PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan

Calon Deputi Gubernur Senior BI

Selasa, 03/09/2013

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mencium adanya transaksi keuangan mencurigakan terhadap salah satu calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis menuturkan, berdasarkan temuan PPATK, telah ditemukan dari laporan satu perusahaan jasa keuangan senilai Rp300 juta yang terjadi pada Oktober 2012 lalu. Bentuk transaksi tersebut, kata Harry Azhar, ditengarai adanya pembelian sesuatu dari perusahaan sekuritas. “Namun frekuensi transaksi itu hanya sekali kejadian dalam satu tahun. Saat ini PPATK juga menilai bahwa transaksi itu masih dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Kita akan periksa itu karena belum tahu berbentuk apa yang dibeli dari perusahaan sekuritas. Nanti kita akan minta rumusan resmi dari PPATK dan perusahaan jasa keuangan tersebut besok (hari ini). Nanti skalian kita putuskan,” ujar Harry Azhar di Jakarta, Senin (2/9). Secara hukum, lanjut dia, dalam perusahaan jasa keuangan setiap transfer keuangan Rp500 juta ke atas harus melalui mandatori. Jika tidak, maka si pegawai bank dianggap terlibat dalam praktik kriminal keuangan. Sementara dalam kasus ini, diakui Harry Azhar, memang belum jelas bagaimana skema transaksi keuangan yang mencurigakan itu. Namun intinya, PPATK sudah melaporkan bahwa dalam perusahaan itu melihat ada transaksi yang mencurigakan.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Surat Presiden Nomor R-39/Pres/8/2013 Tertanggal 15 Agustus 2013 telah menunjuk dua calon Deputi Gubernur Senior BI, yaitu Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Mirza Adityaswara serta Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Anton Gunawan.

“Sekarang memang DGS (Dewan Gubernur Senior) memang sudah tidak ada. Hal ini perlu diketahui untuk menghindari keputusan Dewan Gubernur BI yang berpotensi menajdi masalah jika dilihat dari sisi legalitas. Kita juga akan membahas kompetensi para calon DGS. Hal ini juga dilakukan bersamaan dengan pembahasan kinerja Dewan Gubernur BI secara keseluruhan. Nanti kita bisa juga melihat apakah gaji untuk Dewan Gubernur BI layak dinaikan atau tidak. Kalau ternyata kinerja tidak bagus, ya, tidak naik,” tandasnya.

No comment

Di lain pihak, Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, mengaku tidak mau komentar mengenai pengakuan Harry Azhar Azis yang mendapat laporan dari pihaknya tentang keberadaan transaksi mencurigakan pada track record salah satu calon Deputi Gubernur Senior BI. Pasalnya, bukan wewenang PPATK untuk mengungkapkan hal itu pada publik. Maka dari itu, PPATK meminta kepada Komisi XI DPR untuk melakukan rapat tertutup.

“Saya tidak mau komentar. Terserah Pak Harry (Azhar), karena saja dia yang bicara. Kalau PPATK tidak bisa ngomong karena sifatnya rahasia. Apalagi calonnya hanya ada dua orang. Kalau saya salah bicara nanti tafsirannya bisa kemana-kemana. Tapi saya memang akan memberikan surat secara resmi kepada DPR untuk memperjelas hal ini. Karena intinya, kita ingin mendapatkan pimpinan lembaga yang bersih, tidak cukup hanya kompetensi saja,” ungkap Agus. [lulus]