Kedelai Siaga Satu

Oleh: Fitria Osin

Kamis, 05/09/2013

Pendapat sebagian kalangan yang menyatakan bahwa rupiah masih dalam posisi aman langsung terbantahkan dengan meroketnya harga kedelai. Harga kedelai di pasaran telah tembus Rp 10.000/kg. Kenaikan harga ini dipicu oleh pelemahan Rupiah terhadap dolar AS yang masih berfluktuasi di kisaran Rp 11.000. Melemahnya rupiah tentu akan menggeret naik harga komoditas-komoditas internasional berbasis impor termasuk kedelai. Kita tahu bahwa 70 persen kebutuhan kedelai dalam negeri diimpor dari AS sehingga mau tidak mau untuk menutupi kebutuhan nasional, kedelai harus tetap diimpor meski harganya melangit.

Harga kedelai memang selalu mengalami kenaikan signifikan sejak tahun lalu bahkan cenderung bergerak liar. Pada periode Juni 2012, harga kedelai masih tercatat Rp 5.000/kg, melonjak menjadi Rp 7.200/kg per Juli 2013 dan pekan lalu sudah berkisar Rp 8.700/kg.

Naiknya harga kedelai juga disebabkan kosongnya stok nasional akibat minimnya produksi. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kedelai setiap tahun mencapai 2,5 juta ton. Namun petani hanya mampu memproduksi sekitar 700-800 ribu ton. Sisanya diimpor dari AS, Brazil dan Thailand. Berarti, Indonesia hanya sanggup memenuhi kebutuhan kedelai sekitar 30 persen dari total kebutuhan. 70 persen lagi bergantung pada pasar internasional.

Produksi kedelai dalam negeri terus merosot dari tahun ke tahun. BPS mencatat pada 2009 produksi kedelai masih 974.512 ton, turun menjadi 907.031 ton pada 2010. Pada 2011 tinggal 851.290 ton dan semakin merosot pada tahun 2012.

Pemerintah terus mendorong agar para petani bergairah memproduksi kedelai demi memenuhi kebutuhan nasional. Namun berbagai kebijakan yang ditelurkan sejatinya tidak mendukung pertumbuhan produksi kedelai. Pemerintah cenderung tutup mata dan telinga terhadap kesulitan yang dihadapi para petani. Daripada membangun industri pertanian kedelai yang kondusif untuk menggenjot produksi, pemerintah lebih memilih untuk menghapus bea impor kedelai yang besarnya lima persen. Kebijakan ini justru mengancam produksi kedelai domestik dan hanya menguntungkan para importir. Petani dipaksa bertarung dengan kedelai impor dan semakin melepas kedelai domestik menuju mekanisme pasar bebas.

Oleh karena itu menurut Sekjen Himpunan Perajin Tahu Tempe Indonesia (Hipertindo) –Johanda Fadil, program pemerintah untuk menswasembada kedelai hanya sebatas wacana. Pasalnya kesulitan para petani saat ini tidak diatasi secara serius. Kurangnya lahan tanam dan sulitnya mendapat benih unggul berproduktivitas tinggi merupakan kendala utama para petani kedelai saat ini.

Bila dibandingkan dengan petani Thailand yang memiliki lahan tanam sebesar tiga hektar per kepala, petani kita rata-rata hanya memiliki lahan sebesar 0,25 hektar. Untuk negara maju lain seperti Jerman, seorang petani minimal memiliki areal tanam seluas 50 hektar. Sementara di Brazil petani kedelai saat ini paling sedikit memiliki 30 hektar. Minimnya lahan tanam yang dimiliki petani kita tentu berpengaruh terhadap kuantitas produksi. Belum lagi bila areal tersebut dibagi dengan tanaman palawija lainnya. Sehingga pembukaan lahan-lahan baru untuk pertanian kedelai masih sangat dinantikan para petani.

