Kerjasama BUMN dan Swasta

Kerjasama BUMN dan Swasta

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Berbulan-bulan, para pengusaha yang bergerak di sektor kepelabuhanan resah akibat manajemen kepelabuhanan yang semrawut. Tanda-tandanya, waktu tunggu bongkar muat kapal (dwelling time/DT) dan rasio isian lapangan penumpukan (yard occupancy ratio/YOR) yang tinggi.

Waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan yang makin lama menyebabkan pengusaha dan konsumen yang menggunakan jasa itu sangat terbebani. Biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk lebih dari 8 hari tentu lebih mahal jika cukup hanya 3 hari saja.

Sebaliknya, tentu ada pihak yang diuntungkan. Demikian juga YOR yang tinggi juga menyebabkan potensi biaya tinggi. Kedua persoalan itu makin dilematis lagi ketika kemacetan menyerang arus transpotasi kendaraan dari dan ke dalam pelabuhan.

Tentu lebih banyak pengusaha yang merasa dirugikan. Dan hal itu jelas tidak menciptakan iklim usaha yang tak kondusif, baik bagi swasta maupun BUMN yang ada di sektor kepelabuhanan. Belum lama ini muncul polemik di antara pengusaha swasta dengan pihak Pelindo II yang dikabarkan membentuk anak perusahaan untuk mengambil alih seluruh usaha yang selama ini ditangani swasta. Ada 1.852 perusahaan yang terancam hidupnya. Sedangkan jumlah kerugian yang diderita akibat kemacetan di sekitar pelabuhan telah menyebabkan kerugian material hingga miliaran rupiah.

Jika itu terjadi, kalangan pengusaha yang diwakili asosiasi pun terancam bangkrut. Itu sebabnya, mereka mendesak pemerintah turun tangan memperhatikan kelangsungan hidup ribuan tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya di sana. Kekhawatiran tentu tak hanya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok saja, tapi juga di seluruh pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo II, yaitu sebanyak 14 pelabuhan, termasuk Cirebon, Lampung, Padang, Panjang di Lampung, Pontianak, dan Palembang.

Dirut Pelindo II RJ Lino pun menepis bahwa pihaknya tidak masuk ke bisnis yang selama ini digarap swasta. Pelindo II dengan anak perusahaannya akan fokus di bisnis pengelolaan pelabuhan, seperti jasa layanan kapal tunda, kapal pandu, dan di peti kemas. Saat ini saja, Pelindo II mampu meraup untung hingga Rp 3 triliun hanya di Tanjung Priok.

Soal beda persepsi bisnis pelabuhan antara Pelindo II dan kawasan swasta harus diselesaikan sampai tuntas, artinya jangan sampai terjadi Pelindo II mencaplok rezeki swasta yang sudah hidup bertahun-tahun di pelabuhan. Yang mampu memediasi masalah ini tentu saja pemerintah yang punya kewajiban memajukan sektor usaha kepelabuhanan sebagai salah satu pintu gerbang menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Jika bisnis di sektor itu tak menjanjikan keuntungan yang signifikan, jangan berharap Indonesia akan berkembang menjadi negara yang kalangan usahanya mampu meraup untung sebesar-besarnya karena memang sudah siap bersaing dengan para pelaku usaha dari negeri jiran. Bersegeralah bertindak, jangan biarkan para pengusaha kita menjadi penonton di negeri sendiri.[]

BERITA TERKAIT

Tak Ikut Danai Akuisisi Saham Freeport, Kemana Peran Bank BUMN?

Oleh: Rezkiana Nisaputra Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sudah memastikan, bahwa empat bank pelat merah tidak akan ikut membiayai proses…

Politisasi Isu SDA dan Lingkungan Hidup dalam Kontestasi Politik

  Oleh : Bayu K, Pemerhati Lingkungan Hidup               Dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong tahun anggaran 2009 yang…

Tingkatkan Efektivitas Bansos dan Infrastruktur - Tekan Kemiskinan

      NERACA   Jakarta - Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan efektivitas belanja sosial dan pembangunan infrastruktur melalui instrumen…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Tak Mudah Menggapai Freeport

Akuisisi Freeport merupakan sebuah lompatan yang diharapkan nantinya berdampak positif bagi Indonesia secara lebih luas dari sisi pendapatan, pajak, royalti,…

Jangan Hanya Fokus Kejar Saham Freeport

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika, Provinsi Papua meminta Pemerintah Pusat…

Jangan Hanya Fokus Kejar Saham

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika, Provinsi Papua meminta Pemerintah Pusat…