Atasi Priok, Aktifkan Marunda

Sabtu, 07/09/2013

Syafrizal BK:

Atasi Priok, Aktifkan Marunda

Pemerintah diminta menetapkan kebijakan yang dapat menurunkan tingkat isian lapangan penumpukan (yard occupancy ratio/YOR) dan waktu tunggu bongkar muat kapal (dwelling time/DT) di pelabuhan Tanjung Priok.

Jika tidak, para pengusaha di sektor kepelabuhanan akan makin menderita karena didera ongkos dan tarif yang bertubi-tubi. Belum lagi kemacetan kendaraan angkut barang dari dan ke pelabuhan, makin memperparah nasib mereka.

Demikian dituturkan Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi, Logistik, dan Kepelabuhanan Kadin DKI Jakarta Syafrizal BK.

Bagaimana kondisi yang sebenarnya di Priok saat ini?

Pasca Idul Fitri 1434 H ini, YOR di Priok cenderung naik hingga mendekati 100% dan bahkan pernah mencapai 109%. Kenaikan arus kontainer beberapa tahun terakhir ini telah meningkat rata-rata sekitar 1 juta tieus per tahun.

Adakah masalah lainnya?

Kebijakan tarif pinalti yang diberlakukan saat ini ternyata tak mampu menekan YOR di Priok, karena kebijakan itu tidak mempertimbangkan sistem kerja logistik industry, terutama perusahaan industri yang memproduksi komoditi secara jaringan. Jadi tarif pinalti itu justru menjadi beban biaya logistik. Karena itu Kadin DKI mengusulkan agar tarif tersebut dibatalkan karena tidak menyelesaikan masalah.

Bagaimana solusi mengatasi YOR dan DT ?

Pelabuhan-pelabuhan I berbagai Negara seperti Port Klang dan Tanjung Pelepas di Malaysia, Busan di Korea, dan beberapa pelabuhan di China telah dilengkapi dengan kawasan penyangga atau buffer area yang merupakan sentra logistik. Karena itu, untuk mendukung pelabuhan Tanjung Priok, maka jadikan pelabuhan Marunda sebagai buffer area-nya Priok.

Perlunya, untuk menampung pemindahan kontainer dari JICT (Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Koja. Dengan mengaktifkan Marunda yang dikelola Kawasan Berikat Nusantara (KBN), dapat mengurangi lalu intas barang yang saat ini terfokus di persimpangan JICT dan Pos 9.

Bagaimana mengatasi kemacetan dari dan ke Priok?

Kemacetan itu terjadi karena belum selesainya proyek jalan tol Cilincing – Cakung dan di tengah pelabuhan. Kemacetan juga diakibatkan sarana angkutan barang dari dan ke Priok yang 80% berusia di atas 10 tahun dan selebihnya berumur di atas 20 tahun, jadi perlu dukungan revitalisasi. Pemilik barang saat ini yang menjadi pihak paling dirugikan atas kongesti darat dan laut hingga menimbulkan biaya tinggi di sektor logistik nasional.

Untuk itu, Kadin DKI mengusulkan pemerintah mengevaluasi kembali tata kelola pelabuhan komersil termasuk di Pelabuhan Priok supaya dalam penyelenggaraannya tidak terjadi monopolistik oleh Pelindo II. Peran swasta dalam penyelenggaraan pelabuhan mesti di akomodir juga, jangan malah dimatikan. (saksono)