Kegagalan Ekonomi Indonesia

Ketergantungan impor bahan pangan dan migas pada akhirnya berdampak kian melebarnya defisit pedagangan dan transaksi berjalan (current account) Indonesia, merupakan bukti kegagalan negara kita dalam forum internasional World Trade Organization (WTO). Pasalnya, sejak Indonesia bergabung ke dalam forum tersebut, lalu lintas perdagangan internasional menjadi momok menakutkan bagi ekonomi domestik.

Mau tidak mau negeri ini terjebak dalam lingkaran setan yang berpotensi menjerumuskan kegagalan kemandirian ekonomi Indonesia. Padahal, struktur ekonomi kita yang ideal disusun berdasarkan demokrasi ekonomi berbasis konstitusi yang ramah lingkungan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia sesuai UUD 1945.

Itulah posisi Indonesia dalam perkembangan ekonomi politik global dewasa ini, yang terbelenggu politik impor, sehingga rasanya sangat sulit bagi nasib kaum marjinal agar mendapatkan kesejahteraan ekonomi sebagai warga negara menjadi sirna.

Kita sekarang berada pada suatu sistem di mana kebijakan negara tidak murni berdasarkan persoalan domestik semata. Ada banyak isu dan pengaruh internasional yang perlu dipertimbangkan. Persoalan menjadi semakin sulit mana kala negara masih lemah, karena belum cukup mempunyai kekuatan bargaining dalam politik internasional.

Apalagi secara domestik mempunyai berbagai persoalan serius seperti korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan penataan sistem pendidikan yang bermasalah. Ini menunjukkan Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai beberapa persoalan tersebut. Negara ini begitu ringkih, baik dalam politik internasional maupun domestik.

Kondisi ini sebenarnya bukan hanya produk rezim masa kini, melainkan sudah merupakan persoalan yang diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Apalagi setelah Indonesia meratifikasi kesepakatan WTO sebagai bagian dari Konsensus Washington pada 1994.

Hal ini mengindikasikan persetujuan Indonesia untuk meliberalisasi ekonomi bangsa. Pengalaman krisis global 1997/98 seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pengelola negara, tetapi tidak mempunyai komitmen yang cukup untuk belajar dari sejarah, dalam upaya membangun ekonomi bangsa. Kini Indonesia terjebak lagi pada krisis defisit perdagangan dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US$.

Tidak hanya itu. Politik APBN yang setiap tahun menghasilkan defisit anggaran juga dibayai dari utang baik dari penerbitan surat perbendaharaan negara (SPN) maupun utang luar negeri. Data menunjukkan hingga pertengahan 2013 utang Indonesia sudah berada pada titik mengkhawatirkan, lebih dari Rp 2.000 triliun.

Jumlah tersebut jauh meningkat dibandingkan 2004 yang hanya Rp 1.294,8 triliun. Pada 2009 saja, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 1.667 triliun. Implikasinya tentu hilangnya independensi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis.

Pengaruh kelompok korporasi dan pemodal begitu terasa. Nasib kalangan ekonomi lemah pun, seperti petani, buruh, semakin tidak jelas. Sehingga tidak heran Indonesia siap menjadi pasar bagi negara lain di tengah liberalisasi ekonomi dunia.

Related posts