Ketika nilai tukar rupiah terhadap US$ melambung ke level Rp 11.000, ada komentar pengamat yang terkesan “menyalahkan” suku bunga BI Rate terlambat dinaikkan. Apalagi setelah suku bunga acuan itu naik sesaat yang kemudian dikomentari “ini sesuai dengan fundamental ekonomi”. Kita melihatnya jalan berpikir pengamat itu sangat dangkal sekali. Bukankah penguatan indikator finansial tersebut hanya ketenangan sebentar sebelum badai yang lebih besar datang ?

Kita juga heran masih ada pengamat yang menilai dinamika ekonomi dilihat hanya sebagai hubungan mekanistik yang penuh kepastian. Padahal banyak variabel yang saling mempengaruhi dan berinteraksi sehingga perubahan bunga kebijakan seperti BI Rate sebesar 0,50% tidak bisa kita ketahui apakah ada efeknya dan bagaimana arahnya.

Penjelasan “sesuai dengan fundamental ekonomi” seolah-olah memberi kesan bahwa pembuat kebijakan atau ahli ekonomi bisa mengetahui keseimbangan nilai tukar. Cara berpikir seperti ini adalah pandangan standar ekonomi neo-klasik sederhana yang diajarkan pada  level kuliah S1.

Menghadapi gejolak perekonomian global yang kurang menguntungkan bagi Indonesia memang tidak mudah.  Perlu langkah konkret yang harus dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi dan memperkokoh fundamental ekonomi nasional.  Bagaimanapun, Indonesia tidak boleh kehilangan peluang sedikitpun dari kondisi perekonomian global yang tak menentu ini.  Penurunan ekspor harus dapat ditutup dengan peningkatan investasi di dalam negeri. Potensi pasar dalam negeri, harus dapat dioptimalkan.  Biaya logistik harus terus diturunkan. Hambatan-hambatan bagi kegiatan usaha, investasi, dan pembangunan infrastruktur, harus diatasi dan disingkirkan.

Di sisi lain, pengelolaan fiskal yang sehat juga menjadi keharusan dalam menghadapi situasi global saat ini.  Persoalan angka subsidi yang terlalu besar dapat mengurangi ruang gerak anggaran (fiscal space). Sehingga perlu kiranya penataan kembali besaran subsidi dalam APBN, sehingga akhirnya subsidi menjadi tepat sasaran dan tepat jumlah.

Lalu, kalau akhir-akhir ini di satu pihak banyak kalangan dunia usaha maupun pengamat ekonomi yang merasakan semakin perlunya “perbaikan” di segala lini termasuk beberapa di antaranya mengusulkan alternatif kebijakan sementara, di pihak lain para petinggi negara memandang segala sesuatunya telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah baik, maka boleh jadi kita sedang dalam suatu keadaan menjamurnya ketidakpastian. Jika kalangan elit politik melakukan sekadar simplifikasi politik, bisa jadi akibatnya harus dibayar cukup mahal di kemudian hari.

Agar iklim ketidakpastian dan kebingungan ini tidak terus berlanjut, penelaahan dan mempertanyakan kembali konsep perdagangan bebas serta mencari alternatif kebijakan bisa jadi cukup masuk akal. Namun demikian, ada baiknya mengkaji terlebih dahulu dengan seksama apa landasan dasar yang menopang pembangunan kita selama ini beserta elemen-elemen yang mempengaruhinya. Fundamental ekonomi adalah satu di antaranya.

Terus terang, kondisi Indonesia masih mengalami kelemahan pada fundamental ekonomi yang sebenarnya merupakan cerminan adanya keseimbangan eksternal dan internal. Dalam masalah kelemahan fundamental ekonomi, paling ada hal penting yang layak diperhatikan. Pertama, kelemahan fundamental ekonomi punya hubungan tidak hanya dengan masalah pertumbuhan, inflasi, dan ekspor saja, tetapi juga dengan kurangnya kesiapan pengusaha menyangkut efisiensi, daya saing, dan produktivitas usaha.

Kedua, pemerintah yang kurang bersih dan cenderung memihak. Ketiga, ketidakberdayaan konsumen dalam menahan intervensi produk dan budaya asing. Tiga hal tersebut mempunyai keterkaitan cukup erat. Era perdagangan bebas akan mempunyai dampak positif pada perekonomian nasional hanya dengan asumsi telah ada persiapan yang cukup dari ketiga poin tersebut. Dan hingga kini belum terlihat adanya perbaikan yang cukup signifikan.

Dalam pengelolaan fiskal yang sehat tersebut pula, keseimbangan antara kebijakan fiskal yang mampu memberikan stimulus pembangunan sekaligus mengedepankan semangat kehati-hatian (prudent) perlu dilakukan. Rasio defisit anggaran terhadap total PDB, perlu dijaga pada tingkat yang aman. Selain itu, upaya peningkatan kualitas belanja Negara perlu terus dilakukan baik melalui upaya efisiensi, menjamin kelancaran penyerapan anggaran, dan penghilangan sumber-sumber kebocoran anggaran.

Langkah penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah penguatan di sektor pangan.  Tingginya harga pangan, diproyeksikan masih akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Langkah pemerintah untuk menyediakan  ketersediaan pangan yang memadai melalui optimalisasi sumber daya domestik perlu terus ditingkatkan.  Upaya pemerintah untuk memperluas dan meingkatkan swasembada pangan khususnya dalam mengamankan penyediaan pangan pokok, utamanya beras, perlu terus didukung semua pihak.