Kemudian, Dirut PTPN XII Limbong mengungkapkan bahwa sebenarnya Indonesia tidak perlu mengimpor kedelai. Sebagai negara subtropik tanaman kedelai merupakan salah satu komoditas yang dapat dibudidayakan. Persoalannya menurut beliau adalah petani kesulitan mendapat benih kedelai varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Bilapun ada tersedia dengan harga yang mahal.

Kebanyakan petani di Indonesia menyisihkan sebagian kedelai hasil panen sebagai benih baru sehingga hasilnya kurang memuaskan. Akibatnya produktivitas kedelai petani rata-rata hanya 0,82 ton/ha. Padahal apabila menggunakan benih varietas unggul, produktivitas tanaman kedelai bisa mencapai 2 – 2,5 ton/ha. Kesulitan ini ditambah pula dengan HPP kedelai yang relatif murah dan harga kedelai yang seringkali anjlok, menyebabkan para petani enggan bertanam.

Ancam Mogok

Masih tingginya harga kedelai membuat para pedagang dan produsen tahu-tempe bersiap melakukan aksi mogok nasional pada 10 September 2013 mendatang. Aksi mogok ini akan terkonsentrasi di wilayah sentra produksi kedelai seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan meluas hingga ke Banten, Lampung serta Sumatera Selatan bila pemerintah masih tidak mampu secepatnya mengontrol kondisi ini.

Ini karena lonjakan harga kedelai membuat produsen tahu-tempe serba salah. Ketua II Bidang Usaha Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo)-Sutaryo mengungkapkan produsen tahu tempe berada dalam posisi yang terjepit. Di satu sisi kenaikan harga kedelai menyebabkan biaya produksi ikut naik. Tapi di sisi lain produsen sulit menaikkan harga karena akan memberatkan konsumen yang umumnya berpenghasilan tidak besar. Sehingga saat ini para pedagang menyiasati mahalnya bahan baku dengan memperkecil ukuran tahu tempe yang dijual.

Jika melihat sejarah perkembangan kedelai nasional, Indonesia pernah mengalami swasembada kedelai pada tahun 1992. Saat itu produksi kedelai mencapai 1,8 juta ton dengan kebutuhan nasional hanya sekitar 1,2-1,4 juta ton/tahun. Kedelai Indonesia berjaya meski dengan luas tanam hanya 1,5 juta hektar.

Namun saat ini industri kedelai dan usaha tahu tempe yang menjadi pangan utama masyarakat Indonesia terancam lumpuh total jika pemerintah tidak segera mengintervensi untuk menyelamatkan ribuan industri kecil tahu tempe sebelum terjadi kerawanan sosial seperti tahun lalu.

Melihat kisruh berulang seperti ini, akar persoalannya adalah ketergantungan perajin tahu tempe yang sangat besar pada kedelai impor. Akibatnya ketika harga kedelai internasional naik atau terjadi pelemahan rupiah terhadap mata uang asing, harga kedelai domestik ikut naik. Sehingga upaya logis dari kisruh ini adalah meningkatkan produksi kedelai domestik sehingga menghentikan ketergantungan impor.

Pemerintah harus serius menangani berbagai masalah yang dihadapi para petani, menyalurkan subsidi dan mekanisme distribusinya agar subsidi itu benar-benar sampai pada para petani. Lalu menciptakan iklim bisnis yang sehat, menindak para spekulan, praktik-praktik monopoli dan kartel. Pemerintah juga harus mampu mengatasi membanjirnya kedelai impor dengan menerapkan bea impor yang tinggi atau kebijakan kuota impor demi memproteksi petani domestik serta tidak membiarkan komoditas kedelai terombang-ambing dalam mekanisme pasar. Bila demikian para petani akan merasa terlindungi dan bergairah untuk bertanam. Dengan begitu, kebutuhan nasional akan terpenuhi dan harapan swasembada kedelai akan terwujud. Identitas Indonesia sebagai negara agraris akan kembali karena mampu menafkahi masyarakatnya dengan tanah dan airnya sendiri. analisadaily.com