NERACA

Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menyatakan setuju untuk menindaklanjuti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 ke tahap pengambilan keputusan untuk RUU itu menjadi undang-undang. \"Kami dari Banggar DPR dapat menerima RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2012 ini untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan tingkat selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan. Hasil ini akan disampaikan dalam rapat paripurna besok (hari ini),\" kata Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit di Jakarta, Senin (2/9).

Selain itu, kata dia, masing-masing fraksi memberikan beberapa pandangan terhadap RUU tersebut, khususnya mengenai ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara dan ketidakefisienan pengunaan anggaran di kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan APBN 2012.

Salah satu tindak ketidakpatuhan pemerintah terhadap undang-undang, yang disebut oleh beberapa fraksi, terkait pelaksanaan APBN 2012 adalah pembiayaan operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang didanai di luar APBN. [ant]