namun, penjelasan ini ditanggapi keras oleh Dolfie. Menurut dia, pihaknya mengkhawatirkan keterlibatan Bank Dunia tersebut lantaran dinilai sebagai bentuk intervensi. "Saya khawatir, bagaimana jika ternyata 80% usulan Bank Dunia ini langsung diserap Bappenas tanpa disaring dahulu?” ungkap Dolfie, mempertanyakan.

Akan tetapi, Armida membantah dan menegaskan bahwa Bank Dunia tidak akan mendikte Indonesia. Artinya, lanjut dia, Indonesia sebagai penentu kebijakan. Menurut rencana, RPJMN yang akan dibuat Bappenas akan berfokus pada tiga hal, yaitu pengembangan human capital, penggunaan prinsip keberlanjutan, dan pembangunan infrastruktur.

“Kita merespon Undang-undang Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan dan kesehatan menjadi human capital, karena ini adalah modal untuk bersaing dan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin,” jelas Wakil Menteri PPN, Lukita Dinarsyah Tuwo. Lebih lanjut dia menjelaskan, pembangunan SDM bermakna penting karena masa demografi Indonesia.

“Masa emas itu ketika jumlah usia produktif mempunyai proporsi yang besar. Disebut juga deviden demografi, yaitu saat-saat ini. Harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, maka betul-betul harus kita dorong. Beasiswa kita dorong. Karena kita ingin sebanyak mungkin penduduk mendapatkan pendidikan. Ini harus didukung kemampuan kapasitas informasi, sehingga sumberdaya alam bisa termanfaatkan dengan optimal,” tandasnya.

Mengurangi penggangguran

Di sisi lain, dalam upaya mendorong kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, Armida mengatakan pemerintah akan menjaga upah minimum provinsi (UMP) dan mencegah terjadinya putusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat investasi di sektor yang berorientasi ekspor.

"Untuk mendorong kesempatan kerja, akan dijaga upah minimum provinsi dan mencegah PHK. Pemerintah juga akan mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor," kata dia. Menurut Armida, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2014 di kisaran 6,2%-6,3%, diperkirakan ada pertambahan angkatan kerja sekitar 800 ribu sampai satu juta orang.

Sementara pertambahan kesempatan kerja baru bisa berada di kisaran 1,3 juta-1,32 juta orang. "Tingkat pengangguran terbuka tahun depan di kisaran 5,6%-5,9%," tambahnya. Armida juga memaparkan, upaya peningkatan kesempatan kerja pada 2014, semangatnya terfokus pada lokasi yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja atau melihat kegiatan investasi atau industri yang signifikan.

Di samping itu, pemerintah juga akan berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan secara cepat. Dari sisi permintaan, lanjut Armida, pemerintah akan mendorong pembangunan infastruktur, seperti jalan, jembatan, perumahan dan jaringan irigasi.

Sementara dari sisi penawaran, pemerintah akan memberi kesempatan bagi siswa putus sekolah atau tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin (BSM). "Pemerintah akan mempersiapkan angkatan kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan dan sertifikasi, serta perbaikan layanan informasi pasar kerja," tukasnya.

Anggaran diketuk palu

Dalam Raker ini Komisi XI menyepakati anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2014 sebesar Rp1,724 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp1,704 triliun merupakan pagu dalam RAPBN 2014 serta usulan tambahan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pendanaan infrastruktur. "Tambahan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar)," kata Ketua Komisi XI, Olly Dondokambey.

Dengan disetujuinya besaran anggaran tersebut, Komisi XI juga memberikan catatan khusus. Pertama, konsep kemiskinan Bappenas harus mengacu pada UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam upaya penanganan Kemiskinan. Kedua, Komisi XI meminta Bappenas agar penyerapan anggarannya lebih baik dari tahun sebelumnya.

Ketiga, dalam melakukan perencanaan pembangunan memperhatikan aspek konektivitas untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. "Terakhir, Bappenas harus menyampaikan hasil masukan yang disampaikan Bank Dunia untuk perencanaan pembangunan nasional," pungkas Olly. [mohar]