Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Sikap gerah para pelaku usaha serta ekonom akan lambatnya proses pembangunan, khususnya soal infrastruktur telah memaksa presiden menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun, persoalan lambatnya birokrasi masih terus menghantui sehingga  akankah program tersebut berhasil. Karena bila tidak, hasil masterplan tersebut hanya menjadi proyek bagi-bagi uang semata yang tidak memiliki efek nyata bagi masyarakat dan ekonomi di daerah.

Pernyataan tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan bertindak keras terhadap jajarannya yang lamban dalam menjalankan birokrasi pemerintahan, bukan kali pertama disampaikan di hadapan publik. Bisa dibilang sikap geram sang presiden terhadap lambannya birokrasi yang memicu hambatan perkembangan ekonomi sudah menjadi "nyayian" lama.

Menjadi rahasia umum, birokrasi di pemerintahan menjadi faktor keterbelakangan perekonomian di daerah. Ironisnya, apa yang menjadi istruksi di pusat terkadang tidak mengalir ke daerah dengan alasan otonomi daerah dan juga peningkatan pendapatan asli daerah.

Sebut saja, investasi didaerah yang terkadang hanya menjadi persoalan klasik yaitu tumpulnya birokrasi. Berbagai perolehan izin, lahan hingga pungutan liar selalu melekat dalam birokrasi kita. Maka jangan heran, jika berbagai kampanye tentang Indonesia ramah terhadap para investor dan berbagai event mendatangkan investor asing hanya menjadi seremonial tahunan yang sulit meraup hasil lebih baik.

Melihat persoalan ini, sangat jelas pemerintah menyadari birokrasi adalah permasalah dibalik hengkangnya investor asing. Terkesan tidak ada kuasa, presiden harus gigit jari karena tegurannya hanya sebagai angin lalu. Pasalnya, berbagai perda yang bertabrakan dengan UU di pusat selalu kembali muncul, entah karena kurang kordinasi atau ketidak tahuan pembuat kebijakan didaerah.

Menyikapi produk baru yang disampaikan presiden soal MP3EI, harus ditingkatkan kordinasi antar pimpinan pusat dan daerah. Tentunya harapan kita, produk MP3EI dan teguran presiden soal birokrasi lamban bukan sebagai bentuk pencitraan yang selama ini banyak ditudingkan para politikus masuk angin.

Atas nama rakyat dan kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah harus mengedepankan hal tersebut dan bukan ego sentries yang berujung rakyat harus dirugikan. Bagaimanapun juga, kehadiran investor asing menjadi peluang peningkatan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun bukan karena tujuan tersebut, pimpinan negara ini bisa didikte.

Kedaulatan terhadap potensi industri strategis tetap harus dipertahankan dan bukan digadaikan tetapi tidak tutup mata pula untuk bekerjasama dengan asing. Sudah saatnya, bangsa ini menyudahi persoalan lambatnya pertumbuhan ekonomi tidak tersita hanya birokrasi dibandingkan dengan negara tetangga yang sudah melesat jauh.