Banyak pengamat mempertanyakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia terbukti lemah. Apakah benar demikian? Kita melihat pertumbuhan ekonomi yang dirilis pemerintah memang selalu di kisaran 6% dalam beberapa tahun ini, tetapi begitu nilai rupiah dan indeks saham domestik dalam 2 bulan terakhir tergerus hebat, ini menunjukkan indikasi mendekati kebenaran yang dikatakan sejumlah pengamat tersebut.

Fakta memperlihatkan ketika jelang pekan terakhir Agustus 2013, grafik perekonomian nasional, terasa menggelisahkan. Perkembangan harga di dalam negeri terus merangkak naik sehingga kian menjauh dari jangkauan daya beli rakyat kebanyakan. Tak hanya harga kebutuhan pokok yang mahal tapi juga harga valuta dolar AS. Artinya, harga bahan pangan termasuk kedelai yang diimpor bertambah mahal di pasar lokal.

Semua kecenderungan ini tentu mengisyaratkan kerapuhan fundamen ekonomi negara. Indikator kerapuhan itu sudah terbaca ketika pemerintah bersikukuh menaikkan harga BBM bersubsidi menjelang akhir Juni 2013. Kendati jutaan keluarga sedang bergelut mengatasi beban puncak berkait kebutuhan biaya pendidikan anak dan persiapan menyongsong Ramadan plus Idul Fitri, pemerintah tetap melaksanakan kebijakan kenaikan harga BBM.

Sikap itu mengindikasikan pemerintah mengalami kesulitan likuiditas. Begitu keringnya likuiditas sehingga tak mampu menetralisasi harga daging. Gambaran kerapuhan itu makin nyata ketika nilai tukar US$ terhadap rupiah terus menguat disertai ambruknya indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penyebab depresiasi rupiah dan turunnya harga saham di BEI adalah disebabkan keluarnya dana asing dari Indonesia.

Dana asing itu keluar sebagai respon atas kebijakan The Fed yang siap menghentikan program stimulus ekonomi (tapering off) , pertanda ekonomi negara Adidaya itu telah terkonsolidasi. Jadi tak heran, kebergantungan Indonesia pada AS menjadi bukti nyata.

Sepanjang Juni, Juli hingga awal Agustus 2013, harga aneka kebutuhan pokok sangat mahal karena sebagian besar harus diimpor. Dari daging sapi hingga sejumlah jenis komoditas sayur mayur. Padahal, Indonesia negara agraris, ketergantungan begitu tinggi terhadap bahan pangan impor menjadi bukti sangat gamblang tentang kerapuhan fundamen perekonomian negara.

Bila sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dibangun berlandaskan semangat mewujudkan kemandirian, impor tak diperlukan. Kalau saja agenda atau program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan sudah direalisasikan, benih-benih kemandirian bangsa pasti terbangun.

Setidak-tidaknya kita tak perlu lagi impor cabai, tomat, dan bawang. Sayang, janji revitalisasi sektor pertanian hanya pepesan kosong mengingat ketergantungan pada bahan pangan impor justru bertambah kuat.

Di sisi lain, pemerintah menerbitkan empat kebijakan ekonomi untuk menangkal ancaman krisis ekonomi. Namun apakah empat kebijakan itu relevan untuk merespon depresiasi rupiah dan kejatuhan harga saham? Patut diragukan. Buktinya, pasar tetap saja bereaksi negatif. Ada dua tafsir yang bisa dimunculkan dari reaksi pasar seperti itu. Pertama; pasar tidak yakin pemerintah kapabel menangkal ancaman krisis. Kedua; empat kebijakan itu tidak relevan dengan ancaman terkini.

Pasalnya, esensinya lebih mengarah pada upaya mempromosikan investasi dan membangun hambatan tarif guna memperkecil volume impor barang mewah. Padahal, persoalan utama yang dihadapi perekonomian negara saat ini adalah nilai tukar atau depresiasi rupiah, khususnya terhadap dolar AS.

Dampak menguatnya nilai tukar US$ sangat jelas, yaitu meningkatkan defisit neraca perdagangan dan pengaruhnya terhadap harga di pasar dalam negeri, karena BBM dan sebagian komoditas pangan diimpor. Sepanjang 2012 nilai impor pangan kita Rp 125 triliun. Lonjakan relatif tinggi karena tahun 2011 masih Rp 90 triliun. Komoditas yang diimpor meliputi beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung terigu, gula pasir, daging sapi dan daging ayam, garam, singkong dan kentang. Waspadalah fenomena ini!