Indonesia Darurat Ekonomi?

DEFISIT PERDAGANGAN TERBESAR DALAM SEJARAH

Selasa, 03/09/2013

Jakarta – Kombinasi defisit neraca perdagangan dan inflasi selama Juli-Agustus 2013 semakin memperjelas kondisi Indonesia memasuki tahap darurat ekonomi. Pasalnya, defisit perdagangan pada Juli US$ 2,31 miliar, atau secara kumulatif (Januari-Juli) mencapai US$ 5,65 miliar, merupakan defisit yang terbesar dalam sejarah negeri ini. Inflasi pun pada Agustus 2013 mencapai 1,12% juga merupakan tertinggi pada periode yang sama sejak 1999.

NERACA

"Ini adalah defisit neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin di Jakarta, Senin (2/9).

Penyebab defisit adalah impor minyak dan gas bumi (migas) yang masih mengalir deras. Tercatat Juli, impor migas mencapai US$ 4,1 miliar. Sedangkan Januari - Juli impor sebesar US$ 24,2 miliar. Menurut dia, sebenarnya neraca perdagangan dari sektor non migas tercatat surplus US$ 1,9 miliar (Januari-Juli). Namun angka tersebut tidak dapat menahan defisit dari sektor migas.

Selain itu, BPS juga merilis inflasi Agustus 2013 sebesar 1,12% merupakan inflasi tertinggi pada periode sama sejak 1999. Emas perhiasan menjadi komoditas penyumbang tertinggi inflasi Agustus 2013. "Pada 2011 inflasi Agustus sebesar 0,93%, sementara pada 2012 tercatat 0,95%,” ujar Suryamin.

Dengan gambaran makro ekonomi tersebut, tak pelak membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap US$ kemarin langsung terpuruk lagi. Ini belum ditambah dengan rencana bank sentral AS (The Fed) yang siap mengurangi stimulus (tapering off) pada pertengahan September ini, setidaknya akan membuat kondisi bursa lokal maupun rupiah diduga kian parah pada waktu mendatang.

Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan dapat menunda laju kenaikan tarif (administrated prices) seperti tarif tol, kenaikan berkala listrik, harga gas, dan lain-lain yang mekanisme harganya diatur oleh pemerintah, agar tidak memparah tingkat inflasi.

Beban Masyarakat Berat

Indikasi darurat ekonomi Indonesia pernah diungkapkan oleh mantan Wapres BJ Habibie yang membeberkan waktu lalu, bahwa sejumlah penyebabnya a.l. kehancuran industri dan pertanian di Indonesia diantaranya: pintu ekspor dibuka lebar-lebar, pasar dalam negeri dikuasai produk asing, dan masyarakat dididik hanya untuk konsumtif.

Menurut ekonom EC-Think Telisa Aulia Falianty, saat ini masyarakat cukup dibuat bertubi-tubi dengan kenaikan baik itu dari kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan harga-harga pangan dan terakhir rencana kenaikan tarif tol yang juga akan mempengaruhi inflasi. “Inflasi di tahun ini memang diluar batas asumsi dari pemerintah, oleh karena itu pemerintah jangan lagi bebankan kenaikan terhadap masyarakat,” ujarnya kepada Neraca, Senin (2/9).

Dia menyatakan dalam keadaan ekonomi yang sedang menurun, sudah seharusnya pemerintah menjaga inflasi agar tetap terkendali. Caranya dengan memastikan pasokan bahan pangan cukup dan juga menunda kenaikan-kenaikan yang belum dirasa penting. “Seperti kenaikan tarif tol itukan hanya berdasarkan UU, sedangkan inflasi saat ini cukup tinggi. Maka pemerintah harus memastikan untuk tidak menaikan atau menunda, kalau perlu UU nya diganti,” tegasnya.

Menurut dia, kenaikan tarif tol menyumbang tidak terlalu besar dibandingkan dengan pangan. Akan tetapi dengan kenaikan tarif maka bisa membuat harga pangan juga ikut bergejolak. “Kenaikan harga pangan itu bisa menyumbang inflasi sebesar 20% sedangkan tarif tol hanya sekitar 1%. akan tetapi kedua sektor tersebut berkaitan,” tuturnya.

Terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yang mana inflasi mencapai 7,8%, dan defisit neraca perdagangan mencapai angka tertinggi yaitu US$5,6 miliar per Juli, menurut Telisa, kondisi ini sudah siaga dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. “Kalau dibilang siaga, ya memang harus siaga. Karena kondisi ini dibilang terburuk meskin tidak seburuk dari kondisi krisis di 1998 yang mana inflasi mencapai 60% dan nilai tukar rupiah Rp18 ribu per US$,” ucapnya.

Akan tetapi, dia merasa yakin bahwa pemerintah sudah mempunyai pengalaman dalam menghadapi krisis sehingga bisa menghadapi krisis dengan baik. “Pada era 98, Indonesia belum mempunyai protokol krisis, sedangkan sekarang sudah ada. Dan sudah mempunyai Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK), 4 paket kebijakan ekonomi. Jadi saya rasa pemerintah lebih siap menghadapi krisis,” tutupnya.

Guru Besar Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan, kalau kondisi Indonesia sudah berada di pusaran krisis. Jika melihat dari beberapa indikasi seperti defisit transaksi berjalan, defisit perdagangan, defisit neraca pembayaran, dan defisit primer APBN.

"Untuk saat ini,pemerintah harus mempunyai kebijakan yang langsung menusuk kepada akar permasalahan yang terjadi .Untuk itu diperlukan respon kebijakan dan langkah untuk mencegah dan menanggulangi jika terjadi krisis,” ujarnya, kemarin.

