Ahmad Nabhani - NERACA
Jakarta – Akses air bersih dan sanitasi baik merupakan hak azasi dan kebutuhan hidup manusia yang harus terpenuhi. Karena itu guna mewujudkan akses air bersih tentunya diperlukan pula sanitas yang baik dan bersih. Namun ironisnya, saat ini akses masyarakat Indonesia mendapatkan air bersih layak minum masih sedikit lantaran sanitasi yang ada masih jauh dari kata baik.
Bahkan kondisi ini diperparah dengan prilaku sebagian masyarakat Indonesia yang belum sadar untuk cara hidup sehat. Akses terhadap air bersih dan jamban merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap manusia, namun kebutuhan ini kadang tak menjadi prioritas bagi sebagian masyarakat yang lebih mementingkan rokok dan pulsa ketimbang menyisihkan uangnya untuk berinvestasi terhadap sanitasi khususnya akses air bersih dan jamban.
Masih banyak masyarakat yang tidak menyadari sanitasi sebagai hal yang penting. Kebiasaan yang sudah membudaya memperburuk pengetahuan masyarakat, sehingga mereka menganggap sepele sanitasi. Padahal sanitasi yang sehat merupakan kunci menciptakan masyarakat yang sehat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan, sekitar 100 juta penduduk belum memiliki akses sanitasi yang baik. 63 juta tercatat masih melakukan praktik buang air besar sembarangan seperti di sungai, danau, laut, dan daratan. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena sanitasi yang tidak sehat berpotensi menimbulkan penyakit.
Data lain dari UNICEF pada tahun 2011 mengungkapkan, sekitar 26% masyarakat masih buang air besar di tempat terbuka. Hal tersebut juga didukung dengan tingginya tingkat pencemaran air di Indonesia yang mencapai 76% dari 53 sungai di Pulau Jawa, Sumatra, Bali dan Sulawesi oleh bahan organik dan 11 sungai utama oleh bahan alumunium.
Hal ini menjadi tantangan pula bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sehat. Pasalnya, tahun ini askes masyarakat ke sanitasi yang bersih dan baik baru sekitar 58% dan padahal target hingga tahun 2015, pemerintah menargetkan mencapai 62% sesuai dengan komitmen program Millenium Development Gols (MDGs). Kemudian dari target pelayanan akses air minum sebesar 68,8% dan baru tercapai 55%. Sehingga masih sekitar 30 juta orang yang harus dilayani sanitasi dan air minum dalam satu – dua tahun ke depan.
Minim Kesadaran
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengakui, kesadaran masyarakat kota besar termasuk Jakarta tentang pentingnya pola hidup sehat masih rendah. Ini terlihat dengan masih banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan termasuk ke dalam sungai.”Kami berharap dengan adanya kampanye terus menerus tentang peduli sanitasi dan air minum kondisi akan berubah menjadi semakin membaik,” katanya.
Dia juga menambahkan, penyediaan akses sanitasi dan air minum yang layak masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Kendatipun demikian, Djoko Kirmanto tetap menyakini akses air bersih akan tercapai hingga 100% seiring terus ditingkatkannya pelayanan dan penyediaan infrastruktur sanitasi dan air minum di seluruh Indonesia, “Untuk akses air bersih, Indonesia saat ini sudah 50%, bahkan di Banjarmasin sudah hampir 100% dan di Palembang 80%,” kata Djoko.
Lanjutnya, komitmen pemerintah untuk mencapai 100% sanitasi sehat di 2025 akan terus dilakukan ditandai dengan penambahan anggaran untuk sanitasi hingga 20% pertahun. Disebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan dana sebesar Rp3 triliun untuk sanitasi. Program tersebut akan dilakukan rutin setiap tahunnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Pemukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nugroho Tri Utomo, akses masyarakat Indonesia ke sanitasi yang bersih dan baik masih menjadi tantangan saat ini. Alasannya, sulitnya mengubah paradigma masyarakat tentang pentingnya sanitasi bersih, “Ini bukan persoalan uang, tapi persoalan kesadaran masyarakat,” ungkapnya.
Asal tahu saja, peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan perilaku hidup bersih akan menurunkan angka kejadian diare hingga 94%. Berkurangnya angka diare akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Sebuah studi menyebutkan jumlah angka mangkir sekolah dan absen kerja dapat berkurang 8 hari per orang per tahun.
Potensi Kerugian
Sementara studi Bank Dunia menyebutkan, negara akan mengalami kerugian setara Rp 58 triliun per tahun akibat sanitasi yang buruk. Jumlah tersebut setara dengan 2,1% pertumbuhan domestik bruto. Selain berpengaruh pada produktivitas, sanitasi yang buruk juga berdampak pada hilangnya potensi pariwisata dan memberikan citra negatif bagi semua orang, termasuk menghambat penjualan produk makanan karena dicurigai tidak higienis, misalnya.
Sebuah keluarga di Indonesia bisa kehilangan rata-rata Rp 1,25 juta setiap bulannya. Ketika kondisi kemiskinan diperparah dengan sanitasi yang buruk dan kultur sosial budaya yang tidak sehat, maka dipastikan banyak dijumpai angka kesakitan dan balita kekurangan gizi, yang kian menyulitkan keluarga miskin untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinannya.
Di antara solusi untuk menyehatkan masyarakat, tak hanya dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan pengobatan penyakit semata, namun lebih utama dari itu adalah mencegah timbulnya penyakit itu sendiri. Maka kampanyekan perubahan perilaku secara nasional mutlak diperlukan guna mengubah pola hidup dan prilaku hidup sehat. Cara inilah yang telah dilakukukan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Jambore Sanitasi 2013 dengan mengajak 198 siswa anak-anak sekolah dari seluruh Indonesia dan pemilihan duta sanitasi.
Kata Menteri PU Djoko Kirmanto, masyarakat akan lebih tersentuh dan malu jika penyuluhan untuk mengubah pola pikir dan pola tindak hidup bersih dan sehat dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu, Jmbore Sanitasi dapat menjadi contoh bagi anak-anak lain di Indonesia dan memberikan contoh kepada orang-orang yang lebih tua untuk berperilaku hidup bersih dan sehat menuju Indonesia bersih dan sehat*
