Dana Penyelesaian Proyek Asahan Sekitar Rp8 M - Menperin Minta Tambahan Rp124 Miliar

NERACA

Jakarta---Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendesak agar DPR menyetujui penambahan anggaran dalam APBN 2011 sebesar Rp124 miliar. Alasan dari total dana itu sekitar Rp8 miliar digunakan untuk memfasilitasi perundingan proyek Asahan. “Fasilitas penyelesaian perundingan proyek Asahan sebesar Rp8 miliar,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat rapat kerja dengan anggota Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 7/7

Adapun, kata Hidayat, penyelesaia perundingan proyek Asahan itu termasuk dalam 5 program yang mendorong revitalisasi dan penumbuhan basis industri manufaktur. “Dana tambahan itu diperlukan untuk dua program yang mendesak, yakni kegiatan revitalisasi dan penumbuhan basis industri manufaktur,” tambahnya.

Lebih jauh manta Ketua umum KADIN ini menambahkan 5 program kemenperin itu antara lain, penumbuhan industri mulai dari restrukturisasi mesin, peralatan industri tekstil, dan produk tekstil menelan dana sebesar Rp100 miliar. “Revitalisalasi kedua, dana itu di gunakan untuk ASEAN Basic Conference Exhibition dengan dana Rp3 miliar,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Hidayat, ada juga penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan alat-alat perkantoran dari Kemenperin. Serta sosialisasi kemampuan industri dalam negeri.

Program kedua dari dana APBNP 2011 tersebut, peningkatan sarana aparatur Kemindo, seperti pengadaan alat laboratorium kimia darah dan pengadaan denial unit dan pengadaan peralatan darurat untuk dinas kesehatan Kemenperin, dengan dana sekira Rp1,6 miliar. Terakhir, untuk peningkatan dan perbaikan sarana penting Kemenperin sekira Rp3,2 miliar

Sebelumnya, Hidayat juga sempat mengusulkan penambahan anggaran sekitar Rp172 miliar pada APBN 2012, dari pagu indikatif yang ditetapkan sebesar Rp2,25 triliun.

"Pagu anggaran indikatif tahun 2012 sebesar Rp2,25 triliun, meningkat sebesar 0,46 persen dibanding pagu definitif tahun 2011 sebesar Rp2,24 triliun," ungkapnya.

Yang jelas, kata Hidayat, pagu indikatif 2012 sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 31 Maret 2011 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012.

Menurut Hidayat, tambahan anggaran sebesar Rp472 miliar tersebut akan dialokasikan untuk 11 program, meliputi pengembangan industri, restrukturisasi, penguatan infrastruktur, dan promosi investasi. Dari 11 program tersebut, anggaran terbesar untuk pengembangan kendaraan angkutan umum murah pedesaan sebesar Rp144 miliar, disusul restrukturisasi permesinan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) sebesar Rp100 miliar, pembuatan Prototipe Pesawat Terbang N219 sebesar Rp59 miliar.

Selanjutnya anggaran untuk penguatan infrastruktur laboratorium penerapan SNI Rp48 miliar, penguatan dan pengembangan klaster industri perkapalan sebesar Rp38 miliar.

Pengembangan industri karet dan barang karet Rp22 miliar, pengembangan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam mendukung transformasi ekonomi Rp20 miliar.

Pengembangan industri garam di NTT sebesar Rp20 miliar, pengembangan sistem informasi industri pusat dan daerah, pengembangan pelayanan terpadu satu pintu dalam mendukung Koridor Ekonomi Nasional Rp10 miliar. Pengembangan industri pupuk petrokimia Rp7 miliar, serta promosi investasi dan kerja sama teknis luar negeri industri prioritas dalam rangka Koridor Ekonomi Nasional Rp4 miliar. **cahyo

BERITA TERKAIT

Intan Baruparana Finance Bernafas Lega - Penyelesaian Utang Diperpanjang

NERACA Jakarta – Dibalik rencana restrukturusisasi utang, perusahaan jasa keuangan PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN) bisa bernafas lega karena…

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Pengusaha Minta BI Tahan Suku Bunga

      NERACA   Jakarta – Kalangan dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap agar Bank Indonesia…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Impor Ponsel Turun Drastis - Produksi Nasional Disebut Tembus 60 Juta Unit

NERACA Jakarta – Industri telepon seluler (ponsel) di dalam negeri mengalami pertumbuhan jumlah produksi yang cukup pesat selama lima tahun…

Tekan Produk Ilegal - Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

KKP Fasilitasi Pembudidayan Ikan Berbasis Kemitraan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan…