Hati-Hati Ketika Berinvestasi Emas

Di tengah guncangan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan saham-saham unggulan, investor terus mencari bentuk investasi yang paling aman. Salah satu yang diakui aman adalah investasi emas. Terlebih, harga emas terus mengalami kenaikan harga seiring dengan makin kuatnya dolar Amerika Serikat (AS) terhadap nilai tukar Rupiah.

Namun, perlindungan terhadap sektor investasi terutama yang berhubungan dengan emas hingga saat ini dinilai masih lemah. Hal itu terbukti dengan kurangnya pengawasan terhadap investasi-investasi ilegal yang belakangan ini kembali merugikan nasabah.

Ada beberapa kasus unik terkait permasalahan investasi ilegal. Seperti yang dilakukan oleh PT Gold Bullion Indonesia (GBI) yang mengaku memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu yang menimbulkan opini di publik bahwa seolah-olah perusahaan investasi itu dilegalkan MUI, meski tidak memiliki ijin dari pemerintah.

\"Perusahaan ini tidak memiliki ijin dalam melaksanakan usahanya,\" Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz beberapa waktu lalu.

Untuk menarik nasabahnya, lanjut dia, perusahaan investasi ilegal tersebut juga mengampanyekan menggunakan cara syariah Islam, tetapi dalam pelaksanaannya banyak nasabah yang kehilangan uang yang diinvestasikan.

Harry mengungkapkan, saat ini Komisi XI DPR menangani laporan dari nasabah GBI. Perusahaan yang bergerak di bidang investasi emas itu dilaporkan sekitar 1.200 orang nasabahnya yang merasa dirugikan sebesar Rp1,2 triliun. GBI diketahui belum bisa mengembalikan dana sejumlah nasabah GBI yang telah menyuntikkan dana melalui investasi gadai emas.

Dengan munculnya fenomena tersebut, Komisi XI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk proaktif mengawasi sektor-sektor investasi keuangan. Seraya kembali mendesak pemerintah untuk terus memperbaiki permasalahan regulasi terutama perlindungan konsumen dan administrasi.

\"Kalau misal OJK sama saja dengan BI dan Bappepam-LK dulu, untuk apa ada OJK. Saya dulu mendirikan OJK dulu perlu ada value added, saya ketika mendengar kasus Yusuf Mansur atau yang lain, harus pro-aktif, jangan berlindung, karena masyarakat berharap dari perlindungan mereka,\" ujar Harry

Dia mengimbau masyarakat berhati-hati dalam berinvestasi. Masyarakat berhak mengetahui apakah perusahaan yang bersangkutan memiliki ijin pemerintah atau tidak.

\"Kami yakin masyarakat cerdas memilih tempat investasi yang baik untuk dirinya. Jangan tergoda dengan investasi yang tidak memiliki ijin, meski perusahaan itu mengikuti cara syariah atau mendapat restu dari MUI,\" imbuh dia.

Seperti diketahui, Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para korban investasi bodong terutama dari kasus GBI. Rapat yang semula menghadirkan OJK, MUI, BKPM, dan institusi kepolisian justru tak dihadiri satupun perwakilan undangan tersebut.

BERITA TERKAIT

Pemprov Banten Diminta Berhati-hati Keluarkan Izin Reklamasi

Pemprov Banten Diminta Berhati-hati Keluarkan Izin Reklamasi NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan…

Mahasiswa Unisri Diserukan Investasi di Pasar Modal - Kemudahaan Berinvestasi Lewat Smartphone

NERACA Solo - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Surakarta, Jawa Tengah mengajak mahasiswa Universitas Slamet Riyadi (Unisri) menjajal untuk menjadi…

Bijak Berinvestasi Jangan Ikuti Spekulan

NERACA Jakarta – Di tengah fluktuasi harga saham di pasar modal akibat terkoreksinya nilai tukar rupiah, tentunya dimanfaatkan sekelompok orang…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…