Pemerintah Masukkan DPKP Dalam Draft BPJS Ketenagakerjaan

NERACA

Gorontalo - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar mengungkapkan, pemerintah tengah memasuki tahapan akhir merampungkan draft Peraturan Pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang meliputi 8 draft RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan 5 Rancangan Peraturan Presiden. Salah satu poin terpenting, kata Muhaimin, terkait alokasi Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP) yang harus dilanjutkan.

\"Soal DPKP itu ada dalam draft peraturan,\" tegas Muhaimin, di Gorontalo, Minggu (1/9) pekan lalu. Menurut dia, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 24/2011, layanan manfaat bagi para pekerja tak boleh berkurang, setelah pengelolaanya dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan PT Jamsostek (Persero), Junaedi menyambut baik dimasukkannya pengelolaan DPKP berupa bea siswa bagi anak-anak pekerja, maupun pinjaman uang muka perumahan bagi pekerja.

Pasalnya, hal itu penting untuk mengedukasi pekerja yang masih berprinsip, “hidup buat hari ini dan belum mengantisipasi hidup buat hari esok”. \"Saya sebagai pelaksana menyambut gembira jika sudah masuk dalam draft peraturan dan mudah-mudahan sampai akhir peraturan Karena ini sangat signifikan mengedukasi pekerja,\" ungkapnya.

Apalagi, kata dia, kedepan cakupan perlindungan sosial meliputi juga pekerja di sektor informal atau mereka yang dikategorikan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TKLHK). \"Program edukasi musti terus diberikan untuk memperkuat pemahaman menghadapi risiko-risiko sosial,\" tambah Junaedi.

Sebelumnya, upaya perlindungan ketenagakerjaan dilakukan PT Jamsostek (Persero). Namun, sesuai amanat perundangan pada 1 Januari 2014 terbentuk BPJS Ketenagakerjaan yang bakal mengurusi perlindungan sosial pekerja sebagai lembaga tersendiri di bawah lembaga presiden. Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan akan beroperasi 1 Juli 2015 dengan penambahan program pensiun yang mencakup bukan saja PNS dan anggota TNI/Polri tapi juga para pekerja swasta.

Menyinggung jumlah kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, Junaedi mengungkapkan, hingga semester I 2013, terjadi penambahan 2,6 juta pekerja. Namun, berbeda dibandingkan tahun 2012 pekerja yang non aktif juga meningkat menjadi 2 juta pekerja dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1 juta pekerja.

Akan tetapi, dirinya menolak mengomentari apakah itu terkait dengan terjadinya banyaknya usaha yang pailit. \"Kami tak mendefinisi apakah itu terkait pelambatan ekonomi atau badan usaha yang tutup, tapi fakta statistiknya begitu,\" terangnya. Meskipun begitu, pihaknya optimistis bisa mencapai target yang ditetapkan menambah jumlah kepesertaan yang saat ini sudah mencapai 11,9 juta tenaga kerja aktif. \"Kawan-kawan di daerah tetap optimis, karena ini terkait juga perlunya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat,\" pungkasnya. [kam]

BERITA TERKAIT

Proyek Tol Bandung-Tasikmalaya Masih Tunggu Pemerintah Pusat

      NERACA   Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunggu aksi pemerintah pusat serta mendorong Kementerian Pekerjaan Umum…

Xiomi Resmi Rilis seri Mi 8 Dalam Tiga Varian

Xiaomi resmi merilis smartphone teranyatnya seri  Mi 8. Kali ini Xiaomi merilis tigavarian, yakni Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8…

Pertamina Santuni 38 Ribu Anak Yatim dan Dhuafa - Sinergi Dalam Kebaikan

Memanfaatkan keberkahan di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H, PT Pertamina (Persero) pacu meningkatkan kinerja dan semangat spiritualitas dengan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

Rasio Kredit Macet Di Sulteng Aman

    NERACA   Palu - Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Miyono mengatakan rasio kredit macet atau…

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…