Lebih jauh lagi Erani mengungkap empat paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintrah kali ini kurang tajam dan tidak langsung menohok akar persoalan. Semestinya, di luar pengendalian impor, kebijakan yang diharapkan adalah melakukan kontrol lalu lintas modal dan membatasi repatriasi laba Penanaman Modal Asing (PMA). Seperti diketahui, lalu lintas modal di Indonesia sangat terbuka dan longgar sehingga memudahkan capital flight terjadi.

Menurut Erani,sejak tahun lalu defisit neraca perdagangan terjadi, setelah selama puluhan tahun perdagangan selalu surplus. Berikutnya, defisit neraca transaksi berjalan terus membengkak (baik dari sisi neraca barang/jasa maupun modal) sehingga menekan neraca pembayaran.

"Defisit neraca transaksi berjalan ini merupakan penyakit lama yang tak juga tersembuhkan hingga kini. Setelah itu, dua tahun terakhir keseimbangan primer APBN (pendapatan dikurangi belanja, di luar pembayaran utang) terganggu sehingga menjadi negatif karena lemahnya pendapatan dan melonjaknya belanja anggaran,"keluh Erani.

Hal mendasar lainnya,lanjut Erani, tekanan inflasi yang tidak dapat dikelola pemerintah akibat buruknya manajemen pangan dan kenaikan harga BBM mendekati ramadhan lalu. Empat problem itu merupakan penyumbang krisis nilai tukar saat ini.Dengan deskripsi masalah itu, maka memudahkan untuk mengaitkan dengan efektivitas paket kebijakan di atas. Kebijakan pertama memberikan sinyal yang bagus karena pemerintah secara serius akan menurunkan impor dan mendorong ekspor untuk mengatasi defisit neraca perdagangan.

Oleh karena itu, menurut Erani, kebijakan ini perlu dipertajam dengan mengarahkan penurunan impor bahan baku, yang selama ini menyumbang sekitar 70% dari total impor. Sementara itu, mendorong ekspor dalam situasi ekonomi luar negeri belum begitu cerah tidaklah mudah, sehingga insentif penurunan pajak ekspor jangan terlalu banyak diharapkan berjalan dalam jangka pendek.

Staf ahli ekonomi Bappenas Bambang Prijambodo mengatakan bahwa Indonesia masih jauh dari darurat ekonomi. “Defisit neraca perdagangan yang secara kumulatif sebesar US$5,65 miliar bukanlah membahayakan. Ini bukan membahayakan, tapi tantangan yang digolongkan beberapa orang sebagai permasalahan struktural,” kata Bambang kepada Neraca.

Defisit neraca perdagangan yang terjadi, kata Bambang, terjadi karena sisi non migas yang masih defisit akibat harga komoditas non-migas yang masih menurun. Melambatnya ekonomi China dan India sebagai pasar ekspor komoditas non-migas Indonesia membuat kinerja ekspor non-migas semakin terpuruk.

“Tapi nanti kalau memang ekonomi dunia pulih, meski indikasi ke sana belum kuat, ini akan membuat neraca perdagangan non-migas kita positif,” kata Bambang.

Mengenai inflasi tahun kalender yang mencapai 7,94% sampai Agustus 2013, Bambang juga menganggap angka tersebut masih dalam prediksi Pemerintah. Dia mengatakan, Pemerintah sudah merevisi asumsi makro inflasi yang tercatat dalam APBN-P sebesar 7,2% menjadi di atas 8%.

“Masih ada peluang inflasi total di 2013 ini di bawah 9%. Prediksi inflasi yang diperkirakan Bank Indonesia (BI) sebesar 9-9,8% itu prediksi yang terlalu tinggi,” kata dia.

Menurut Bambang, oleh karena kondisi ekonomi yang belum masuk darurat, maka Perpu belumlah diperlukan untuk menjaga inflasi tetap rendah. “Inflasi yang disebabkan administered price belum terlalu besar kontribusinya. Lihat saja di inflasi Agustus ini, kenaikan tarif listrik hanya berpengaruh terhadap inflasi sebesar 0,1%. Itu tidak besar, jadi Perpu belumlah perlu,” jelas Bambang.

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan atas rencana kenaikan tarif tol dan listrik yang bisa memicu kenaikan inflasi, maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk menahan atau menunda kenaikan tersebut. Sebenarnya sudah disepakati tentang laju inflasi yang mencapai 7,2% dalam APBN dan pemerintah harus memberikan kebijakan untuk mencapainya.

“Pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan atau regulasi seperti Perpu dikarenakan untuk menahan laju inflasi sudah tergambar dalam rancangan APBN kemudian sudah dijadikan suatu Undang-undang (UU) yang lebih tinggi dibandingkan regulasi seperti Perpu. Menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk menahan laju inflasi seperti yang tertuang di UU APBN dan tidak diperlukan lagi suatu regulasi lainnya,” katanya.

Pemerintah, lanjut dia, harus mentaati apa yang sudah dirancang dalam UU APBN sehingga pemerintah harus melaksanakan apa yang tertuang dalam APBN terkait inflasi. Pemerintah jangan lepas kendali dalam melakukan kebijakan perekonomian Indonesia dan harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam APBN.

“Apabila laju inflasi yang tinggi tidak mampu dikendalikan oleh pemerintah maka hal ini membuktikan pemerintah tidak mampu dalam mengatasi kenaikan inflasi ini dan melenceng dari asumsi inflasi dalam APBN,” ujar Arif.

Sedangkan terkait dengan defisit neraca perdagangan, Arif menjelaskan pemerintah harus melakukan langkah jangka pendek untuk memperbaiki neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan sudah sangat mengganggu kekuatan nilai tukar rupiah dan akan mengakibatkan pelemahan rupiah terus-menerus. lulus/iqbal/mohar/iwan/bari