Pemerintah Akan Ambil Paksa Inalum dari Jepang

Selasa, 03/09/2013

NERACA

Jakarta - Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari Jepang ke Indonesia nampaknya masih cukup alot. Sampai saat ini pihak Jepang belum menyepakati perbedaan harga. Namun, pemerintah juga mempunyai sikap yang tegas akan tetap mengambilalih Inalum pada 31 Oktober 2013, meskipun pihak Jepang belum setuju dengan masalah harga penggantian.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan sikap pemerintah sudah jelas, yaitu pengembalian perusahaan ke Indonesia. Dia berharap harga dari pengembalian tersebut segera tercapai. Kalau tidak tercapai, pengembalian harus tetap berjalan sesuai master agreement.

"Indonesia akan tetap membayar sesuai perhitungan yang sudah dilakukan oleh tim pengambilalihan Inalum.Pokoknya kalau tercapai kesepakatan langsung dilunasi. Kalau tidak tercapai kesepakatan, proyeknya tetap diambil oleh Indonesia. Kita membayar sesuai hitungan kita," tegas Hidayat di Jakarta, Senin (2/9).

Namun, Hidayat belum mau membeberkan berapa harga untuk mengambil Inalum dari perusahaan asal Negeri Matahari Terbit itu. Menurutnya, akan ada pihak ketiga sebagai administrator yang akan menengahi ketidaksamaan perhitungan nilai buku."Akan ada pihak ketiga yang akan menjadi wasitnya (administrator). Jika nantinya diputuskan kurang, kita tambahin. Kalau lebih kita minta balikin karena itu ada di pasal master agreement," jelasnya.

Di tempat berbeda, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengatakan, keputusan pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium sudah final dan dipastikan kembali jatuh ke dalam negeri."Soal Inalum, sudah pasti akan jatuh ke dalam negeri untuk dikelola sendiri," katanya.

Menurut dia, pihak Jepang sebenarnya berusaha keras untuk kembali memperpanjang pengelolaan PT Inalum. Namun keputusan pemerintah pusat telah final untuk tidak lagi diperpanjang."Untuk pengelolaan PT Inalum selanjutnya kemungkinan akan diserahkan ke BUMN," katanya.

Lebih jauh, dengan diputuskannya kontrak pengelolaan PT Inalum , maka perjanjian 70 % produksi perusahaan harus dikirim ke Jepang tidak berlaku lagi. Akan ada negosiasi ulang termasuk soal harga.

Mengenai bahan baku pembuatan aluminium yang selama ini diimpor, sesungguhnya BUMN punya PT Timah. Namun tidak mungkin mengandalkan produksi dari dalam negeri yakni dari Pulau Bangka Untuk itu PT Timah membeli tambang di Myanmar guna mendapatkan bahan baku alumina yang nantinya akan dikirim ke Inalum. Dengan demikian kebutuhan bahan baku untuk pembuatan aluminium oleh PT Inalum akan terpenuhi.

Tingkatkan Hilirisasi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum di Sumatera Utara oleh pemerintah perlu dilakukan untuk meningkatkan hilirisasi dalam negeri.

"Kita perjuangkan itu (pengambilalihan Inalum) karena ya tentu saja industri aluminium itu hilirnya besar sekali impor kita. Contoh untuk rak-rak buku, filing cabinet, rangka kusen, rangka untuk rumah, semua pakai aluminium. Sekarang listrik mulai, rangka transmisi dan diperkirakan ke depan akan terus meningkat," kata Hatta.

Hatta mengatakan, rakor yang digelar tadi yakni untuk melaporkan perkembangan dan persiapan negosiasi dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) terkait pembelian Inalum. "Intinya adalah pertama dari pembicaraan dengan NAA terlihat bahwa ada kesepakatan untuk mengalihkan itu pada Oktober ke Indonesia. Kita pun sudah mempersiapkan itu," ujar Hatta.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan mengembangkan hilirisasi industri bauksit dan akan meningkatkan kapasitasnya melalui pengelolaan oleh BUMN. "Kita akan mengembangkan daerah situ menjadi industri berbasis kepada bauksit sehingga bauksit itu akan kita olah smelter di situ dan kapasitasnya akan ditingkatkan dan tentu akan dikelola oleh BUMN kita," tuturnya.

Hatta menambahkan, dana Rp7 triliun sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengambilalih Inalum melalui penyelesaian sisa aset yang ada."Adapun perbedaan nilai akan diselesaikan dan dibicarakan 3 Juli ini. Intinya semua on track," ujarnya.

Pengamat ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi mengatakan, langkah pemerintah yang akan mengambil alih 100 persen saham. Inalum dinilai positif jika pertimbangannya untuk kesejahteraan rakyat.

"Banyak hal yang harus dipertimbangkan pemerintah sebelum mengambil alih 100 % saham Inalum. Seperti neracanya, produktivitasnya dan pertimbangan sosial lainnya," jelasnya.

Kendati begitu, Pande mengingatkan, langkah pemerintah mengambil seluruh saham Inalum dari investor Jepang juga harus disertai dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan modal karena produksi Inalum harus terus berjalan."Jika tidak tersedia modal yang cukup, dikhawatirkan produktivitas Inalum justru merosot," ucapnya.

Inalum, lanjut Pande, memiliki kinerja yang kurang positif karena selama 30 tahun terus-menerus merugi. Namun, perusahaan yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 230 ribu-240 ribu ton aluminium per tahun itu, berhasil menekan kerugian dari 1,65 miliar dolar AS pada 2005 menjadi sekitar US$ 900 juta pada 2006 atau turun US$ 750 juta.

Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya Suroso Imam Zadjuli menilai, rencana pemerintah mengambil alih Inalum sudah tepat. "Ini agar aset dan potensi alam kita tidak terus-menerus berada di bawah kekuasaan asing," ujar Suroso.

Sebelumnya, pemerintah juga mengancam akan membawa Jepang ke Arbitrase karena berbelit-belit dalam melakukan renegosiasi pembelian Inalum.