Atasi Priok, Aktifkan Marunda

Syafrizal BK:

Atasi Priok, Aktifkan Marunda

 

Pemerintah diminta menetapkan kebijakan yang dapat menurunkan tingkat isian lapangan penumpukan (yard occupancy ratio/YOR) dan waktu  tunggu bongkar muat kapal (dwelling time/DT) di pelabuhan Tanjung Priok.

Jika tidak, para pengusaha di sektor kepelabuhanan akan makin menderita karena didera ongkos dan tarif yang bertubi-tubi. Belum lagi kemacetan kendaraan angkut barang dari dan ke pelabuhan, makin memperparah nasib mereka.

Demikian dituturkan Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi, Logistik, dan Kepelabuhanan Kadin DKI Jakarta Syafrizal BK.

Bagaimana kondisi yang sebenarnya di Priok saat ini?

Pasca Idul Fitri 1434 H ini, YOR di Priok cenderung naik hingga mendekati 100% dan bahkan pernah mencapai 109%. Kenaikan arus kontainer beberapa tahun terakhir ini telah meningkat rata-rata sekitar 1 juta tieus per tahun.

 

Adakah masalah lainnya?

Kebijakan tarif pinalti yang diberlakukan saat ini ternyata tak mampu menekan YOR di Priok, karena kebijakan itu tidak mempertimbangkan sistem kerja logistik industry, terutama perusahaan industri yang memproduksi komoditi secara jaringan. Jadi tarif pinalti itu justru menjadi beban biaya logistik. Karena itu Kadin DKI mengusulkan agar tarif tersebut dibatalkan karena tidak menyelesaikan masalah.  

 

Bagaimana solusi mengatasi YOR dan DT ?

Pelabuhan-pelabuhan I berbagai Negara seperti Port Klang dan Tanjung Pelepas di Malaysia, Busan di Korea, dan beberapa pelabuhan di China telah dilengkapi dengan kawasan penyangga atau buffer area yang merupakan sentra logistik. Karena itu, untuk mendukung pelabuhan Tanjung Priok, maka jadikan pelabuhan Marunda sebagai buffer area-nya Priok.    

Perlunya, untuk menampung pemindahan kontainer dari JICT (Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Koja. Dengan mengaktifkan Marunda yang dikelola Kawasan Berikat Nusantara (KBN), dapat mengurangi lalu intas barang yang saat ini terfokus di persimpangan JICT dan Pos 9.

 

Bagaimana mengatasi kemacetan dari dan ke Priok?

Kemacetan itu terjadi karena belum selesainya proyek jalan tol Cilincing – Cakung dan di tengah pelabuhan. Kemacetan juga diakibatkan sarana angkutan barang dari dan ke Priok yang 80% berusia di atas 10 tahun dan selebihnya berumur di atas 20 tahun, jadi perlu dukungan revitalisasi. Pemilik barang saat ini yang menjadi pihak paling dirugikan atas kongesti darat dan laut hingga menimbulkan biaya tinggi di sektor logistik nasional.

Untuk itu, Kadin DKI mengusulkan pemerintah mengevaluasi kembali tata kelola pelabuhan komersil termasuk di Pelabuhan Priok supaya dalam penyelenggaraannya tidak terjadi monopolistik oleh Pelindo II. Peran swasta dalam penyelenggaraan pelabuhan mesti di akomodir juga, jangan malah dimatikan.  (saksono)  

 

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…