Pemerintah Masukkan DPKP Dalam Draft BPJS Ketenagakerjaan

NERACA

Gorontalo - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar mengungkapkan, pemerintah tengah memasuki tahapan akhir merampungkan draft Peraturan Pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang meliputi 8 draft RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan 5 Rancangan Peraturan Presiden. Salah satu poin terpenting, kata Muhaimin, terkait alokasi Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP) yang harus dilanjutkan.

\"Soal DPKP itu ada dalam draft peraturan,\" tegas Muhaimin, di Gorontalo, Minggu (1/9) pekan lalu. Menurut dia, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 24/2011, layanan manfaat bagi para pekerja tak boleh berkurang, setelah pengelolaanya dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan PT Jamsostek (Persero), Junaedi menyambut baik dimasukkannya pengelolaan DPKP berupa bea siswa bagi anak-anak pekerja, maupun pinjaman uang muka perumahan bagi pekerja.

Pasalnya, hal itu penting untuk mengedukasi pekerja yang masih berprinsip, “hidup buat hari ini dan belum mengantisipasi hidup buat hari esok”. \"Saya sebagai pelaksana menyambut gembira jika sudah masuk dalam draft peraturan dan mudah-mudahan sampai akhir peraturan Karena ini sangat signifikan mengedukasi pekerja,\" ungkapnya.

Apalagi, kata dia, kedepan cakupan perlindungan sosial meliputi juga pekerja di sektor informal atau mereka yang dikategorikan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TKLHK). \"Program edukasi musti terus diberikan untuk memperkuat pemahaman menghadapi risiko-risiko sosial,\" tambah Junaedi.

Sebelumnya, upaya perlindungan ketenagakerjaan dilakukan PT Jamsostek (Persero). Namun, sesuai amanat perundangan pada 1 Januari 2014 terbentuk BPJS Ketenagakerjaan yang bakal mengurusi perlindungan sosial pekerja sebagai lembaga tersendiri di bawah lembaga presiden. Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan akan beroperasi 1 Juli 2015 dengan penambahan program pensiun yang mencakup bukan saja PNS dan anggota TNI/Polri tapi juga para pekerja swasta.

Menyinggung jumlah kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, Junaedi mengungkapkan, hingga semester I 2013, terjadi penambahan 2,6 juta pekerja. Namun, berbeda dibandingkan tahun 2012 pekerja yang non aktif juga meningkat menjadi 2 juta pekerja dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1 juta pekerja.

Akan tetapi, dirinya menolak mengomentari apakah itu terkait dengan terjadinya banyaknya usaha yang pailit. \"Kami tak mendefinisi apakah itu terkait pelambatan ekonomi atau badan usaha yang tutup, tapi fakta statistiknya begitu,\" terangnya. Meskipun begitu, pihaknya optimistis bisa mencapai target yang ditetapkan menambah jumlah kepesertaan yang saat ini sudah mencapai 11,9 juta tenaga kerja aktif. \"Kawan-kawan di daerah tetap optimis, karena ini terkait juga perlunya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat,\" pungkasnya. [kam]

BERITA TERKAIT

Himperra Usul Pemanfaatan Dana BPJS TK di Sektor Properti Meningkat

Himperra Usul Pemanfaatan Dana BPJS TK di Sektor Properti Meningkat NERACA  Jakarta - Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra)…

Otto: "Seperti Ada Negara di Dalam Negara"

Otto: "Seperti Ada Negara di Dalam Negara" NERACA Jakarta - Pengacara terkemuka Otto Hasibuan mengharapkan majelis hakim Tipikor Jakarta yang…

Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Dana Pensiun Masih Rendah

  NERACA   Surabaya - Manulife Indonesia menyebutkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam perencanaan dana pensiun masih rendah, karena dari total…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Mandiri Inhealth Tingkatkan Kualitas Layanan - HUT Ke 10

    NERACA   Bogor - Menyambut Hari jadinya yang ke 10 pada 6 Oktober mendatang PT Asuransi Jiwa Inhealth…

BNI Dukung Perhelatan Asian Para Games 2018

  NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali berpartisipasi sebagai Official Prestige Digital Banking Partner…

Industri Asuransi Jiwa Optimistis Pertumbuhan Unit Link

  NERACA   Denpasar - Perusahaan asuransi jiwa Prudential Indonesia optimistis pertumbuhan produk asuransi jiwa yang menggabungkan investasi atau "unit…